Horeee! Saat Musim Kampanye Pilkada, Disdik Siak Tiba-tiba Bantu Seragam Sekolah Siswa Miskin

SIAK, detak24com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Siak mengeluarkan program kejutan bantuan seragam sekolah untuk siswa miskin.

Kontan saja, program tersebut mendapat sorotan, karena dilakukan saat musim kampanye Pilkada. Program ini juga tanpa pembahasan dengan DPRD Siak, serta belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Kabar akan adanya pembagian seragam sekolah kepada siswa diketahui setelah Kepala Bidang Pendidikan SD, Disdikbud Siak, Hari mengirimkan pesan WA kepada Korwil Pendidikan Kecamatan Dayun agar meneruskan ke sekolah-sekolah untuk menentukan ukuran baju dan sepatu. Di Kecamatan Dayun tercatat ada 36 anak SD yang didata Disdikbud Siak untuk diberikan bantuan. 

“Aslmkum pak korwil, mhn diteruskan kpd sekolah sesuai daftar diatas, utk diisi kolom ukuran baju dan sepatu bagi pesdik penerima. Data tsb paling lambat besok Selasa, 12 November 2024 sdh kami terima melalui WA, terima kasih,” demikian pesan WA dari Hari beredar luas berikut data anak-anak di Dayun yang akan mendapatkan bantuan itu. 

Sekretaris Disdikbud Siak, Fakhurrozi membenarkan pesan WA tersebut merupakan pesan WA dari Kabid Pendidikan SD, Hari. Namun demikian, Fakhrurrozi membantah program bantuan itu berkaitan dengan politik. 

“Ya, tahun ini ada pengadaan pakaian seragam untuk siswa SD dan SMP khusus untuk anak-anak dari keluarga PKH,” ujar Fakhrurrozi, Rabu (13/11/24).

Ia mengatakan, pihaknya sudah terlambat melakukan pengadaan ini karena ada kesalahan penginputan di SIPD.

“InsyaAllah menjelang akhir Desember ini diserahkan ke anak-anak yang sudah didata. Pelaksanaan kegiatannya di APBD Perubahan,” ujar Rozi, panggilan akrabnya. 

Anehnya, Rozi mengaku pernah memprogramkan hak yang sama pada 2019 dan 2020 lalu tapi gagal. Setelah dicek tidak ada program itu pada tahun yang disebutkan, justru yang ada adalah pembuatan masker untuk anak sekolah yang berujung pemeriksaan. 

“Pakaian seragam ini sudah pernah dibuat tahun 2019, dan tahun 2020. Oleh karena Covid akhirnya dibatalkan,” ujar Rozi. 

Terkait program pengadaan bantuan ini, Rozi juga menyebut dirinya lupa besaran anggarannya. Namun total per anak menerima Rp1.000.000 untuk biaya pakaian seragam, sepatu dan tas. 

“Ini anggaran murni 2024, tapi karena ada kesalahan penginputan spesifikasi makanya dilaksanakan di APBD Perubahan,” katanya lagi. 

Rozi berkali-kali mengatakan tidak ada kaitan program itu dengan politik. Bahkan ia menyebut program ini memang murni program untuk membantu anak-anak kurang mampu. 

“Karena keterbatasan anggaran, kita fokus dulu untuk anak-anak PKH,” katanya. 

Ia menambahkan, untuk pelaksanaan kegiatan ini direncanakan e-catalog. Ke depan pengadaan akan langsung ditangani oleh pihak sekolah, karena kepala sekolah juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

“Dari awal kami merancang ini sedikitpun tidak ada kaitannya dengan politik, murni prioritas dan juga terkait SPM,” ujar Rozi berkali-kali. 

Masalahnya, kata Rozi pihaknya terlambat memberikannya, seharusnya Agustus sudah terealisasi namun program itu belum teringat. 

“Tujuannya untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 7,” tambahnya.

Tapi karena ada kesalahan di spesifikasi, maka terpaksa dilaksanakan di APBD Perubahan, tidak ada kaitan politik,” katanya lagi.

Sementara itu, anggota DPRD Siak Marudut Pakpahan menilai program ini aneh. Tanpa ada pembahasan apa-apa tiba-tiba muncul saat Pilkada. Selain itu, PKH merupakan permasalahan yang sering diperdebatkan di masa kampanye ini. 

“Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas program ini, karena kita tidak mau anak-anak PKH dijadikan komoditas politik politik,” tegasnya, Kamis (14/11/24) dikutip detak24com dari cakaplah. (*)

Editor : Kar