Gegara Sekolah Berdinding Triplek Viral, Wabup Kampar ‘Semprot’ Guru Honor 

KAMPAR, detak24com –  Aksi  dan sikap Wakil Bupati Kampar Hj Misharti yang mendatangi kelas jauh SDN 007 Tapung dan memarahi oknum guru honor yang memviralkan kondisi sekolah tersebut, menuai kecaman dari berbagai pihak.

Kecaman tersebut tidak hanya datang dari masyarakat, tokoh masyarakat namun juga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Potret Keadilan Masyarakat (PKM). Bahkan di media sosial Misharti dikecam netizen setelah sikapnya yang memarahi guru di sekolah berdinding triplek dan tanpa plafon itu.

Ketua LBH Potret Keadilan Masyarakat (PKM) Zulkifli, menyoroti tindakan atau pernyataan Wakil Bupati Kampar Misharti sebagai  seorang pejabat publik yang marah-marah di depan umum dinilai melanggar etika birokrasi atau azas pelayanan publik dan berpotensi melanggar hukum saat kunjungannya ke Sekolah Jarak Jauh SDN 007 Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Kamis (17/09/26) lalu.

Menurut Zulkifli, hal yang tidak mungkin bagi pejabat seperti Misharti tidak mengetahui kondisi sekolah yang telah bertahun-tahun tidak layak.

“Misharti itukan Wakil Bupati, seharusnya tidak seperti itu pernyataannya. Apalagi dia sempat marah di depan guru honor, wali peserta didik serta masyarakat di situ. Kalau saya lihat, sudah berpotensi ancaman kendati alih-alih tidak tahu ada lokal atau bangunan sekolah dari sekolah induknya,” ucap Zulkifli.

Ia menambahkan, sikap arogan dan marah-marah seperti itu bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa. Harusnya pejabat memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan, jujur, amanah dan rendah hati.

“Jadi kalau saya lihat Wakil Bupati ini diduga diskriminatif dan tidak memberikan pelayanan, tapi justru mengintimidasi masyarakat. Jadi tidak mungkin pemerintah dalam hal ini Wakil Bupati tidak tahu kondisi masyarakatnya seperti bangunan sekolah yang sudah tidak layak huni serta guru honor yang mengajar bertahun belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” terang Zulkifli.

Kecaman Terus Meluas

Aksi marah-marah Wakil Bupati Kampar kepada Guru Honor Kelas Jauh SDN 007 Tapung Rohmawati yang memviralkan kondisi bangunan sekolah yang berdinding triplek, tidak adanya plafon dan sederhananya bangunan sekolah tersebut semakin menuai kecaman dari masyarakat dan tokoh masyarakat. Bahkan beberapa tokoh masyarakat Kampar membuat pernyataan di akun media sosialnya. Meski di sisi lain, sebagian netizen juga membela Wabup karena menyesalkan kenapa kondisi sekolah yang telah berdiri sejak 22 tahun lalu baru dihebohkan di saat kepemimpinan Ahmad Yuzar-Misharti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kampar.

Dari pantauan Selasa (21/09/26), Kecaman terhadap Misharti juga telah mendapat perhatian sejumlah media massa nasional.

Beberapa netizen juga menyayangkan sikap dan perkataan Wabup Kampar Misharti terhadap Rohmawati sehingga mengharuskan Rohmawati membuat video klarifikasi.

Beberapa netizen menilai bahwa mimik wajah Rohmawati ketika membuat video klarifikasi dalam keadaan tertekan.

Banyak pernyataan masyarakat dan tokoh bahwa Rohmawati tidak seharusnya membuat video klarifikasi karena dia menyampaikan hal ini murni karena ingin menyampaikan fakta yang terjadi di sekolah tersebut dan berharap ada perhatian dari pemerintah daerah.

Sebelumnya dalam vidio yang bertama beredar, Rohmawati mengaku telah beberapa kali mengajukan proposal untuk perbaikan sekolah ini agar layak dijadikan tempat membina para anak bangsa, namun usulan proposal ini tidak pernah digubris. Bahkan sebagian proposalnya juga ada yang dikembalikan perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar sekolah.

Selain itu netizen juga menyoroti posisi Misharti yang notabene merupakan  Ketua Pengurus Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kampar yang mestinya mengayomi para  guru. Tidak seharusnya bertutur kata seperti dalam vidio yang beredar.

Terkait jabatannya di PGRI, Misharti juga sempat menuai sorotan masyarakat dan media beberapa waktu lalu karena sikap ngototnya tetap menjadi Ketua PGRI Kampar meskipun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PGRI tidak membolehkan seorang yang aktif di partai politik duduk sebagai pengurus PGRI.

Sebagaimana diketahui, Misharti saat ini juga mengemban jabatan sebagai Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kampar.

Sementara itu, di tempat terpisah, kecaman pedas juga dilontarkan Ikatan Keluarga Sungai Tapung Rais Hasan Piliang Datuk Bagindo Mudo.

Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini dengan tegas mengatakan bahwa kalau Wabup Kampar Misharti tidak mau disalahkan, jangan jadi pemerintah daerah atau pemimpin di daerah.

“Jadi aja rakyat yang menjadi bajakan kesalahan pemerintah,” tegas Rais.

Lebih lanjut ia mengatakan, sikap dan perkataan Misharti kepada Ibu Guru Romawati seperti menepuk air di dulang. “Ini murni kesalahan pemerintah secara struktural sudah berpuluh-puluh tahun keberadaan sekolah tersebut tidak tersentuh pembangunan yang layak setelah diketahui umum disalahkan orang memberi informasi tentang itu, ini tidak fair,” kata Rais Hasan Piliang.

Terhadap narasi yang muncul dalam video yang menjadi dasar pernyataan ini, IKST menilai terdapat bagian komunikasi yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan kepada guru atau masyarakat setelah persoalan kondisi sekolah menjadi viral.

IKST memandang bahwa ketika seorang guru memperlihatkan kondisi ruang kelas yang memang memerlukan perhatian, respons pemerintah seharusnya pertama-tama adalah dengan datang, melihat, mendengar, memastikan keselamatan anak-anak, kemudian menyelesaikan persoalan. Bukan membangun suasana seolah-olah guru harus mempertanggungjawabkan mengapa kondisi tersebut diketahui masyarakat.

“Kritik publik terhadap fasilitas pendidikan merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sepanjang disampaikan berdasarkan fakta dan tidak mengandung fitnah. Karena itu, viral bukanlah persoalan utama,” pungkas Rais.

Terkait hal ini, wartawan telah melayangkan permintaan konfirmasi kepada Wabup Kampar Hj Misharti pada Selasa (21/09/26) pagi.

Sehari sebelumnya, wartawan di Kabupaten Kampar juga mengajukan permintaan konfirmasi kepada Wabup Kampar melalui Ajudan Wabup Kampar Zulkifli di Gedung DPRD Kabupaten Kampar. Namun hingga berita ini dimuat permintaan konfirmasi ini belum mendapatkan respon dari Wabup Kampar.

Sementara dari video yang beredar, Wabup Kampar Misharti menyesalkan viralnya kondisi sekolah kelas jauh SDN 007 karena sekolah ini sudah berdiri 22 tahun yang lalu tetapi kenapa hal ini baru dimunculkan disaat kepemimpinan Bupati/Wabup Kampar H Ahmad Yuzar/Hj Misharti yang memimpin Kampar ditahun kedua.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Helmi, Rabu (16/9/2026) lalu mengungkapkan bahwa pihaknya telah menurunkan konsultan ke sekolah tersebut dan akan ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.

Helmi juga mengungkapkan bahwa sekolah ini letaknya cukup jauh dari sekolah induk, yakni mencapai 17 kilometer dan berada di tengah perkebunan sawit, seperti diwartakan cakaplah. (*)

Editor : Kar