Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Detak Meranti » Mahasiswa Geruduk DPRD dan KPU Meranti: DPR Dewan Penghianat Rakyat!

Mahasiswa Geruduk DPRD dan KPU Meranti: DPR Dewan Penghianat Rakyat!

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 23 Agt 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MERANTI, detak24com – Massa aksi yang menamai dirinya sebagai Gerakan Mahasiswa (Gema) Meranti gelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada, Jumat (23/08/24).

Adapun massa aksi terdiri dari gabungan organisasi mahasiswa yang ada di Kep. Meranti, diantaranya IMM Meranti, HMI Meranti, BEM STKIP Meranti dan BEM AMIK Selatpanjang berdemo di DPRD serta KPU Meranti.

Aksi ini merupakan respons dari kekhawatiran mahasiswa terhadap rencana perubahan dalam sistem pemilihan kepala daerah yang dinilai mengancam demokrasi dan hak-hak warga negara.

M Amin Siregar, Koordinator Lapangan menyebutkan bahwa aksi berlangsung di dua titik. Yakni di DPRD Kabupaten dan KPU Kepulauan Meranti.

Adapun tuntutan aksi diantaranya :

1. Menuntut Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk menghentikan pembajakan konstitusi.

2. Meminta kepada DPRD Kepulauan Meranti untuk menyatakan sikap sepakat dengan pembatalan RUU yang disampaikan DPR RI karena RUU tersebut dianggap merupakan pengangkangan terhadap konstitusi.

3. Menuntut KPU RI untuk menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi no. 60/PUU-XXIII/2024, Tanggal 20 Agustus 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024, Tanggal 20 Agustus 2024; serta

4. Mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk bergabung bersama dalam mempertahankan iklim demokrasi yang sehat dengan semangat gotong royong.

Lebih lanjut, M Amin Siregar yang bertindak sebagai Korlap Aksi mengatakan bahwa aksi mahasiswa ini dilaksanakan sebagai manifesto tentang keberpihakan mahasiswa Meranti dan senantiasa berada dalam garda terdepan mengawal tegaknya konstitusi di Indonesia.

“Mahasiswa Meranti mengecam keras tindakan Baleg DPR RI karena telah menjadi alat penguasa untuk melancarkan kepentingan segelintir orang. Konstitusi kita telah dibegal oleh ‘Dewan Pengkhianat Rakyat’. Anggota DPRD sebagai penyambung lidah rakyat seharusnya berpihak kepada rakyat. Harapan kami PRD dapat memegang teguh komitmen sebagai perwakilan rakyat,” sebut Amin.

Selain itu, M Ikrom, Ketua HMI Kepulauan Meranti dalam orasinya mengatakan bahwa mahasiswa merupakan penggerak pejuang demokrasi dan aktivis kebenaran. Oleh karena itu ia berharap DPR RI tidak memihak pada kepentingan tertentu.

“Kita hadir di sini untuk menegakkan konstitusi, MK menjadi tolok ukur akhir konstitusi di Indonesia. Kita perhatikan Anggota DPR RI membegal dan membuat RUU sendiri untuk memihak kepada kepentingan tertentu,” ujar Ikrom.

Orasi secara bergiliran juga disampaikan oleh Muhammad Zami selaku Ketua Umum IMM Meranti, Della Riska selaku Korda BEM Se-Kepulauan Meranti, serta Johari selaku Ketua BEM STKIP Meranti.

Menanggapi penyampaian aspirasi dari massa aksi, Khardafi selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan bahwa saat ini anggota DPRD banyak yang sedang dinas ke luar kota. Namun pihaknya menyambut baik aspirasi dari mahasiswa dan akan meneruskan aspirasi kepada anggota DPRD Meranti.

Setelah melakukan aksinya di Kantor DPRD Kepulauan Meranti, massa aksi langsung bergeser menuju Kantor KPU Kepulauan Meranti.

Sementara, Katmuji selaku Ketua KPU Meranti turut memberikan apresiasi terhadap aspirasi yang dibawa oleh mahasiswa. Selain itu disampaikan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi ke KPU Provinsi Riau untuk kemudian ditindaklanjuti hingga ke pusat.

“Terkait dengan keputusan MK tentang Pilkada tahun 2024, sesungguhnya secara substansi kami melaksanakan aturan dari KPU RI tentang Pilgub, Pilbup Nomor 60 tahun 2024. Bahwa KPU RI menyampaikan keputusan MK itu bersifat final, dan akan melaksanakan keputusan MK No 66 tahun 2024. Selanjutnya kami akan tetap sampaikan aspirasi dari mahasiswa kepada KPU Provinsi,” ujar Katmuji.

Selain itu, Romi Indra selaku Komisioner KPU Meranti Divisi Teknis Penyelenggaraan mengatakan bahwa KPU Meranti akan tegak lurus dengan konstitusi.

“KPU RI tetap patuh kepada konstitusi putusan MK, sama-sama kita ketahui putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang berlaku saat ini. Sikap KPU meranti menunggu pedoman dari KPU RI dan menjalankan keputusan MK,” imbuh Romi. (*)

Reporter : Dwiki

Editor : Kar 

 

 

 

Penulis

Cepat, Lugas dan Akurat

Rekomendasi Untuk Anda

  • VIRAL! Kebun Bunga Edelweis Rawa Ranca Upas Rusak Parah

    VIRAL! Kebun Bunga Edelweis Rawa Ranca Upas Rusak Parah

    • calendar_month Kamis, 9 Mar 2023
    • account_circle Redaksi
    • 23Komentar

    detak24.com – Kondisi kebun bunga edelweis Ranca Upas rusak parah imbas acara motor trail yang berujung ricuh. Kerusakan tanaman langka tersebut jadi viral Tiktok. Seperti pantauan detikJabar di lokasi, pada Rabu (08/03/23), kerusakan kebun bunga edelweis rawa Ranca Upas terjadi di bagian rawa atau edelweis rawa. Meski sudah hancur berantakan, saat ini sudah dilakukan penanaman kembali oleh pengelola […]

  • Cabup Irving Kahar Resmi Cabut Gugatan PSU Siak 2025 di MK

    Cabup Irving Kahar Resmi Cabut Gugatan PSU Siak 2025 di MK

    • calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SIAK, detak24com – Calon bupati Siak nomor urut 01, Irving Kahar Arifin secara resmi ia menarik permohonan atau pengajuan pembatalan hasil Pilkada tersebut, Rabu (09/04/25). Langkah ini diambil setelah sebelumnya Irving Kahar Arifin mengaku terkejut dengan tindakan wakilnya Sugianto secara sepihak mengajukan gugatan ke MK pada 26 Maret 2025. Gugatan dengan nomor register 2/PAN.MK/e-AP3/03/2025 itu mempermasalahkan […]

  • Mitsubishi Pajero Sport di Pasar Minggu yang Viral, Bukan Milik Kejari Bengkalis

    Mitsubishi Pajero Sport di Pasar Minggu yang Viral, Bukan Milik Kejari Bengkalis

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    BENGKALIS, detak24com – Mobil Mitsubishi Pajero Sport berpelat dinas kejaksaan yang jadi viral media sosial setelah diduga menghalangi arus lalu lintas di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dipastikan bukan milik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Seperti informasi viral medsos, Mitsubishi Pajero Sport tersebut diduga menghalangi arus lalu lintas di kawasan. Sehingga, menimbulkan pro kontra di kalangan […]

  • Desak Usut Korupsi BUMD PT BLJ dan PT GKJ, GMNI Geruduk Kantor Kejari Bengkalis

    Desak Usut Korupsi BUMD PT BLJ dan PT GKJ, GMNI Geruduk Kantor Kejari Bengkalis

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    BENGKALIS, detak24com – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bengkalis menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Senin (20/04/26). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan terhadap penegak hukum untuk mengusut dugaan permasalahan pengelolaan dana di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Aksi mahasiswa itu […]

  • Sudah Mendarah Daging, LAM Riau Keluarkan Warkah Judi Online dan Pinjol

    Sudah Mendarah Daging, LAM Riau Keluarkan Warkah Judi Online dan Pinjol

    • calendar_month Sabtu, 29 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    PEKANBARU, detak24com – Saat ini bahaya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) tengah mengincar generasi muda, khususnya kaum milenial di Provinsi Riau. Melihat hal itu, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam waktu dekat akan mengeluarkan warkah atau imbauan terkait bahaya judi online dan pinjaman oline (Pinjol) itu. “Sekarang masih disusun tim kita. Nanti warkahnya […]

  • KPU Ubah PKPU Pilpres Syarat Capres Cawapres, Imbas Putusan MK

    KPU Ubah PKPU Pilpres Syarat Capres Cawapres, Imbas Putusan MK

    • calendar_month Selasa, 7 Nov 2023
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, detak24com – KPU resmi mengubah PKPU Pilpres (Pemilu Capres Cawapres). Revisi PKPU itu diteken oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari pada 3 November 2023 lalu. Revisi PKPU Pilpres dilakukan mengikuti putusan MK perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan itu, MK menambah ketentuan batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. […]

expand_less