GANDENG UNODC, Ditjenpas Optimalisasi Layanan Kesehatan WB
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 21 Feb 2023
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BALI, detak24.com – Ditjenpas bersama The United Nation Office on Drugs and Crime On Cooperation beri penguatan dan sosialisasi prioritas layanan kesehatan Pemasyarakatan kepada petugas, Selasa (21/02/23) di Bali.
Sosialisasi tersebut ditujukan kepada 33 Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) se-Indonesia, serta 40 UPT Pemasyarakatan Percontohan. Sementara, tersebut diikuti 48 orang dari 3 lembaga yakni KemenkumHAM, Ditjenpas, dan UNODC.
Kegiatan bertujuan dalam rangka menyamakan persepsi di jajaran Ditjenpas dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) perihal optimalisasi penguatan layanan kesehatan warga binaan (WB).
Selain itu, kerjasama antara Ditjenpas dan UNODC, adalah untuk merumuskan rencana tindak lanjut pertemuan sosialisasi dan penguatan komitmen prioritas penyelenggaraan layanan Kesehatan di Kanwil Kumham Tahun 2023.
Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Elly Yuzar, dalam membuka acara secara langsung, menyampaikan kajian teknis terkait layanan kesehatan warga binaan. Sesuai dengan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kemenkumham Tahun 2022-2024 melalui Keputusan Ditjenpas Nomor PAS-PR.01-10 Tahun 2021.
“Mohon kegalitas ini menjadi perhatian kita bersama, mohon dukungan Kantor Wilayah berkomunikasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendukung, memudahkan, proses pengurusan izin klinik oleh UPT Pemasyarakatan,” harap Elly.
Lebih lanjut, Elly juga menyampaikan bahwa telah ditetapkannya 40 Rutan, Lapas dan LPKA Percontohan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Pemasyarakatan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui SK Dirjenpas Nomor PAS-36.OT.01.03 Tanggal 21 Desember 2021.
“Sebanyak 40 UPT ini yang akan menjadi tolok ukur awal penyelenggaraan Layanan Kesehatan Pemasyarakatan sesuai standar. Dengan dukungan penguatan sumber daya manusia penanggung jawab dan pelaksana layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kesehatan, satu unit laptop, materi informasi Covid-19, dan pemenuhan kebutuhan mobil ambulans,” tegas Elly.
Ia juga mengingatkan kembali pesan Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk terus menjalankan 3+1 yaitu 3 kunci Pemasyarakatan Maju dan penerapan Back to Basics.
“Laksanakan deteksi dini di segala lini termasuk dalam penanggulangan bencana alam dan non-alam. Siapkan rencana kontijensinya, dan Kepala UPT Pemasyarakatan lakukanlah simulasi dalam penanganannya. Sehingga kita dapat mereduksi dampak negatif terjadinya potensi gangguan keamanan tersebut,” tutup Elly.
Sementara itu, Coodinator DDR Programme and HIV from UNODC, Ade Aulia memastikan pihaknya memberi dukungan penuh terhadap pelayanan kesehatan di seluruh Kanwil Kumham Indonesia. Khususnya terhadap 40 UPT Pemasyarakatan Percontohan layanan Kesehatan di Indonesia.
“Kami upayakan bahwa dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan layanan Kesehatan ini, kami terus memberikan dukungan terhadap pembinaan, pengawasan dan kerjasama sehingga diharapkan hal ini, dapat memastikan layanan Kesehatan di UPT Pas sesuai dengan standar Kesehatan,” ucap Aulia.
Selain itu menurutnya, petugas layanan kesehatan juga memiliki peran yang sangat strategis bagi penyelenggaran kesehatan yang sesuai standar
“Bagaimana hal tersebut dapat diperjuangkan dan memastikan pemenuhan hak bagi warga binaan di UPT Pas,” harapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Koordinator Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi, Dr. Hetty Widyastuti, juga memastikan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pendampingan teknis dalam penyelenggaraan layanan Kesehatan kepada warga binaan terus dilaksanakan demi penyelenggaraan layanan kesehatan di seluruh UPT Pemasyarakatan.
“Di tahun 2023 juga, Ditjenpas sedang mengupayakan untuk membuat standar layanan HIV/AIDS dan TBC di UPT Pemasyarakatan. Hal ini menjadi sebuah acuan demi tindak lanjut penyelenggaraan layanan Kesehatan kedepannya,” ucap Hetty.
Turut hadir, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham seluruh Indonesia, Kepala UPT Pemasyarakatan Percontohan Layanan Kesehatan secara virtual, Perwakilan UNODC, Para Koordinator, Kepala Bagian, Sub Koordinator, dan Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.(hmsrtn)
Editor : Kar
Terimakasih mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
