PEKANBARU, detak24com – Pemprov Riau alami defisit sebesar Rp 1,5 triliun, serta tunda bayar kegiatan sekitar Rp 2,2 T. Gubri bakal memotong tiga alokasi anggaran untuk solusinya.
Dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang digelar di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru, pada Rabu (12/03/25), Gubri mengaku belum pernah melihat tunda bayar sebesar itu sepanjang sejarah Riau.
Menurutnya, tunda bayar biasanya hanya berkisar Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar saja.
Ia menilai bahwa masalah ini terjadi karena tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan sesuai aturan.
“Hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Saya belum pernah menemukan tunda bayar Rp 2,2 triliun. Biasanya Rp 200 miliar, Rp 250 miliar. Belum pernah sejarah Provinsi Riau yang membuat saya pusing tujuh keliling. Di mana mau dicari duitnya?” beber Gubri.
Oleh karena itu, dia mempertimbangkan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau. Selain TPP, pengurangan anggaran juga akan dilakukan pada biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).
Abdul menjelaskan bahwa belanja pegawai di Riau telah mencapai 38 persen dari total anggaran. Padahal seharusnya tidak melebihi 30 persen.
Ia menegaskan, bahwa TPP merupakan tambahan di luar gaji yang seharusnya diberikan berdasarkan beban kerja, bukan sekadar formalitas.
Setiap bulan, Pemprov Riau mengeluarkan Rp 85 miliar untuk membayar TPP. Dengan kondisi keuangan yang sulit, kebijakan pemangkasan ini dianggap sebagai langkah rasional.
“Kita harus rasional. Kalau situasi keuangan normal, tentu tidak masalah. Tapi kalau terus seperti ini, Riau bisa bangkrut. Saya tidak mau daerah ini gagal,” pungkas Gubri, dikutip detak24com dari kompas.com. (*)
Editor : Kar
