Riau Pesisir: Dari Kepentingan Daerah Menjadi Kepentingan Nasional

(Bagian 1)

Oleh: SANUSI, SH., MH.

Ketika gagasan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Riau Pesisir kembali menjadi buah bicara, pertanyaan yang patut direnungkan bukan semata-mata apakah wilayah ini layak dimekarkan, melainkan untuk apakah pemekaran itu hendak diselenggarakan.

Dalam pandangan Melayu, membangun bukan sekadar mendirikan, dan memekarkan bukan sekadar membelah wilayah. Setiap ikhtiar pembangunan mestilah berujung pada kemaslahatan: mendekatkan pelayanan kepada rakyat, membuka jalan bagi kemajuan, menghidupkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta mengangkat marwah dan kesejahteraan masyarakat.

Riau Pesisir memiliki kedudukan yang tidak biasa. Ia berada di tepian timur Sumatra, menghadap Selat Malaka yang sejak dahulu menjadi gelanggang perniagaan dan pertemuan bangsa-bangsa. Di hadapan hamparan laut itu terbentang jalur strategis yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan kawasan Asia Tenggara. Karena itu, Riau Pesisir bukan semata-mata persoalan pembagian wilayah administrasi, tetapi bagian daripada ikhtiar menata masa depan negeri di gerbang Selat Malaka.

Gelanggang Perdagangan, Kebudayaan, dan Politik

Riau Pesisir juga bukan kawasan yang lahir dari gagasan pemekaran semata. Secara historis, pesisir timur Sumatra telah menjadi gelanggang perdagangan, kebudayaan, dan politik. Siak Sri Indrapura berkembang sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan yang memiliki hubungan luas dengan kawasan Selat Malaka, Bengkalis memiliki posisi penting dalam jalur perdagangan antar pesisir, sementara Kepulauan Meranti tumbuh dengan karakter masyarakat kepulauan yang dekat dengan laut.

Dalam perkembangan modern, Dumai berkembang sebagai kawasan industri dan pelabuhan. Jejak sejarah tersebut menunjukkan bahwa laut sejak dahulu merupakan bagian penting dari kehidupan dan kekuatan ekonomi kawasan Riau Pesisir.

Posisi geografis tersebut menjadi semakin penting karena Selat Malaka merupakan jalur pergerakan perdagangan internasional, sementara di sisi Indonesia terbentang kawasan pesisir Riau dengan pelabuhan, industri, perkebunan, perikanan, migas, pariwisata, dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Di seberangnya terdapat Malaysia dan Singapura yang menjadi bagian penting dari jaringan ekonomi regional.

Persoalannya, keunggulan geografis tidak otomatis berubah menjadi kesejahteraan. Tanpa konektivitas, infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan yang tepat, Riau Pesisir berisiko hanya menjadi kawasan yang dilewati arus perdagangan tanpa mampu menangkap nilai tambah secara optimal.

Di sinilah gagasan pemekaran memperoleh relevansinya. Pemekaran dapat menjadi instrumen untuk memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat serta membuat kebijakan pembangunan lebih sesuai dengan karakter pesisir dan kepulauan. Kebutuhan wilayah pesisir berbeda dengan wilayah daratan, terutama dalam hal konektivitas laut, pengembangan perikanan, pengelolaan pulau, pelabuhan, industri maritim, dan sumber daya manusia. Namun, keberhasilan pemekaran tidak boleh diukur dari bertambahnya kantor pemerintahan atau struktur birokrasi, melainkan dari meningkatnya kualitas pelayanan, pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran harus membagi kesempatan, bukan sekadar membagi wilayah.

Potensi Baru Ekonomi Nasional

Pemekaran Riau Pesisir memiliki potensi ekonomi yang tidak hanya bersifat regional, tetapi juga strategis bagi kepentingan nasional, karena kawasan ini memiliki basis energi, perkebunan, industri, perikanan, perdagangan dan jasa kepelabuhanan yang terhubung langsung dengan Selat Malaka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dalam tabel PDRB 2025 menunjukkan Bengkalis menyumbang sekitar 14,66 persen, Rokan Hilir 9,07 persen, dan Kepulauan Meranti 2,48 persen terhadap PDRB Riau; jika digabung dengan Siak dan Kota Dumai, lima wilayah calon Riau Pesisir membentuk kekuatan ekonomi yang sangat signifikan. BPS Provinsi Riau juga mencatat PDRB atas dasar harga konstan 2025 Bengkalis mencapai sekitar Rp81,01 triliun, menunjukkan besarnya basis ekonomi kawasan tersebut. Dari sisi kelautan, Rumah Data Provinsi Riau mencatat produksi perikanan tangkap Riau pada 2024 mencapai lebih dari 139 ribu ton, yang menunjukkan besarnya ruang pengembangan ekonomi biru dan industri pengolahan hasil laut di kawasan pesisir.

Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau menegaskan bahwa potensi perikanan Riau masih dapat dikembangkan melalui peningkatan daya saing, industri pengolahan dan orientasi ekspor. Dengan posisi Dumai dan Bengkalis di jalur perdagangan Selat Malaka, serta kekuatan migas, sawit, perikanan, sagu dan industri pengolahan, Riau Pesisir berpeluang dikembangkan menjadi koridor ekonomi baru Indonesia bagian barat: pusat hilirisasi sumber daya alam, industri maritim, logistik, perdagangan internasional dan ekonomi biru, sehingga pemekaran dapat ditempatkan bukan sekadar sebagai agenda administratif daerah, melainkan sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Dari potensi ekonomi yang besar tersebut, mulai dari perikanan, perkebunan, migas, industri, pelabuhan, perdagangan, pariwisata bahari hingga usaha masyarakat. Tantangannya adalah menghubungkan seluruh potensi tersebut menjadi satu kekuatan ekonomi kawasan. Hasil perikanan membutuhkan industri pengolahan dan akses pasar, pelabuhan membutuhkan jaringan transportasi, pariwisata membutuhkan infrastruktur dan promosi, sedangkan industri membutuhkan tenaga kerja terampil. Karena itu, pembentukan DOB harus disertai perencanaan jangka panjang yang jelas agar pemekaran tidak sekadar menghasilkan pemerintahan baru, tetapi melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Perencanaan tersebut harus menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian utama pembangunan. Investasi dan pembangunan tidak boleh hanya menghadirkan aktivitas ekonomi, tetapi juga harus menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha lokal, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan menghasilkan nilai tambah yang tinggal di daerah.

Dengan demikian, potensi laut, sumber daya alam, pelabuhan, dan posisi strategis kawasan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembangunan Riau Pesisir harus bergerak dari sekadar menjual sumber daya menuju kemampuan mengolah dan menciptakan nilai tambah.

Gagasan Riau Pesisir juga memiliki dimensi kepentingan nasional. Indonesia membutuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa dan membutuhkan penguatan ekonomi maritim di kawasan barat. Posisi Riau Pesisir yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka memberikan peluang untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan, industri, logistik, pariwisata, dan ekonomi maritim. Dengan demikian, kepentingan daerah dan kepentingan nasional dapat bertemu: masyarakat membutuhkan pembangunan yang lebih dekat dan merata, sementara Indonesia membutuhkan kawasan strategis yang mampu memperkuat perekonomian dan konektivitas regional.

Namun, perjuangan pembentukan DOB harus tetap berpijak pada kajian yang objektif. Kemampuan fiskal, potensi ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, pelayanan publik, lingkungan, pertahanan, keamanan, serta berbagai persyaratan lainnya harus diperhitungkan secara matang. Pemekaran tidak boleh dibangun hanya dengan semangat politik atau emosional, tetapi harus memiliki grand design yang menjawab apa yang akan dibangun, bagaimana ekonomi kawasan dikembangkan, bagaimana konektivitas antarpulau diperkuat, dan bagaimana masyarakat menjadi penerima manfaat utama. Dengan perencanaan seperti itu, pemekaran dapat menjadi awal pembangunan, bukan sekadar perubahan administratif.

Peta Jalan Riau Pesisir

Pada akhirnya, pertanyaan tentang Riau Pesisir tidak cukup berhenti pada apakah wilayah ini layak dimekarkan, tetapi apa yang akan dibangun setelah pemekaran terjadi. Jika hanya menghasilkan kantor pemerintahan, struktur birokrasi, dan pembagian anggaran baru, maka tujuan pemekaran menjadi terlalu kecil. Sebaliknya, jika mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, infrastruktur yang kuat, lapangan kerja, investasi, dan kesejahteraan masyarakat, maka pemekaran memiliki makna yang jauh lebih besar. Riau tidak boleh selamanya hanya menjadi daerah penghasil sumber daya; laut harus menjadi sumber kesejahteraan, sejarah harus menjadi pijakan masa depan, dan letak geografis harus diubah menjadi kekuatan ekonomi.

Dengan demikian, perjuangan Riau Pesisir tidak menjadi wacana yang berulang setiap beberapa tahun, tetapi memiliki peta jalan yang jelas. Dan pada akhirnya, pembentukan Riau Pesisir bukan tentang siapa yang mendapatkan jabatan, di mana ibu kota ditempatkan, atau siapa yang paling dahulu mengusulkan. Jauh lebih besar dari itu, persoalannya adalah bagaimana kita mengubah potensi geografis menjadi kekuatan ekonomi, bagaimana mendekatkan pelayanan kepada rakyat, dan bagaimana menjadikan kawasan pesisir Riau sebagai salah satu simpul penting ekonomi maritim Indonesia.

Selat Malaka telah memberi kita posisi. Sejarah telah memberi kita identitas. Geografi telah memberi kita peluang. Sekarang, tugas kita adalah memastikan semuanya tidak berhenti sebagai potensi.

Karena itu, penulis melihat Riau Pesisir bukan sekadar sebuah gagasan pemekaran. Ia adalah ikhtiar untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, ekonomi yang lebih kuat, dan kawasan maritim yang mampu mengambil peran lebih besar dalam percaturan ekonomi nasional.

Riau Pesisir bukan sekadar pemekaran. Riau Pesisir adalah bagian dari ikhtiar membangun kekuatan Indonesia dari gerbang Selat Malaka.

(SANUSI, SH., MH. Diamanahkan sebagai Dewan Pertimbangan Panitia Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Provinsi Riau Bagian Pesisir, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis)