Ratusan Massa Tiga Desa Jebol Kantor Bupati Kampar, Tuntut Perbaikan Jalan dan Jembatan 

BANGKINANG, detak24com – Ratusan pengunjuk rasa dari tiga desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan XIII Koto Kampar berhasil menjebol pintu gerbang utama Komplek Perkantoran Pemkab Kampar setelah sempat dihadang masuk, Kamis (13/11/25).

Kedatangan massa tersebut guna menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Bupati/Wakil Bupati Kampar. Pantauan di lokasi, kedatangan ratusan massa menggunakan puluhan kendaraan.

Massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Sungai Sarik dan IV Koto Setingkai (AMM-SSKS). Ditambah masyarakat dari Desa Lubuk Agung serta masyarakat Dusun Siasam, Desa Balung, Kecamatan XIII Koto Kampar.

Sekira pukul 11.15 WIB massa tiba di depan gerbang utama Komplek Perkantoran Pemkab Kampar Jalan Lingkar Bangkinang. Namun tertahan di depan gerbang utama karena puluhan aparat keamanan baik dari polisi, TNI maupun Satpol PP Kampar telah siap menghadang massa yang ingin masuk ke dalam Komplek Perkantoran Pemkab Kampar.

Sambil terus mendesak dan melakukan nego dengan pihak keamanan agar mereka bisa masuk menemui Bupati Kampar, beberapa orang terlihat bergantian menyampaikan orasi.

Orasi diantaranya disampaikan oleh Kordinator Umum AMM-SSKS Putra Rahmat Ilahi, aktivis mahasiswi Indri Yani dan perwakilan masyarakat Haryanto S.

Kabag Binmas Polres Kampar AKP Marupa Sibarani didampingi Kapolsek Bangkinang Kota Iptu Dr Eko Wahyu Nursytiyawan Besari tampak berupaya menenangkan massa dan menjanjikan akan ada perwakilan melakukan pertemuan di kantor bupati. Polisi meminta kepada massa yang di luar agar tertib.

Tak lama berselang, dua pejabat Pemkab Kampar menemui massa. Yakni, Riadel Fitri yang menjabat Staf Ahli Bupati Ahli Bidang SDM dan Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kampar, Afrudin Amga.

Meskipun keduanya telah memberikan penjelasan terkait tuntutan yang dibacakan Indri Yani, namun massa tetap tidak puas dan ngotot bisa bertemu langsung Bupati/Wakil Bupati.

Dari informasi yang disampaikan perwakilan Pemkab, Bupati Kampar Ahmad Yuzar sedang tidak berada di kantor dan dikabarkan sedang dinas luar. Sementara, Wabup Hj Misharti sedang mengikuti kegiatan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Indri Yani maupun Haryanto S, salah seorang peserta aksi mengaku kecewa karena Wabup yang diketahui sedang berada di kantor tak mau menemui masyarakat yang rela datang dari jauh. Bahkan menghabiskan waktu lima jam perjalanan untuk sampai ke kantor bupati.

Haryanto tak kalah kecewa. Janji Pemkab Kampar melakukan perbaikan jembatan dan jalan telah ditunggu sejak tahun 2007.  Beruntung masyarakat di Kampar Kiri Hulu kompak dan setiap ada kerusakan jembatan dan jalan bisa diperbaiki dengan cara gotong-royong dan mengumpulkan iuran.

“Di saat butuh suara masyarakat sanggup kalian datang meskipun  jalan kami rusak. Giliran kalian duduk, kalian tak ada datang,” tegasnya.

Tanpa makan siang, sekira pukul 13.30 WIB ratusan massa tampak merapatkan barisan di depan gerbang pintu masuk Komplek Perkantoran Pemkab Kampar. Hanya hitungan menit ratusan massa berhasil menjebol pintu gerbang dan merangsek masuk menuju gedung utama kantor Bupati Kampar. Namun sekira 50 meter sebelum pintu masuk gedung utama kantor bupati Kampar, puluhan aparat keamanan menahan rombongan massa.

Sekira pukul 13.45 WIB Wakil Bupati Kampar Misharti turun dari mobil dinasnya yang di parkir di depan gedung utama kantor bupati. Indri Yani selaku orator dalam aksi ini membacakan enam tuntutan massa di hadapan Wabup Misharti.

Di sela-sela pembacaan tuntutan massa, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim ini dengan tegas menyampaikan agar Bupati/Wabup Kampar jangan menyepelekan warganya.  Ia ingin janji perbaikan  jembatan tidak hanya sebatas sudah masuk dalam MoU di rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kampar tahun 2026. Tapi masyarakat ingin anggaran pembangunannya masuk di tahun 2026.

Ia juga ingin Bupati dan Wakil Bupati datang ke desa mereka yang sedang membutuhkan perbaikan jembatan dan jalan.

Sebelum ditemui Misharti, Indri juga menyampaikan kekesalannya kepada Bupati/Wabup Kampar karena ketika membutuhkan suara masyarakat, Yuzar-Misharti mau datang ke desa-desa, tetapi ketika masyarakat butuh pembangunan tidak mau datang.

Menanggapi tuntutan massa, Wabup Misharti mengatakan, perbaikan jembatan di Sungai Sarik tersebut sudah menjadi perhatian Bupati dan Wakil Bupati Kampar.

“Namun, pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena harus melalui mekanisme penganggaran yang resmi. Anggaran untuk perbaikan jembatan akan dimasukkan dalam APBD tahun 2026,” ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun kondisi jembatan sudah lama rusak, masyarakat diharapkan tetap bersabar karena proses penganggaran membutuhkan waktu dan pertanggungjawaban yang jelas. Ia juga mempertanyakan, jembatan itu telah lama rusak, kenapa baru disaat pemerintahan Kampar dipimpin Yuzar-Misharti disampaikan tuntutan perbaikannya.

“Kalau anggaran pribadi, hari ini demo, besok saya bangun. Tapi ini uang negara, harus melalui mekanisme. Tak bisa ujuk-ujuk bilo takonang situ melompat macam katak tak bisa. Semua harus dipertanggungjawabkan,” kata Misharti.

Menurutnya, kemungkinan perbaikan jembatan bisa mulai dilakukan sekitar Maret atau April 2026, setelah proses anggaran disahkan. Ia juga berpesan agar masyarakat ikut menjaga kondisi jembatan agar tidak semakin parah.

“Jembatan ini milik kita bersama. Jadi kalau ada perusahaan yang membawa kendaraan bertonase berat, mohon dihentikan sementara, jangan sampai jembatan ambruk,” pesannya.

Namun ketika menyampaikan hal itu, masyarakat menyampaikan bahwa tidak ada mobil perusahaan yang lewat. Di akhir pertemuan itu massa tampak kecewa karena Wabup Misharti tidak mau menandatangani tuntutan masyarakat.

Wabup berdalih bahwa  seluruh pernyataannya telah direkam sebagai bukti komitmennya. “Sudah dengar semua apa yang saya sampaikan ini. Tolong sampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Setelah menolak menandatangani dokumen tuntunan massa, Wabup lalu meninggalkan massa dan massa pun bubar.

Keenam tuntutan itu adalah: 

1. Pemerintah Kabupaten Kampar segera mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan dan perbaikan jalan utama dan jembatan penghubung Desa Sungai Sarik pada Perubahan APBD 2025 atau APBD 2026.

2. Transparansi anggaran infrastruktur desa – kami menuntut keterbukaan data terkait alokasi dan pelaksanaan proyek jalan dan jembatan di seluruh kecamatan, termasuk Sungai Sarik.

3. Pembentukan tim monitoring independen yang melibatkan unsur masyarakat desa dalam pengawasan proyek pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan dana.

4. Kunjungan langsung Bupati dan Dinas PUPR ke lapangan untuk meninjau kondisi faktual jalan dan jembatan Desa Sungai Sarik.

5. Meminta jaminan penyelesaian pembangunan jembatan penghubung paling lambat pada triwulan pertama tahun 2026.

6. Meminta Bupati Kampar untuk hadir dan berdialog langsung dengan perwakilan masyarakat dan mahasiswa terkait permasalahan infrastruktur tersebut, seperti dikutip dari cakaplah. (Red)

Editor : Kar