Paskibraka Putri Asal Kampar Kena Imbas Lepas Jilbab, Muhammadiyah Beri Warning!
KAMPAR, detak24com – Anggota Paskribraka putri asal Kampar, Kamilatun Nisa turut menjadi korban keharusan melepas jilbab saat pengukuhan di Istana Negara.
Polemik keharusan melepas jilbab bagi Paskibraka putri mendapat respon keras dari Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau, Dr Hendri Sayuti MAg.
Hendri menegaskan keharusan itu sebagai pandangan yang mundur dalam memaknai Pancasila. Hal ini tentu sangat disayangkan, sebab aturan melepas jilbab itu justru datang dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Ia mengatakan bahwa Pancasila merupakan konsensus dari para pendiri bangsa, termasuk di dalamnya tokoh organisasi besar Islam seperti Muhammadiyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dimana, nilai-nilai keagamaan justru memperkokoh pondasi Pancasila. Ia juga menyebut bahwa ini adalah langkah mundur dalam memaknai Pancasila.
“Pancasila itu konsesus para pendiri dan tokoh bangsa, termasuk di dalamnya tokoh Muhammadiyah. Apa yang terkandung dalam nilai-nilai agama memperkokoh pondasi Pancasila itu. Saya kira ini langkah mundur memaknai Pancasila,” tegasnya, Kamis (15/08/24).
Respon Hendri itu muncul mengingat salah satu anggota Paskibraka putri yang berasal dari Kabupaten Kampar Riau, Kamilatun Nisa, turut menjadi korban keharusan melepas jilbab tersebut.
Hendri atau yang akrab disapa Hensay itu mendesak agar BPIP mencabut keputusan dan tidak diterapkan saat pelaksanaan upacara 17 Agustus lusa.
Mestinya, tambah Hendri, pemerintah dalam hal ini BPIP fokus pada peningkatan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar, dan bukan memberikan contoh buruk dengan melepas jilbab para anggota Paskibraka putri yang sebelumnya telah berjilbab.
Terakhir, Hendri Sayuti meminta agar BPIP fokus terhadap kerja-kerja sebagaimana penamaan lembaganya yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sesuai namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP fokus membina ideologi Pancasila ini di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Seperti bekerja keras dalam memperkecil ketimpangan ekonomi, membangun masyarakat yang rasional, meningkatkan mutu demokrasi dan tatanan negara hukum,” pungkasnya, dikutip detak24com dari halloriau. (*)
Editor : Kar
