Pasca Keracunan MBG, Gubernur KDM Ancam Setop Makan Gratis Siswa di Jabar 

Dedi mengatakan, akan meminta evaluasi terkait dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di seluruh Jawa Barat. Dia juga berencana akan meminta audit terhadap dapur-dapur tersebut.

“Yang kedua evaluasi jenis-jenis bahan makanan, yang digunakan apakah itu merupakan bahan makanan yang bermutu atau tidak,” katanya.

Menurut Dedi, apabila jam memasak dimulai pukul 00.00 WIB sedangkan disajikan kepada para siswa pukul 12.00 WIB relatif terlalu lama. Oleh karenanya, dia pun akan melakukan evaluasi terhadap jam memasak yang dilakukan dapur SPPG.

“Harapan saya ke depan dapur itu didekatkan dengan sekolah, dan tingkat yang dilayaninya jangan terlalu jumlahnya ribuan karena siapapun tidak akan sanggup untuk mengelola jumlah makanan ribuan. Masaknya tiap hari tidak pernah berhenti,” kata dia.

Selain itu, lanjut Dedi, jarak tempuh dari dapur MBG ke sekolah yang relatif jauh sehingga memiliki risiko. Terkait apakah program MBG dihentikan sementara atau tidak, Dedi mengatakan akan bertemu dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) terlebih dahulu.

“Ya nanti kita hari Senin kita bicara dulu dengan Kepala Perwakilan wilayah Jawa Barat. Bagaimana komitmen dia Setelah melihat komitmennya nanti pemerintah provinsi akan mengambil keputusan,” kata dia.

Sebelumnya, ribuan siswa sekolah mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG dari dua dapur SPPG, yaitu di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya, ratusan korban terpaksa mendapatkan perawatan medis karena mengalami sejumlah gejala akibat mengkonsumsi sajian MBG.

Pemkab Bandung Barat menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) usai ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, Selasa (23/9/2025) mengatakan, pemberian status KLB dilakukan agar penanganannya lebih cepat dan menyeluruh.

Jeje menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama instansi terkait tengah melakukan investigasi terhadap dapur yang menyajikan hidangan tersebut.

Pihaknya juga telah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah itu untuk memastikan standar pengelolaan makanan dipenuhi.

“Mulai dari perizinan hingga standarisasi pengelolaan makanan harus kita cek. Kalau memang belum layak, ya kita lakukan perbaikan. Khusus dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk investigasi,” ujarnya.

Jeje juga menambahkan, Pemkab Bandung Barat juga akan mengevaluasi secara menyeluruh 85 dapur lainnya yang ada di wilayah Bandung Barat, karena seluruhnya belum memiliki sertifikasi sehat.

“Semuanya tetap kita evaluasi karena data yang saya dapat, 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi. Yang kita stop saat ini baru dapur di Cipongkor,” imbuh dia dikutip dari liputan6. (Red)

Editor : Kar