Nelayan Berunjukrasa di DPRD Rokanhilir, Perihal Solar Langka

ROHIL, detak24.com – Para mahasiswa dan puluhan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Rohil, Kamis (31/3/2022). Demonstran mempertanyakan kelangkaa solar hingga mereka tak bisa melaut.

Aksi unjukrasa tersebut berkaitan dengan kelangkaan BBM jenis solar subsidi di SPBU milik Pemda Rohil yang dikelola BUMD. Dimana, dengan kelangkaan solar tersebut telah membuat para nelayan tidak dapat melaut.

Massa menuding kelangkaan BBM jenis solar diakibatkan adanya permainan di pihak pengelola SPBU dan para mafia lainnya. Sehingga, massa meminta semua direksi dan operator SPBU tersebut diganti.

Setelah beberapa saat melaksanakan aksi di depan kantor DPRD Rohil, kemudian ketua DPRD Rohil Maston didampingi Hermawan salah satu anggota DPRD dari Komisi B menemui para pengunjuk rasa.

Di hadapan ketua DPRD, massa yang diwakili koordinator umum Abu Nawas menyampaikan tuntutan diantaranya, meminta DPRD Rokan Hilir menghapus rekomendasi yang telah dikeluarkan berbagai pihak terhadap pembagian pembelian minyak biosolar bersubsidi di SPBU PD Sarana Pembangunan Rokan Hilir, dan kembali merampungkan data 2×24 jam.

Kedua, mendesak Bupati Rohil mencopot 4 Direktur PD SPR dan merekomendasikan meninjau ulang Badan Pengawas serta operator. Oleh karena dinilai gagal dalam menjalankan manejerial serta diduga pembiaran terjadinya pungli di PD SPR Rohil.

Mendesak Bupati Rohil untuk mencopot Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rohil karena dinilai gagal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan nelayan yang tertuang dalam Nawa Bakti Rokan Hilir sebagai cita-cita Negeri Seribu Kubah.

Mahasiswa dan Nelayan juga menyampaikan bahwa mereka sebagai rakyat merasa sangat kecewa terhadap DPRD Kabupaten Rohil karena dinilai sama sekali tidak pernah memperhatikan permasalahan yang dialami masyarakat Rohil terkhusus yang bermata pencaharian nelayan.

“Betapa sulitnya para nelayan mendapatkan minyak biosolar bersubsidi di SPBU PD Rohil sehingga mayoritas nelayan tidak dapat bekerja untuk pergi kelaut seperti biasanya, minyak biosolar bersubsidi yang ada di SPBU PD SPR hanya diberikan kepada pihak elite pengusaha saja, sementara minyak biosolar itu seharusnya diberikan kepada masyarakat seperti kami karena itu adalah hak nelayan,” katanya.

Dengan kelangkaan BBM jenis solar banyak dari pihak nelayan yang sekarang sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dikarenakan para nelayan tidak bisa untuk pergi melaut karena sulitnya mendapatkan minyak biosolar bersubsidi selama ini.

Sementara itu, Ketua DPRD saat menemui para pengunjuk rasa meminta demonstran agar bisa bersabar dan meminta waktu kepada mereka untuk mempelajari akar permasalahan guna memecahkan permasalahan yang terjadi.

Ketua DPRD juga menyampaikan kepada pihak demonstran akan sesegera mungkin setidaknya pada Selasa 5 April 2022 mendatang akan memanggil pimpinan dari pihak SPBU PD SPR untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi sekarang.(riaulink)