PMII Sebut Pemerintah Korbankan Rakyat, Demo BBM Naik di Rohul
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 19 Sep 2022
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
ROHUL, detak24.com – Arus unjukrasa menolak kebijakan Pemerintah menaikan harga BBM Subsidi oleh mahasiswa terus berlanjut di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di Kantor DPRD Rohul, Jalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Senin (19/02/22).
Mereka meminta para wakil rakyat di DPRD Rohul mendesak pemerintah pusat membatalkan kenaikan BBM Subsidi yang telah membuat harga kebutuhan pokok melambung.
Aksi unjuk rasa tersebut sempat memanas, ketika mahasiswa mencoba merangsek masuk ke kantor DPRD Rohul dihadang aparat Kepolisian dan Satpol PP. Aksi saling dorong tak terelakkan antara mahasiswa dan aparat keamanan dari Kepolisian dan Satpol PP.
Namun karena kalah jumlah, mahasiswa akhirnya tak bisa masuk ke kantor DPRD Rohul. Mereka bertahan di luar pagar kantor DPRD Rohul sambil kembali berorasi. Mahasiswa sempat mencoba melakukan aksi pembakaran ban bekas di depan kantor DPRD Rohul namun berhasil dicegah pihak kepolisian.
Setelah bernegosiasi cukup alot, DPRD Rohul akhirnya mengizinkan mahasiswa masuk ke Kantor DPRD Rohul untuk berdialog dan menyampaikan tuntutan mereka di ruang medium kantor DPRD Rohul.
Para mahasiswa disambut Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Wakil Ketua DPRD Andrizal dan Anggota DPRD Rohul F-Demokrat Mukhlizar.
Dalam dialog tersebut, Ketua Umum PC PMII Rohul Muhamad Akbar Hermawan menyampaikan, pihaknya telah mengkaji kenaikan harga BBM sejak sebelum kebijakan itu diambil.
Menurutnya, alasan pemerintah menaikan harga BBM subsidi akibat kemampuan keuangan negara yang lemah adalah untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan efesien serta prilaku koruptif para elit.
“Rakyat lagi-lagi jadi korban karena kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat jugalah yang harus menanggung mahalnya kebutuhan pokok akibat dampak kenaikan BBM ini,” sebutnya.
Akbar juga menyebutkan, kebijakan menaikan harga BBM subsidi kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
Akbar juga menyatakan, banyaknya mafia BBM yang bebas melakukan aksinya tanpa pernah ditindak tegas. Untuk itu ia meminta kepada DPRD agar berkomitmen untuk mendorong aparat Penegak Hukum pemberantasan mafia BBM ini.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra mengatakan akan menindaklanjuti tuntunan mahasiswa kepada pemerintah pusat agar kebijakan kenaikan BBM ditinjau kembali.
Wanda juga menyebut, pemerintah segera memanggil pemerintah untuk memastikan kebijakan pemerintah dalam mengurangi dampak kenaikan BBM terutama terkait Inflasi daerah.
“Untuk kebijakan harga BBM kami tidak punya kewenangan, namun akan tuntutan mahasiswa akan kami sampaikan ke Pusat, selain itu DPRD segera memanggil pemerintah untuk memastikan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak kenaikan BBM ini terutama inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok,” tutupnya.(CAKAPLAH)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
