Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » KORUPTOR Rp 172 Miliar Jalan Lingkar Duri Dituntut 8 Tahun Penjara, Begini Kronologisnya

KORUPTOR Rp 172 Miliar Jalan Lingkar Duri Dituntut 8 Tahun Penjara, Begini Kronologisnya

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 6 Mei 2023
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Viktor Sitorus Sitorus mendapatkan proyek Jalan Lingkar Barat Duri Bengkalis dengan melakukan pendekatan melalui orang kepercayaan Herliyan Saleh yang ketika itu menjabat Bupati Bengkalis.

Viktor Sitorus berupaya proyek pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri Bengkalis pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bengkalis dengan anggaran sebesar Rp284, 5 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dan APBD Tahun Anggaran 2013.

Upaya pendekatan tersebut dilakukan diantaranya agar Herliyan Saleh bisa mendorong dan menyakinkan beberapa anggota DPRD Bengkalis periode periode 2009 sampai 2014 dapat segera menyetujui dan mengesahkan APBD TA 2012 dan APBD TA 2013 karena didalamnya tercantum penganggaran 6 paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis yang salah satunya adalah proyek pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri Bengkalis.

Ketika proses lelang proyek pekerjaan pembangunan Jalan Lngkar Barat Duri Bengkalis sedang berlangsung, Viktor Sitorus kembali menemui orang kepercayaan Herliyan Saleh dan diduga memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar. Hal itu dilakukan supaya Herliyan Saleh dapat memerintahkan M Nasir selaku Kepada Dinas PU merangkap PPK untuk bisa mengondisikan agar perusahaan milik Viktor Sitorus dimenangkan.

Setelah perusahaan Viktor Sitorus dimenangkan dan proyek pekerjaan terlaksana diduga saat
dilakukan proses evaluasi terkait realisasi progres pekerjaan maupun volume item pekerjaan ditemukan adanya ketidak sesuaian dengan isi kontrak sebagaimana realisasi seharusnya dari pelaksanaan proyek pembangunan jalan lingkar barat duri TA 2013 sampai 2015.

Viktor Sitorus juga diduga memiliki peran dalam menyetujui pengeluaran sejumlah uang untuk diberikan ke beberapa pihak diantaranya pada PPTK dan staf bagian keuangan Dinas PU, staf Bagian Keuangan Setda Pemkab Bengkalis agar pengurusan termin pembayaran dapat dibayarkan tepat waktu padahal progres pekerjaan tidak terpenuhi. Kerugian negara yang ditimbulkan Rp152 miliar.(CAKAPLAH)

Editor : Kar

 

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com

Penulis

Cepat, Lugas dan Akurat

Rekomendasi Untuk Anda

  • KISRUH BUPATI MERANTI, Ini Sanksi Bakal Diterima M Adil Buntut Berseteru dengan Gubri

    KISRUH BUPATI MERANTI, Ini Sanksi Bakal Diterima M Adil Buntut Berseteru dengan Gubri

    • calendar_month Kamis, 10 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 18Komentar

    MERANTI, detak24.com – Sejumlah sanksi bakal diterima Bupati Meranti, M Adil pasca perseteruan dengan Gubri.  Menurut Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Husnu Abadi,, dalam hukum tata negara, latar belakang persoalan ini adalah, di undang-undang nomor 22 tahun 1999, yang saat itu menyatakan gubernur bukan atasan dari bupati, dan bupati memegang otonomi daerah yang sangat […]

  • GEGER! Kades Pasir Ringgit Lirik Terciduk Polisi, Ini Kasusnya

    GEGER! Kades Pasir Ringgit Lirik Terciduk Polisi, Ini Kasusnya

    • calendar_month Jumat, 16 Jun 2023
    • account_circle Redaksi
    • 12Komentar

    INHU, detak24com – Setelah melakukan penyelidikan intensif, Polres Inhu menangkap Kades Pasir Ringgit berinisial AP (50). Ia diduga kuat memalsukan dokumen ijazah tingkat SD, SMP dan SMA. Kades yang sudah sempat menjabat beberapa tahun berbekal Ijazah palsu itu, diringkus tim Opsnal Satreskrim Polres Inhu, Kamis (14/6/2023) pukul 18.00 WIB jelang magrib di Desa Japura, Kecamatan […]

  • KILANG Pertamina Dumai Meledak, Wako Paisal Bentuk Tim Ganti Rugi Warga Terdampak

    KILANG Pertamina Dumai Meledak, Wako Paisal Bentuk Tim Ganti Rugi Warga Terdampak

    • calendar_month Minggu, 2 Apr 2023
    • account_circle Redaksi
    • 16Komentar

    DUMAI, detak24.com – Pasca kilang Pertamina Dumai meledak, Sabtu (01/04/23), malam itu juga Wako Paisal langsung turun ke lokasi. Kedatangan orang nomor satu Dumai itu didampingi Dandim 0320/Dumai Letkol (Arh) Hermansyah Tarigan serta petinggi Polres Dumai. Baca juga : https://detak24.com/kilang-pertamina-dumai-meledak-tujuh-karyawan-dilaporkan-tewas/ Petinggi Kota Dumai tersebut langsung hadir di tengah-tengah masyarakat yang berunjukrasa. Akibat kilang Pertamina Dumai […]

  • Wako Dumai Hadiri Syukuran Gedung Baru Damkar

    Wako Dumai Hadiri Syukuran Gedung Baru Damkar

    • calendar_month Kamis, 13 Jan 2022
    • account_circle Redaksi
    • 21Komentar

    Dumai (DETAK24.COM) –  Sebagai bentuk rasa syukur, Wali Kota Dumai H Paisal SKM MARS menghadiri acara syukuran peresmian gedung baru UPT Pemadam Kebakaran (Damkar), bertempat di area Kantor Wali Kota lama Jalan HR Soebrantas, Rabu (12/01/2022). Karena telah selesainya pengerjaan gedung Damkar, H Paisal berpesan kepada Kalaksa BPBD dan Kepala UPT Damkar Dumai untuk memanfaatkan […]

  • BUPATI Kepulauan Meranti OTT KPK, Selain Suap Auditor BPK Adil Juga Terima Fee Proyek

    BUPATI Kepulauan Meranti OTT KPK, Selain Suap Auditor BPK Adil Juga Terima Fee Proyek

    • calendar_month Sabtu, 8 Apr 2023
    • account_circle Redaksi
    • 18Komentar

    JAKARTA, detak24com – Jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil selain suap auditor BPK untuk penghargaan WTP juga menerima fee proyek sejak 2021 lalu. “Bupati (M Adil) juga menerima potongan uang persediaan dan ganti uang persediaan serta penerimaan lainnya tahun 2021 sampai 2023, juga cukup besar,” ucap Ketua KPK, Firli Bahuri dilansir […]

  • USIA 56 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan Duri Himbau Peserta Cairkan JHT

    USIA 56 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan Duri Himbau Peserta Cairkan JHT

    • calendar_month Kamis, 13 Apr 2023
    • account_circle Yusrizal Sikumbang
    • 17Komentar

    DURI, detak24.com – Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan status Jaminan Hari Tua (JHT) yang telah memasuki usia 56 tahun, sudah bisa melakukan klaim.  “Klaim itu hak para pekerja, dan akan dikembalikan kepada pekerja supaya manfaatnya secara optimal dapat dirasakan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk persiapan memasuki masa pensiun masa tua,” Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Duri, […]

expand_less