Kejari Pelalawan Bidik Korupsi Pupuk Subsidi, Ini Calon Tersangkanya
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
- print Cetak
Kajari Pelalawan, Azrijal. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PELALAWAN, detak24com – Kejari Pelalawan meningkatkan status perkara penyimpangan penyaluran pupuk subsidi tahun anggaran 2019-2024 ke tahap penyidikan.
Keputusan ini diambil usai ekspose perkara melalui teleconference bersama Plt Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau dan jajaran, Rabu (16/04/25).
Baca juga : Tiga Supir Pikap di Pekanbaru Ditangkap Gegara Buang Sampah Sembarangan
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan yang dilakukan sejak Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejari Pelalawan No: Print – 3 /L.4.19 /Fd.1 /01 /2025 tanggal 2 Januari 2025.
Penyelidikan tersebut menyoroti dugaan adanya penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi kepada petani melalui jalur resmi, mulai dari distributor, kios pengecer, hingga petani penerima yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Dari hasil ekspose yang dilakukan Tim Pidsus Kejari Pelalawan, ditemukan bukti kuat tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum dalam proses distribusi pupuk subsidi. Atas dasar temuan tersebut, disepakati penyelidikan naik ke penyidikan.
Kajari Pelalawan, Azrijal menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini secara profesional dan transparan. “Dengan peningkatan status menjadi penyidikan, kami akan segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan,” ujar Kajari.
Korps Adhyaksa itu berkomitmen untuk mengusut tuntas perkara ini demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, serta memberantas praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
Dia juga memastikan bahwa perkembangan penanganan perkara ini akan disampaikan kepada publik secara berkala sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas institusi.
“Kami tidak akan berhenti pada tahap penyidikan saja. Siapa pun yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Ini wujud keseriusan kami dalam melindungi hak petani dan uang negara,” tekannya dikutip detak24com dari haluanriau. (Red)
Editor : Kar
