DPRD Riau Dukung Langkah Forum Guru PPPK Pidanakan Disdik

Ia mengatakan, status Guru PPPK ini seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun yang terjadi malah menjadi masalah baru.

“Jangankan bicara penghasilan, penempatan mereka pun bermasalah. Ini tuntutan agar ditempatkan di sekolah induk,” kata dia.

Penyeleksian Guru PPPK juga dipersoalkan lantaran diduga tidak transparan. Karmila menyebut para guru mengeluhkan adanya evaluasi penilaian yang tidak sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan selama ini.

“Enam bulan bisa lulus. Sementara mereka ada yang dua tahun, tiga tahun bahkan sepuluh tahun tidak lolos,” kata dia.

Komisi V rekomendasikan Disdik agar penempatan mereka dievaluasi. Dikembalikan ke sekolah induknya. “Disesuaikan dengan juknis dan peraturan yang berlaku. Karena mereka ini datang ke pusat, ke Kementerian banyak yang merasa dioper bola,” kata Karmila.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Forum Guru PPPK Riau Dr Parlindungan SH MH mengatakan sudah menyiapkan somasi untuk dilayangkan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau. Somasi ini terkait tuntutan yang sudah direkomendasikan Komisi V DPRD Riau.

Parlindungan menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus bijak dalam menanggapi persoalan ini. Ia tidak ingin ada generasi-generasi dari peserta didik yang lahir dari guru-guru yang secara juknis, secara penyeleksian, secara penentuan adalah orang-orang yang tidak layak menjadi guru.

“Karena, Juknis ini ada ketentuannya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, makanya harus diikutkan. Kalau tidak diikutkan, muncul lah generasi guru yang tidak berkompeten. Maka akan lahir generasi muda yang juga tidak paham dengan apa yang dia terima selama proses pendidikan,” kata Parlindungan.