PEKANBARU, detak24com – Pembelian mobil dinas mewah Toyota Alphard senilai Rp 1,7 miliar oleh Pemerintah Kota Pekanbaru memicu sorotan publik.
Terutama karena dilakukan di tengah tunda bayar kegiatan serta jelang pencairan THR serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Pj Sekdako Pekanbaru, Zulhelmi Arifin akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pembelian mobil dinas tersebut merupakan bagian dari program pemerintahan sebelumnya, yakni Pj Wako Roni Rakhmat.
“Itu kontraknya sudah ditandatangani sebelum kami menjabat. Surat pesanannya tertanggal 12 Februari 2025, sedangkan Pak Wako (Agung Nugroho) dilantik 20 Februari. Saya sendiri baru dilantik sebagai Pj Sekda pada 13 Februari. Karena itu, pembelian ini tetap harus dibayarkan,” jelas Zulhelmi, Ahad (06/04/25).
Berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang beredar, transaksi pembelian dilakukan pada 19 Maret 2025, hanya beberapa hari sebelum Pemkot mencairkan THR dan TPP ASN.
SPM tersebut ditujukan kepada PT Agung Automall, dealer resmi Toyota di Riau, dengan total nilai Rp 1.750.400.000. Tertulis dalam dokumen, SPM itu ditandatangani oleh Plt Kabag Umum Setdako Pekanbaru, Tengku Denny Muharpan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Foto-foto mobil dinas Alphard berpelat putih bertuliskan merah BM 9853 XY juga turut tersebar, menunjukkan prosesi serah terima kendaraan dengan pihak Agung Automall.
Langkah pengadaan mobil dinas mewah ini menambah deretan pembelian kendaraan elite oleh pejabat Kota Pekanbaru yang menuai kritik. Sebelumnya, publik juga dihebohkan oleh pembelian empat unit mobil dinas untuk Ketua dan tiga Wakil Ketua DPRD Pekanbaru dengan total anggaran mencapai Rp3,6 miliar.
Empat unit mobil tersebut terdiri dari tiga unit Honda All New Accord RS e:HEV untuk Wakil Ketua DPRD, masing-masing seharga Rp932.100.000, dan satu unit Honda CR-V 2.0L RS e:HEV untuk Ketua DPRD senilai Rp800.900.000. Pengadaan dilakukan pada akhir 2024 melalui APBD Kota Pekanbaru.
Situasi ini menuai pertanyaan dari masyarakat, terutama karena Pemkot Pekanbaru sebelumnya menyatakan sedang melakukan efisiensi anggaran. Di sisi lain, realisasi proyek infrastruktur dan pelayanan publik justru masih banyak yang tertunda karena alasan keterbatasan anggaran.
Banyak kalangan mendesak agar pengadaan mobil dinas mewah tersebut ditinjau ulang. Pengamat kebijakan publik, akademisi, hingga aktivis antikorupsi meminta agar penggunaan APBD lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan gaya hidup pejabat.
“Kalau keuangan daerah defisit, jangan sampai pejabat malah menambah beban anggaran hanya demi kenyamanan pribadi. Ini soal sensitivitas sosial dan etika dalam menggunakan uang rakyat,” ujar seorang pengamat dari Universitas Riau dikutip dari riauonline.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Walikota Pekanbaru Agung Nugroho terkait keberlanjutan pembelian tersebut maupun rencana evaluasi penggunaan anggaran yang dinilai tidak prorakyat. (*)
Editor : Kar
