Bukan Defisit Anggaran, Ini Sebab Proyek APBD 2025 Belum Terealisasi di Riau
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
- print Cetak
Ilustrasi APBD. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEKANBARU, detak24com Kemendagri merilis data 10 provinsi dengan kinerja realisasi APBD tahun 2025 atau pelaksanaan proyek fisik terendah.
Provinsi Riau termasuk dalam daftar tersebut, mencatatkan realisasi pendapatan hanya 12,34 persen dan realisasi belanja sebesar 10,87 persen.
Baca juga : APBD ‘Dikapling’, Eks Pj Wako Pekanbaru Cs Didakwa Korupsi Rp 8,9 Miliar
Jembatan Siak V Pekanbaru Masuk PSN Presiden Prabowo, Begini Potensinya
Menanggapi data tersebut, Pj Sekdaprov Riau, M Taufiq OH menjelaskan penyebab rendahnya serapan anggaran di lingkungan Pemprov Riau. Salah satu faktor utamanya adalah proses audit terhadap belanja tunda bayar yang belum sepenuhnya selesai.
“Kenapa serapan rendah, karena memang untuk tunda bayar itu kita audit dulu. Audit BPK sudah selesai. Nanti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan laporan keuangan (LK)-nya akan diparipurnakan pada 27 Mei mendatang,” kata Sekda, Jumat (16/05/25).
Ia menjelaskan lebih lanjut, bahwa setelah LHP dari BPK rampung, dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi audit internal Pemprov Riau sebelum proses pembayaran dapat dilakukan.
Namun, pembayaran belanja tunda bayar juga harus melalui mekanisme pembahasan dan review kembali sebelum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).
“Mana yang sudah selesai dari BPK itu sudah bisa kita audit secara internal. Namun pelaksanaan pembayarannya tetap harus melalui pembahasan dan review lagi, baru bisa dimasukkan ke APBDP,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterima, beberapa dinas yang memiliki belanja tunda bayar dan telah diaudit antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Pendidikan. Meskipun demikian, Sekdaprov menegaskan bahwa hasil final audit secara keseluruhan akan terlihat dalam laporan akhir nanti.
Ia juga menambahkan, setelah proses di BPK selesai, audit dilanjutkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan kelayakan dan akuntabilitas pembayaran belanja tunda bayar tersebut.
Melalui proses audit yang komprehensif ini, Pemprov Riau menargetkan agar seluruh belanja tunda bayar yang telah dinyatakan layak dapat segera ditindaklanjuti dan dianggarkan kembali dalam APBDP, dengan harapan dapat mendorong peningkatan realisasi anggaran tahun 2025 secara signifikan, dikutip dari halloriau. (Red)
Editor : Kar
