Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Detak Pekanbaru » Desakan Copot Kapolda Riau Menguat, PMII Sampaikan Enam Tuntutan

Desakan Copot Kapolda Riau Menguat, PMII Sampaikan Enam Tuntutan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PEKANBARU, detak24com – PMMI Riau melalui siaran persnya mendesak copot Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan buntut ‘unjuk rasa berdarah’ di depan gedung DPRD beberapa waktu lalu.

Sekretaris Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau Supriadi, mengecam keras dugaan tindakan represif yang dilakukan oknum aparat kepolisian terhadap massa aksi Cipayung Plus Kota Pekanbaru saat menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Provinsi Riau.

Diketahui, dalam insiden tersebut, salah seorang peserta aksi yang juga kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Pekanbaru, Muhammad Luthfi Suhaz diketahui menjadi korban dugaan kekerasan saat demonstrasi berlangsung.

Peristiwa tersebut menuai kecaman dari berbagai elemen mahasiswa, karena dinilai mencederai nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Menurut Supriadi, tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat tersebut tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa. Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pola pembinaan dan pengawasan internal di tubuh Kepolisian Daerah Riau.

“Jika benar terjadi tindakan kekerasan terhadap peserta aksi yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum, maka ini merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang tidak boleh ditoleransi. Aparat seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan justru menjadi pihak yang diduga melakukan tindakan represif terhadap warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya,” ujar Supriadi, Rabu (24/06/26).

Lebih lanjut, Supriadi menilai Kapolda Riau harus bertanggung jawab secara moral dan institusional atas setiap tindakan anggota di lapangan. Menurutnya, berulangnya keluhan terkait pendekatan represif dalam pengamanan aksi menunjukkan adanya evaluasi yang belum berjalan maksimal.

“Kami menilai Kapolda Riau gagal melakukan pembinaan secara optimal terhadap jajarannya apabila dugaan kekerasan ini terbukti benar. Karena itu, evaluasi menyeluruh harus dilakukan, termasuk terhadap kepemimpinan di lingkungan Polda Riau,” tegasnya.

PKC PMII Riau juga mendesak Divisi Propam dan pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka dan profesional terhadap oknum yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Penanganan yang transparan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Supriadi menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam apabila terdapat upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Baginya, demonstrasi merupakan instrumen demokrasi yang sah dan tidak boleh direspons dengan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Kritik terhadap kebijakan publik adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Oleh sebab itu, segala bentuk dugaan intimidasi maupun kekerasan terhadap massa aksi harus diusut secara tuntas dan tidak boleh berhenti pada klarifikasi semata,” Ujarnya.

Atas kejadian tersebut, PKC PMII Riau menyampaikan beberapa tuntutan, yakni :

1. Mendesak Polda Riau mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap kader IMM Kota Pekanbaru, Muhammad Luthfi Suhaz.

2. Mendesak Propam melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur.

3. Meminta Komnas HAM dan lembaga pengawas terkait turut memantau proses penanganan kasus tersebut.

4. Mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Riau.

5. Meminta Kapolri memberikan perhatian serius terhadap peristiwa yang mencederai ruang demokrasi tersebut.

6. Meminta Kapolda Riau untuk secepatnya menangkap oknum yang menganiaya saudara Lutfi pada saat aksi di DPRD Riau

“Negara tidak boleh anti kritik. Aparat penegak hukum harus menjadi penjaga demokrasi, bukan menjadi pihak yang dipersepsikan menghambat kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Kasus ini harus menjadi momentum perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tutup Supriadi.

PKC PMII Riau menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga terdapat kejelasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak. (Rls)

Editor : Kar

Penulis

Cepat, Lugas dan Akurat

Rekomendasi Untuk Anda

  • MINUM di Kedai Tuak Panipahan, Warga Tionghoa Bonyok Dipelasah OTK

    MINUM di Kedai Tuak Panipahan, Warga Tionghoa Bonyok Dipelasah OTK

    • calendar_month Minggu, 5 Feb 2023
    • account_circle Redaksi
    • 15Komentar

    ROHIL, detak24.com – Polsek Panipahan menangkap dua warga inisial SA alias A (34) dan IS alias S (39) alamat Kepenghuluan Panipahan Darat dalam kasus penganiayaan. Keduanya diciduk atas laporan korban bernama Eng Tat (45) alamat sesuai KTP yakni di Jalan Perum Gunung Blok JJ 34, Desa Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kotamadya Surabaya. Korban tidak terima […]

  • Tragedi Kanjuruhan, Korban Tewas Karena Sesak Napas

    Tragedi Kanjuruhan, Korban Tewas Karena Sesak Napas

    • calendar_month Minggu, 2 Okt 2022
    • account_circle Redaksi
    • 13Komentar

    JAKARTA, detak24.com – PT Liga Indonesia Baru (LIB) menghentikan Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 selama satu pekan setelah kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, Sabtu (01/10/22). “Keputusan tersebut kami umumkan setelah kami mendapatkan arahan dari Ketua Umum PSSI (Mochamad Iriawan). Ini dilakukan untuk menghormati semua pihak, […]

  • POLRES ROHIL Gerebek Judi Gelper di Rantau Bais

    POLRES ROHIL Gerebek Judi Gelper di Rantau Bais

    • calendar_month Kamis, 5 Jan 2023
    • account_circle Redaksi
    • 17Komentar

    ROHIL, detak24.com – Satreskrim Polres Rokan Hilir lakukan penggerebekan sebuah warung di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir,  Dalam penggerebekan ini, Tim Opsnal menyita 1 unit meja tembak ikan dan uang tunai berjumlah Rp250.000, serta menangkap seorang wanita bernama Dormian Br Tampubolon (30) warga Dusun VII Tanjung Alam, Sei Dapdap, Kabupaten Asahan […]

  • Netizen Ancam Bunuh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Begini Tanggapan Polisi 

    Netizen Ancam Bunuh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Begini Tanggapan Polisi 

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    BANDUNG, detak24com – Polisi menyatakan siap mengusut ancaman dugaan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dikutip Kamis (24/04/25), ancaman pembunuhan tersebut disampaikan seorang netizen melalui komentar di siaran langsung YouTube milik Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada Senin (21/04/25) malam. Baxa juga : Eks Mucikari Benarkan LM dan Ridwan Kamil Selingkuh, Tarif Lisa Mariana Bikin […]

  • Sempat Kabur Saat OTT KPK, Gubri Wahid Terlibat Pemerasan Anggaran 

    Sempat Kabur Saat OTT KPK, Gubri Wahid Terlibat Pemerasan Anggaran 

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 1Komentar

    JAKARTA, detak24com – KPK mengatakan Gubri Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan pemerasan anggaran. KPK mengungkap ada istilah ‘jatah preman’ dalam dugaan pemerasan anggaran di Dinas PUPR Riau. “Kemudian ada semacam japrem/jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah, itu modus-modusnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di […]

  • CEK FAKTA! 80 Perusahaan Perkebunan di Riau Beraktifitas Secara Ilegal 

    CEK FAKTA! 80 Perusahaan Perkebunan di Riau Beraktifitas Secara Ilegal 

    • calendar_month Kamis, 17 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 20Komentar

    PEKANBARU, detak24.com – Komisi III DPR RI beberkan data terbaru tentang konflik perkebunan di kawasan hutan. Setidaknya, 80 perusahaan beraktifitas secara ilegal di Riau.  Hal itu terungkap dalam kunjungan Komisi III DPR RI ke Provinsi Riau. Kedatangan para legislator itu dengan tujuan untuk membicarakan persoalan konflik pertanahan bersama Aparat Penegak Hukum (APH). Wakil Ketua Komisi […]

expand_less