Proyek Tak Dibayarkan Rp 400 Miliar, Kontraktor Geruduk Kantor Wako Pekanbaru 

PEKANBARU, detak24com – Sekelompok orang unjuk rasa memperjuangkan nasib kontraktor yang terimbas tunda bayar di Pemko Pekanbaru sekitar Rp 400 miliar. Aliansi tersebut mengaku berasal dari Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Pemantau Riau (Gemmpar).

Dikutip Ahad (11/05/25), aksi demontrasi dalam keadaan hujan gerimis tetapi semangat para pejuang aktivis dalam menyampaikan aspirasi kepada Walikota Pekanbaru tidak menyurutkan langkah mereka, Kamis (08/05/25) pukul 14.30 WIB petang.

Baca juga : Wuih! Ada Kolam Ikan di Badan Jalan Pekanbaru, Kinerja Wako Dipertanyakan 

Kontraktor Segel RS Madani Pekanbaru, Sekdako Sebut Proyek Pribadi 

Kordinator Lapangan Gemmpar, Erlangga saat dikonfirmasi wartawan mengatakan maksud dan tujuan mengadakan aksi demontrasi yakni menyampaikan aspirasi rekanan kontraktor lokal yang terimbas tunda bayar di Pemko Kota Pekanbaru.

Dia menegaskan, ini sudah sangat keterlaluan, karena membunuh usaha perekonomian masyarakat khususnya rekanan kontraktor. Dimana, mereka sudah mengeluarkan modal yang cukup besar hingga pekerjaan tersebut terealisasi. Namun, ironisnya tidak dibayar.

”Benar, ini bukan kesalahan Walikota Pekanbaru Agung Nugroho. Tapi ini merupakan tanggung jawab dia sebagai pimpinan saat ini, karena masyarakat tidak menuntut perseorangan tapi menuntut atas nama Pemko Pekanbaru. Kita minta keseriusan Walikota untuk membayar kegiatan tersebut,” ujarnya.

“Janjinya akan dibayarkan di bulan Ramadan, tapi pada kenyataannya juga tidak terealisasi. Jujur saja, kami menilai tidak ada capaian apapun dalam kinerja Walikota Pekanbaru saat ini,” terangnya dengan nada kesal.

Terkait aksi penyegelan oleh sejumlah kontraktor atau rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru, itu ada sebabnya karena pihak rekanan kontraktor sampai detik ini belum ada kepastian kapan tunda bayar ini akan selesai.

“Anehnya mereka dituntut secara hukum. Yang saya ketahui, mereka tidak merusak apapun hanya membentangkan spanduk,” bebernya.

Kemudian tentang alasan defisit anggaran dia menyebut itu hanya dalih saja. Diketahui, APBD Pekanbaru di Tahun 2025 sebesar Rp 3,2 triliun. Sementara, piutang Pemko kepada rekanan kontraktor berkisar 400 miliar. Kalau mereka serius membayar masih bersisa 2,8 triliun.

“Terakhir yang mau kami sampaikan mendesak Walikota Pekanbaru mencopot Sekwan DPRD Pekanbaru, Hambali Nanda yang jelas terbukti kasus gratifikasi sebesar 4,5 miliar. Dimana, uang tersebut diberikan kepada mantan Bupati Meranti, M Adil yang terungkap dalam persidangan. Hambali saat itu menjabat Sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Meranti,” bebernya.

Massa juga meminta copot sejumlah pejabat publik yang terlibat dugaan kasus gratifikasi/suap mantan Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar yang namanya disebut oleh JPU KPK, serta mendesak KPK tangkap sejumlah pejabat publik di Kota Pekanbaru.

Sejumlah pejabat yang disebut KPK dapat gratifikasi yakni, Kabid Pengelolaan Persampahan Dinas LHK Wendi Yuliasdi (5 juta), Sekretaris DLHK Tengku Ahmad Reza Pahlevi (50 juta), Kadis Perkim, Mardiansyah (50 juta), Kepala Badan Pendapatan Daerah, Alek Kurniawan (80 juta plus dua kemeja senilai Rp 2,5 juta), Kadishub Yuliarso (40 juta), Kadis PUPR, Edward Riansyah (100 juta ), Kepala BPKAD Yulianis (200 juta) serta sejumlah pejabat lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi /suap mantan Pj Wako tersebut.

“Ironisnya, sejumlah pejabat itu masih dipertahankan oleh Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho. Kenapa tidak dicopot, mana janjinya katanya ingin bersih bersih dan berbenah, pada kenyataanya mereka yang diduga terlibat kasus gratifikasi tetap dipertahankan,” seru Erlangga dalam orasinya. (Red)

Editor : Kar