Kejagung Serahkan Lahan Duta Palma ke Kementerian BUMN 

JAKARTA, detak24com – Kejagung serahkan pengelolaan sementara lahan sitaan milik PT Duta Palma seluas 200 ribu hektare ke Kementerian BUMN. Diketahui, lokasi tersebut sebagian besar berada di Inhu, Riau.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, bahwa langkah ini diambil untuk memastikan aset tersebut tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan produktivitas, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada perusahaan tersebut.

“Ada rencana bahwa hasil sitaan kejaksaan untuk PT Duta Palma ini luasannya sekarang sekitar 200 ribu hektare. Untuk penitipannya kami serahkan ke Pak Menteri BUMN,” ujar ST Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (18/02/25).

Ia mengungkapkan, hal itu dilakukan agar aset-aset PT Duta Palma tetap terjaga dan khususnya, jangan sampai produknya menurun. Jaksa Agung menambahkan, diharapkan nanti setelah dikelola Kementerian BUMN, lahan tersebut tetap bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat.

Jaksa Agung juga merespons pertanyaan awak media mengenai alasan memilih BUMN sebagai penanggung jawab sementara pengelolaan lahan sitaan milik PT Duta Palma.

“Kenapa BUMN? Karena yang bisa mengelola dan punya satu institusi yang bisa mengelola adalah di BUMN, bisa mungkin nanti ke PTPN (PT Perkebunan Nusantara) atau apapun, itu yang akan dilakukan oleh BUMN. Kenapa? Karena sama-sama adalah institusi negara,” imbuh Jaksa Agung

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir, menyambut baik kolaborasi ini dan menegaskan komitmennya untuk menjaga aset sitaan tersebut.

“Alhamdulillah kami memang dengan pihak kejaksaan terus bersinergi dan menjaga segala hal kebijakan yang selama ini sudah dijalankan secara baik. Visi kita sama, recovery asetnya setelah terjadi, harus berjalan baik,” jelas Erick.

Menteri BUMN menuturkan, bahwa Kejagung ingin berkolaborasi bersama Kementerian yang dipimpinnya, supaya aset sitaan PT Duta Palma tidak terjadi penurunan. Sehingga, sesuai dengan visi pemerintah dan Presiden Prabowo, ihwal tindak pidana korupsi harus ditegakkan, tetapi perlindungan aset yang bermanfaat buat negara dan masyarakat juga dapat terlindungi.

Erick pun menekankan, pentingnya menjaga keberlanjutan perusahaan dan perlindungan terhadap pekerja serta masyarakat sekitar.

“Kita tidak mau terjadi pengurangan PHK besar-besaran, padahal Indonesia sendiri perlu pembukaan lapangan pekerjaan. Perlindungan kepada para pekerja dan masyarakat sekitarnya juga harus kita lindungi. Karena bagaimana masyarakat terus harus bisa menjadi bagian pertumbuhan ekonomi. Kita tidak mau pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi tidak terjadi pemerataan ekonomi yang baik,” tambahnya.

Di sisi lain, Erick Thohir juga menyebut, bahwa kementeriannya tidak mengimprovisasi kinerja perusahaan PT Duta Palma, tetapi akan berupaya menjaga agar aset recovery tersebut tidak menurun.

Kemudian, ia menambahkan, bahwa jangan sampai karena terjadi permasalahan di PT Duta Palma, akan terjadi pelepasan pegawai atau PHK.

“Masyarakat yang bagian menjadi inti plasma tidak mendapatkan haknya. Lalu juga jangan sampai karena (lahan sitaan PT Duta Palma) ini tidak bertuan, akhirnya banyak barang-barang yang masuk ke pasaran secara ilegal atau bahkan dikirim ke luar negeri secara ilegal, karena tidak ada yang menjaga. Jadi, kami (Kejagung dan Kementerian BUMN) penugasannya seperti itu. Kami hanya menjaga dan memastikan ini berjalan baik, itu saja,” imbuh Erick dikutip detak24com dari islamtoday. (*)

Editor : Kar