Undang DJ, Acara ‘Color Fun Run’ di Pelalawan Langgar Warkah LAMR 

PELALAWAN, detak24com – Kegiatan “Color Fun Run” yang diadakan Bupati Pelalawan di Taman Kenangan Pangkalan Kerinci langgar warkah LAMR, Ahad (01/09/24).

Meskipun acara ini bertujuan untuk hiburan, sejumlah pihak menilai bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Melayu yang kental di daerah ini.

Salah satu kritik paling tajam datang dari Ketua Laskar Melayu Riau (LMR) Kabupaten Pelalawan, Sumriadi. Ia menyayangkan adanya unsur hiburan berupa musik yang dipandu oleh DJ, yang menurutnya tidak sejalan dengan khazanah budaya Melayu.

“Kegiatan ini seharusnya mempertimbangkan konteks budaya setempat. Kehadiran DJ dengan musik yang mendorong peserta untuk berjoget bersama sangat tidak mencerminkan adat Melayu,” ungkapnya.

Sumriadi juga mengingatkan bahwa keberadaan DJ dalam acara-acara publik telah dilarang di Pelalawan berdasarkan Warkah Amaran dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Nomor: 001/Warkah/LAMR.KP/V/2024. Ia menegaskan bahwa surat tersebut secara eksplisit meminta Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk melarang kegiatan yang melibatkan DJ di Kabupaten Pelalawan.

“Pada poin keempat dari Warkah tersebut, LAMR Kabupaten Pelalawan menghimbau agar pemerintah daerah bersama jajaran aparat penegak hukum serta tokoh masyarakat ikut membantu melarang kegiatan Disc Jockey (DJ). Sedangkan pada poin kelima, pemangku adat, batin, penghulu, dan masyarakat adat juga diminta untuk mengawal dan menegakkan Warkah Amaran ini,” jelas Sumriadi.

Lebih lanjut, Sumriadi menambahkan bahwa meskipun kegiatan seperti ini mungkin dianggap sah-sah saja dalam konteks hiburan, namun sangat disayangkan jika tidak memperhatikan tempat dan konsep acara. Ia menekankan bahwa joget berjamaah dengan warna-warni ala tradisi Holi India bukanlah bagian dari tradisi Indonesia, apalagi Melayu.

“Yang lebih menyedihkan, acara ini diadakan tidak jauh dari halaman Masjid Raya Pangkalan Kerinci,” ujarnya dengan nada prihatin.

Selain itu, sejumlah warga Pelalawan turut menyayangkan kebijakan pemerintah daerah yang sering menghamburkan anggaran untuk kegiatan hiburan dan mendatangkan artis. Di sisi lain, Pemkab mengakui adanya defisit anggaran, penundaan pembayaran, bahkan keterlambatan pembayaran gaji dan TPP pegawai, dikutip detak24com dari riauterkini.

Sementara, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM dan pajak serta mencari-cari celah sumber pajak serta retribusi baru untuk menutupi defisit anggaran, jelas menambah angka PHK serta harga di pasaran jadi melonjak.(*)

Editor : Kar