Suharso Tepis Isu IKN Dibangun Pengembang Cina
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 27 Jan 2022
- print Cetak
Suharso Manoarfa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta (detak24.com) – Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menepis isu Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibangun pengembang China. Dia mengatakan banyak pihak yang berminat membangun IKN Nusantara.
“Saya kira tidak. (Pembangunan IKN) ini terbuka untuk siapa saja,” kata Suharso dalam acara ‘Adu Perspektif: Ibu Kota Nusantara, Antara Realita dan Utopia’ yang disiarkan di detikcom, Rabu (26/1/2022).
Dia mengatakan banyak pihak yang hendak berinvestasi membangun IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), itu. Dia menyebut investor yang tertarik berasal dari Asia, Eropa, hingga Amerika.
“Jadi begini, investasi, saya kira, untuk yang mau masuk, banyak yang berminat,” ucapnya.
“Dari Timur Tengah mau masuk, dari Jepang mau masuk, dari Amerika mau masuk, dari Eropa mau masuk, dari Singapura mau masuk, China juga mau masuk,” imbuh Ketum PPP ini.
Dia mengatakan IKN Nusantara menjanjikan secara ekonomi karena pasarnya jelas. Dia mengatakan para investor melihat IKN Nusantara menawarkan produktivitas tinggi sebagai pelecut ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19.
“Jangan-jangan ibu kota negara bisa begitu. Kenapa? Karena market-nya captive. Siapa? Pemerintah Indonesia. Jadi orang semua berlomba untuk mendapatkan kesempatan ini,” ucap dia.
Suharso juga menepis anggapan pengamat ekonomi Faisal Basri bahwa ada penguasaan lahan oleh pribadi. Faisal sempat mengatakan juga pembangunan IKN dilakukan pengembang China.
“Tidak sesederhana itu cara pikirnya. Lahan di sana dikuasai ini dan seterusnya, saya kira beliau harus tahu benar informasi mengenai lahan,” katanya.
Suharso mengatakan informasi soal luas tanah yang dikuasi negara maupun masyarakat dapat diakses. Selain itu, lanjutnya, negara dapat mengambil tanah milik masyarakat jika dibutuhkan untuk kepentingan publik.
“Apakah kemudian yang punya konsesi mendapatkan keuntungan? Tidak juga, karena kita punya UU, untuk kepentingan publik bisa kita ambil, kapan saja,” tuturnya.(dtc)
