Gubri Perjuangkan Nasib Honorer dan THL di APSSI

Gubri H Syamsuar bersama Gubernur DKI Anis Baswedan serta Gubernur Jateng pada Ganjar Pranowo pada APPSI di Bali

BALI, detak24.com – Gubri, H Syamsuar perjuangkan nasib tenaga harian lepas (THL) dan honor saat menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Selasa (10/05/22) di Bali.

Hari pertama pelaksanaan Rakernas APPSI mendatangkan narasumber dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Gubernur Riaumendapat kesempatan perdana mengemukakan pendapat. Hal pertama yang disampaikan oleh Gubernur Riau adalah memperjuangkan masa depan tenaga honorer yang diisukan akan dihapuskan untuk penyederhanaan birokrasi.

ADVERTISEMENT

“Ada keresahan saya terhadap nasib staf kita yang masih berstatus THL/honorer. Ketika dihapuskan atau dirumahkan tidak bisa saya bayangkan anak istrinya makan apa di rumah. Sementara yang lebih rajin bekerja adalah mereka staf kita yang honorer,” ujar Syamsuar kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menjadi narasumber di sesi pertama Rakernas.

Lebih lanjut, H Syamsuar menyebutkan nantinya bila diadakan tes pengangkatan agar diberikan keringanan bagi THL/honorer yang sudah lama mengabdi. Apalagi bagi guru dan tenaga kesehatan yang akan menganggu dalam peningkatan kualitas SDM dan pelayanan kesehatan.

“Selanjutnya, bila nanti ada pengangkatan pegawai dan diberlakukan tes bagi tenaga honorer agar diberikan kemudahan” sambung H Syamsuar.

Keluhan Gubernur Riau ini disambut senada oleh Kepala Daerah lainnya, yang tidak menginginkan tenaga honorer dihapus.

Poin kedua yang disampaikan H Syamsuar adalah kesempatan posisi Direktur Rumah Sakit yang bisa diisi oleh pihak Swasta, karena sudah dibuka asesmen belum ada yang mengisi jabatan Rumah Sakit Jiwa Tampan dikarenakan regulasi.

“Riau berdekatan dengan Malaysia, banyak masyarakat kita lebih memilih berobat ke negeri jiran. Maka dari itu menjadi perhatian kita bersama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam negeri. Akan tetapi kita mempunyai kendala dalam pengisian jabatan, dikarenakan regulasi yang mewajibkan Direktur Rumah Sakit harus memiliki sertifikat Diklat PIM, oleh karena itu ASN dengan disiplin pendidikan kedokteran kurang minatnya dalam mengisi jabatan direktur. Semoga regulasi ke depan, dokter swasta juga bisa mengisi direktur rumah sakit daerah,” harapnya.

Gubernur Riau meyakini dokter-dokter sudah memiliki kompetensi sesuai keahliannya, tanpa harus melalui Diklatpim dahulu.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendukung pernyataan yang disampiakn Gubri H Syamsuar. Menurutnya, rumah sakit yang berbatasan langsung dengan negara tetangga mempunyai urgensi, dan perlu ditanggapi langsung oleh KASN dan kementerian terkait.

“Saya sependapat dengan Bapak Gubernur Riau, pelayanan kesehatan di provinsi yang bertetangga dengan negara luar menjadi urgensi tersendiri. Mungkin KASN bisa menentukan waktu yang dibutuhkan segera mungkin untuk mengatur kembali regulasinya,” imbuh Anies Baswedan

Acara Rakernas yang mengusung tema “Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan” tersebut dipusatkan di Discovery Kartika Plaza Hotel, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.(riaulink)

Editor : Kar

ADVERTISEMENT