PEKANBARU, detak24com – Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Pelalawan (IPM-KP) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Riau, Senin (10/02/25) petang.
Demonstran meminta tindakan nyata dari pemerintah dan PT PLN (Persero) Koto Panjang untuk mengatasi masalah banjir yang acap melanda wilayah Kabupaten Pelalawan.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap dampak banjir yang terus menerus mengganggu kehidupan masyarakat, terutama di musim penghujan.
Massa aksi juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan ‘Pelalawan Tenggelam, DPRD & PLTA DIAM’, ‘DPRD Sibuk DL’ sebagai bentuk protes dan menuntut agar pemerintah daerah dan DPRD Riau segera mengambil langkah konkret untuk menangani banjir yang telah merugikan masyarakat secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
Koordinator aksi menyatakan, banjir di Pelalawan bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan juga akibat dari kurangnya perhatian dan penanganan serius dari pihak berwenang.
“Setiap tahun, banjir selalu terjadi di Pelalawan. Masyarakat sudah lelah menghadapi kerugian material dan gangguan aktivitas sehari-hari. Kami meminta DPRD dan pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang efektif,” tegasnya.
Anggota DPRD Riau, Androy Ade Rianda yang menemui massa aksi, menyambut baik aspirasi yang disampaikan IPM-KP tersebut.
Legislator Dapil Siak-Pelalawan ini menyatakan, masalah banjir di Pelalawan telah menjadi perhatian serius.
“Kami akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, termasuk PLTA Koto Panjang, untuk mencari solusi terbaik. Kami berkomitmen untuk mengurangi dampak banjir di Pelalawan,” ujarnya.
Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat Pelalawan, yang berharap agar tuntutan mahasiswa dapat segera diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan tindakan nyata.
Masyarakat berharap, dengan adanya tekanan dari mahasiswa dan DPRD, pemerintah akan lebih serius menangani masalah banjir yang telah menjadi momok di Pelalawan.
IPM-KP berencana untuk terus mengawal proses ini dan akan melakukan aksi lanjutan jika tidak ada tindakan konkret dari pihak berwenang dalam waktu dekat.
Mereka menegaskan, kepentingan masyarakat Pelalawan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan banjir ini, dikutip detak24com dari halloriau. (*)
Editor : kar
