Tolak Kenaikan BBM, Hipemarohi Minta Tunda Pembangunan IKN dan Kilang Baru
- account_circle Redaksi
- calendar_month Minggu, 4 Sep 2022
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEKANBARU, detak24.com – Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) Pekanbaru menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang telah diberlakukan mulai 3 September 2022.
Diketahui, detail kenaikan harga BBM yakni untuk pertalit menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Kemudian solar menjadi Rp6.800 per liter dari sebelumnya Rp5.150 per liter.
Selanjutnya harga BBM Pertamax mengalami kenaikan dari saat ini Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Terkait kenaikan BBM tersebut mahasiswa asal Rokan Hilir yang tergabung dalam organisasi Hipemarohi Pekanbaru menawarkan 4 rekomendasi kebijakan untuk menutup pembengkakan subsidi BBM. Sebab, kenaikan BBM yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi dinilai sangat serampangan dan terkesan tidak memiliki hati nurani terhadap penderitaan Rakyat.
“Bagaimana mungkin disaat rakyat Indonesia baru saja digilas oleh pandemi Covid-19 yang meruntuhkan ekonomi rakyat, secara mengejutkan pemerintahan Jokowi menaikan harga BBM per tanggal 3 September 2022,” kata Saiful Amwar, Presiden Hipemarohi Pekanbaru, Ahad (04/09/22).
Padahal dengan kenaikan BBM lebih dari 30 persen ini, sudah dapat dipastikan akan muncul orang – orang miskin baru. Sebab setiap kenaikan harga BBM akan berdampak domino terhadap kenaikan harga – harga kebutuhan pokok. Sementara pendapatan rakyat tidak bertambah.
Atas dasar keprihatinan akan lahirnya rakyat miskin baru, inflasi tinggi dan terpuruknya daya beli masyarakat akibat kenaikan Harga BBM ini, Hipemarohi Pekanbaru mengusulkan 4 rekomendasi kebijakan yang bisa diambil oleh Pemerintahan Jokowi agar BBM batal dinaikan yaitu:
1. Mengevaluasi seluruh proyek-proyek pemerintah yang belum prioritas termasuk menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
2. Membangun kilang minyak baru untuk menekan impor BBM dari luar termasuk dari Singapura, mengingat saat ini Indonesia hanya mampu menampung 1.1 juta barel, sementara kebutuhan dalam negeri kita mencapai 1.4 juta barel per hari.
3. Melarang secara tegas penggunaan BBM bersubsidi digunakan Untuk mobil-mobil mewah, aturan ini perlu dijalankan secara masif dan tegas agar BBM bersubsidi tepat sasaran.
4. Menaikan BBM non subsidi, dengan pelarangan secara tegas dan masif mobil-mobil mewah menggunakan BBM bersubsidi maka dapat dipastikan mereka akan beralih membeli BBM non subsidi dan keuntungan dari penjulan BBM non subsidi dapat digunakan untuk menutup biaya subsidi BBM untuk rakyat miskin.
“Jika pemerintah tidak membatalkan kenaikan BBM yang cenderung serampangan ini maka Kami akan ikut membersamai Aksi “Menolak Kenaikan Harga BBM” di seluruh Wilayah Indonesia,” kata dia.(CAKAPLAH)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
