Ricuh, Massa Unjuk Rasa Dobrak Gerbang Kantor Gubernur Riau
Aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Riau, Senin (13/10/26). f : ist
PEKANBARU, detak24com – Seratusan massa yang tergabung dalam Masyarakat Riau Peduli Keadilan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Senin (13/10/25).
Dalam aksinya, massa menolak segala bentuk kompromi hukum yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Massa menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas praktik mafia tanah di Riau. Mereka juga meminta Presiden RI dan KPK segera mencopot serta memeriksa pejabat BPN yang diduga menerima suap, serta membatalkan putusan PK Nomor 54/PK/TUN/2025 yang dinilai cacat hukum.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Selain itu, desakan terkait beasiswa, penambangan, dan evaluasi kinerja Pemprov Riau.
Dalam orasi lanjutan, massa juga menyoroti belum cairnya dana beasiswa Pemprov Riau yang dinilai mengingkari janji gubernur. Selain itu, mereka menuntut pembebasan mahasiswa yang disekap, serta mendesak Presiden RI menertibkan program PKH yang dianggap bermasalah.
Massa turut meminta Gubernur Riau mencopot Hengki Primana, melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, dan menindak tegas aktivitas penambangan ilegal di wilayah Riau.
“Segera pecat Hengki Primana dari jabatan Direktur Riau Petroleum Kampar. Karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dengan syarat usia minimal 35 tahun. Sementara, Hengki diketahui masih berusia sekitar 30 tahun,” ujar Wirianto Aswir, Ketua HMI Riau Kepri.
Mereka juga menuntut pembebasan Harik Anhar dan meminta pencopotan pimpinan Rumah Sakit Jiwa Tampan, yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan layanan publik.
Dobrak Pintu Gerbang
Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah aliansi di Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/10/25). Aksi berlangsung ricuh.
Kericuhan pecah saat mahasiswa berupaya menemui langsung Gubernur Riau untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dugaan mafia lahan di Bumi Lancang Kuning.
Namun, karena tak kunjung mendapat kesempatan bertemu, mereka memprotes keras keputusan pemerintah yang hanya mengutus Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi, untuk berdialog dengan massa.
Sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan yang berusaha menahan massa agar tidak masuk ke gedung utama. Namun, massa berhasil mendobrak gerbang kantor Gubernur Riau dan melakukan orasi dalam gedung.
“Riau tidak sedang baik-baik saja. Mana Gubernur Riau. Kami tidak ingin ditemui pejabat. Kami ingin Gubernur Riau yang langsung menemui kami,” teriak salah satu orator dikutip dari cakaplah. (Red)
Editor : kar
