Petinggi Golkar Minta Jokowi Jadi Ketum Gantikan Airlangga Hartarto
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 20 Agt 2024
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, detak24com – Beredar surat dari sejumlah politikus senior Partai Golkar meminta Presiden Jokowi jadi ketua umum, pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto.
Dinukil, Selasa (20/08/25/4), surat itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka meminta kesediaan RI 1 mengisi kekosongan kursi Ketua Umum Partai Golkar, pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto.
Surat tertanggal Rabu, 14 Agustus 2024 itu, ditandatangani beberapa politikus senior Partai Golkar. Di antaranya Mohamad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi dan Riswan Tony.
“Kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,” tulis surat tersebut.
Politisi senior Golkar, Ridwan Hisjam membenarkan isi surat tersebut. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di tingkat akar rumput.
“Betul, itu tanda tangan saya. Sudah betul,” kata Ridwan Hisjam mengonfirmasi surat dukungan yang beredar di kalangan media, Senin,19 Agustus 2024.
Ridwan menilai tidak ada yang dilanggar untuk menjadikan Presiden Jokowi sebagai nahkoda baru partai berlambang pohon beringin tersebut. Sebab, Golkar merupakan partai terbuka dan demokratis.
“Tidak ada masalah kan, ini kan partai terbuka, Golkar ini partai terbuka, partai yang demokratis, partai yang mengedepankan manajemen modern, partai yang mandiri dan juga partai yang merepresentasikan rakyat,” ucapnya.
Mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi sandungan Jokowi maju, Ridwan mengatakan hal itu masih bisa diubah di Musyawarah Nasional (Munas). Dia menilai AD/ART tidak akan menjadi hambatan berarti sebab bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
“Undang-undang saja bisa diubah kok apalagi ini cuma anggaran dasar, jadi diperbolehkan dan memang kami menginginkan Pak Jokowi,” ujar dia.
Selain itu, Ridwan juga optimis dukungan dari para pemilik suara kepada Presiden Jokowi mencapai 90 persen. Namun ia dan para koleganya masih menunggu kesediaan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.
“Tapi tergantung Pak Jokowi dia bersedia atau tidak, tapi saya yakinlah ini kan panggilan untuk Pak Jokowi mengabdi kepada bangsa dan negara melalui politik. Peluangnya kalau saya sih sebenarnya 90 persen lah, tergantung Pak Jokowi,” pungkasnya. (Metrotvnews,)
Editor : Kar
