PANDANGAN Umum Fraksi DPRD Dumai Terhadap Ranperda APBDP 2023: Soroti PAD, Kualitas hingga Pemerataan Pembangunan
Pemerintah Daerah sepakat dengan saran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa belanja daerah dipergunakan untuk peningkatan infrastruktur, penataan wajah kota, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk pengurangan kemiskinan di Kota Dumai.
“Oleh karena itu, demi mewujudkan harapan kita bersama kami mohon dukungan yang sebesar-besarnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk mendukung program Pemerintah Daerah yang telah disusun dalam APBDP TA 2023,” ucapnya.
3.FRAKSI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Terhadap pemandangan umum Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pemko Dumai sepakat bahwa Ranperda APBDP Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 harus secara optimal mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan. Terutama yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.
Berkenaan dengan potensi riil pendapatan daerah, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya telah dilakukan kajian mendalam terkait potensi parkir di wilayah Kota Dumai.
Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang memiliki potensi sebagai lahan parkir, mengevaluasi permintaan dan kebutuhan akan tempat parkir, serta merumuskan strategi yang efektif untuk mengelola dan memanfaatkan ruang parkir secara optimal.
“Pemerintah Kota Dumai berkomitmen dalam menghadirkan solusi berkelanjutan bagi masalah parkir dan mobilitas di wilayahnya. Dengan implementasi rencana yang matang hasil dari kajian potensi parkir ini, diharapkan Kota Dumai dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur, lancar, dan nyaman bagi masyarakat. Sehingga proyeksi ataupun perkiraan peningkatan pendapatan dapat diketahui,” sebut Wako.
Pemerintah Kota Dumai berkomitmen untuk memenuhi standar pelayanan minimum bagi masyarakat Kota Dumai pada lima urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; Satuan Polisi Pamong Praja; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4.FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
Pemko Dumai sangat setuju dengan saran dan pendapat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, bahwa peningkatan pendapatan ini digunakan untuk pembangunan daerah. Khususnya pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir dan program-program lainnya yang digunakan untuk pemberdayaan
masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Berkenaan dengan hal tersebut kami
membutuhkan dukungan dan sinergisitas dari DPRD Kota Dumai dalam mendukung program–program yang telah disusun Pemerintah Daerah,” tuturnya.
5.FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Pemko Dumai sepakat dan mohon dukungan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah dengan harapan melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.
Berkenaan dengan efisiensi dalam pembelanjaan keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun anggaran 2023,
Pemerintah Kota Dumai tentunya sangat mencermati kesesuaian dan konsistensi terkait pencapaian target pada program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Perangkat Daerah.
“Pemerintah Kota Dumai akan terus berkomitmen untuk merealisasikan kegiatan sesuai dengan target yang telah
direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan sebagai bentuk implementasi dari dinamika percepatan pembangunan daerah yang mampu mengakomodir pemecahan permasalahan
13 thoughts on “PANDANGAN Umum Fraksi DPRD Dumai Terhadap Ranperda APBDP 2023: Soroti PAD, Kualitas hingga Pemerataan Pembangunan”