Kampoeng Kuliner Dumai Mestinya Utamakan Pedagang Kaki Lima

DUMAI (DETAK24.COM) – Pembangunan Kampoeng Kuliner di Taman Bukit Gelanggang oleh Pemko Dumai sudah tentu banyak nilai positifnya. Selain bisa jadi ikon daerah, juga diharapkan dapat mendongkrak perkapita. Sayanganya, sewa yang begitu mahal sehingga pedagang kaki lima tak sanggup menempatinya.

Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Kota Dumai, Idru ST yang juga legislator di DPRD Dumai, penggunaan uang rakyat harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Termasuk pembangunan 40 kios pedagang yang didanai APBD-P 2019 di Taman Bukit Gelanggang.

“Pemerintah Kota Dumai diminta tidak cuma berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, tapi bagaimana membangun ekonomi masyarakat yang sedang dalam keadaan susah,” ujarnya seperti dikutip dari kupasberita.com, Sabtu (29/01/22).

Ia meminta kepala daerah atau dinas terkait agar betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam melahirkan sebuah kebijakan maupun aturan. Termasuk menyangkut sistem dan pola pembagian kios pedagang K5 di Taman Bukit Gelanggang.

“Belum lama ini kita kedatangan para pedagang di Kantor DPC Gerindra Dumai. Mereka menyampaikan keluh kesah tentang keberadaan kios yang ada di Taman Bukit Gelanggang. Apa yang mereka sampaikan itu bisa kita pahami. Apalagi ditengah sulitnya ekonomi saat ini,” ujar Idrus, ST kepada kupasberita.com, Jumat (28/01/22) sore tadi.

Menurut Idrus, persoalan yang disampaikan para pedagang K5 itu menyangkut nominal uang sewa yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar Rp6 juta/kios. Bagi pedagang, angka itu sangat besar dan membebani sekali. Apalagi dalam kondisi ekonomi ditengah pandemi ini.

“Mereka menyampaikan uang sewa 6 juta rupiah itu sangat besar sekali. Para pedagang minta agar diberikan keringanan. Misalnya dengan sistem angsuran atau bayar sewanya perbulan. Kalau bayar didepan, untuk modal berdagang saja mereka sudah kesulitan,” papar Idrus.

Mendengar keluhan para pedagang itu, Idrus menyampaikan pihaknya langsung menghubungi Kadis Pariwisata Dumai selaku stakehoalder yang mengelola Taman Bukit Gelanggang tersebut. Termasuk menghubungi Walikota Dumai agar keluhan pedagang bisa dipertimbangkan.

“Saat itu saya langsung menghubungi Buk Kadis. Saudara Aci (Johannes MP Tetelepta) dari Fraksi Gerindra juga menelpon Walikota. Intinya kita minta agar para pedagang bisa dibantu. Alhamdulillah responnya cukup positif, dan kemungkinan bakal ada kebijakan baru dari pemerintah daerah,” ungkap Idrus ST.

Sebelumnya pendiri Koperasi Taman Bukit Gelanggang, Syafrizal Djambak meminta Pemerintah Kota Dumai agar lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi keluhan para pedagang di Taman Bukit Gelanggang. Penataan lokasi yang dilakukan pemerintah sangat didukung dalam rangka mempercantik wajah kota serta memperindah tempat pedagang. Hanya saja penting dicatat, kebijakan yang diambil jangan sampai “membunuh” pedagang K5.

“Kita dukung penataan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi ironis juga kalau akhirnya malah membuat para pedagang resah. Kita paham, mungkin ada target PAD dari pembangunan puluhan kios itu. Namun membantu meningkatkan ekonomi masyarakat mestinya jadi pertimbangan utama. Tidak ada gunanya pembangunan kios, jika akhirnya mematikan pedagang kecil. Apalagi pembangunan kios itu dananya juga bersumber dari uang rakyat,” tegas Syafrizal Djambak.(red)