GMNI Desak Kejagung Bongkar Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO-POME
- account_circle Redaksi
- calendar_month 3 jam yang lalu
- print Cetak

Ketua GMNI Bengkalis Zulfhan Azmal. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BENGKALIS, detak24com – GMNI Bengkalis desak Kejaksaan Agung turun ke Riau menyelidiki dan mengaudit penyimpanan ekspor CPO-POME.
Hal itu disampaikan Ketua DPC GMNI Bengkalis Zulfhan Azmal. Ia mendesak Kejagung RI turun langsung ke Riau untuk menyelidiki dan mengaudit perusahaan besar kelapa sawit, khususnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS), pengolah, dan eksportir CPO serta POME.
Desakan ini muncul karena besarnya kekayaan sawit Riau dinilai belum berbanding lurus dengan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.
GMNI Bengkalis menyoroti dugaan penyimpangan klasifikasi ekspor, terutama penggunaan HS Code. CPO tercantum pada HS 1511.10.00, sedangkan POME Oil tertentu masuk pos ex 2306.60.90 dan ex 2306.90.90 dengan syarat teknis tersendiri.
“Perbedaan ini tidak boleh menjadi celah menghindari Bea Keluar, pungutan sawit, pajak, dan kewajiban kepabeanan. “Jangan sampai CPO diklaim sebagai POME atau residu lain hanya untuk menekan kewajiban fiskal,” tegasnya, Selasa (17/11/26).
Peringatan itu menguat setelah Kejaksaan Agung pada 10 Februari 2026 menetapkan 11 tersangka dalam dugaan penyimpangan ekspor CPO dan POME periode 2022–2024, termasuk dugaan rekayasa klasifikasi komoditas. Fakta ini harus menjadi alarm bagi pengawasan industri sawit di Riau.
Ia meminta Kejagung melalui JAM Pidsus memeriksa seluruh rantai produksi dan perdagangan, kesesuaian HS Code, dokumen ekspor, volume produksi versus realisasi ekspor, kewajiban pajak, Bea Keluar, dan Pungutan Sawit. Aparat juga diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai dan DJP, serta melakukan uji independen terhadap sampel komoditas.
“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Perusahaan kecil jangan mudah diperiksa sementara korporasi besar yang menguasai produksi dan ekspor justru luput. “Semua PKS dan eksportir yang terbukti merugikan negara harus ditindak, tanpa pandang besar modal dan jaringan bisnis,” ujar Ketua GMNI Bengkalis.
Mereka juga menuntut hasil pengawasan dan penindakan dibuka kepada publik. Jika ada pelanggaran, proses hukum; jika tidak, sampaikan transparan. Bagi GMNI Bengkalis, kekayaan sawit Riau bukan milik segelintir korporasi, melainkan kepentingan masyarakat, daerah, dan negara. (*)
Editor : kar


















