HMI Desak Pemkab Rohil Susun Masterplan Pengendalian Banjir Berkelanjutan

ROKANHILIR, detak24com  – Fenomena banjir berulang di sejumlah wilayah Rohil menjadi persoalan serius, membutuhkan perhatian dan penanganan komprehensif dari pemerintah.

Banjir yang terjadi hampir setiap tahun tidak semestinya terus dipandang sebagai persoalan musiman yang penyelesaiannya hanya berorientasi pada penanganan darurat ketika air mulai menggenangi permukiman masyarakat, Bagansiapiapi, Ahad (15/11/26).

Wasekum Bidang Lingkungan Hidup HMI M Randy Ramadhan, menilai bahwa fenomena tersebut perlu dilihat melalui perspektif ekologis dan tata kelola lingkungan.

Dalam kajian kebencanaan, dikatakannya kondisi banjir yang berulang pada wilayah sama dikenal dengan istilah recurrent flooding. Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Baik dari aspek hidrologi, kondisi daerah aliran sungai (DAS), kapasitas drainase, perubahan penggunaan lahan, maupun daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Jangan sampai banjir menjadi agenda tahunan masyarakat Rokan Hilir. Setiap musim hujan masyarakat kembali berhadapan dengan genangan, aktivitas ekonomi terganggu, rumah terendam, bahkan pendidikan dan kesehatan ikut terdampak. Sementara itu, penanganan yang dilakukan masih cenderung berorientasi pada penyelesaian dampak, bukan secara serius menyentuh akar persoalan,” ungkapnya.

Menurut dia, curah hujan memang merupakan salah satu faktor alam yang dapat memicu terjadinya banjir. Namun, faktor tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya penjelasan atas fenomena banjir yang terus berulang.

Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi berbasis data untuk mengetahui sejauh mana kapasitas infrastruktur drainase, kondisi sungai, sedimentasi, perubahan tutupan lahan, serta keberadaan kawasan resapan air mampu mendukung keseimbangan tata air.

Terlebih, karakteristik geografis Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki kawasan dataran rendah, pesisir, dan ekosistem gambut membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih spesifik. Pengaruh pasang surut air laut, kondisi hidrologis gambut, serta kapasitas aliran sungai dan kanal perlu menjadi bagian dari kajian teknis dalam merumuskan kebijakan pengendalian banjir.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan penanggulangan banjir dari yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi preventif dan berkelanjutan. Normalisasi sungai dan pembersihan drainase memang merupakan langkah yang diperlukan, tetapi tidak cukup apabila tidak disertai perencanaan jangka panjang yang didasarkan pada penelitian dan analisis ilmiah.

Sebagai bentuk solusi, M Randy R : mendorong Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menyusun masterplan pengendalian banjir berkelanjutan melalui sejumlah pendekatan ilmiah.

Sejumlah pendekatan ilmiah yang perlu dikaji antaranya :

1. Kajian Hidrologi dan Hidraulika, untuk mengukur kapasitas sungai dan drainase, menghitung debit banjir rencana, serta mengidentifikasi titik-titik yang mengalami hambatan aliran air.

2. Pemetaan Kawasan Rawan Banjir Berbasis GIS, dengan memanfaatkan teknologi Geographic Information System (GIS), citra satelit, dan data elevasi wilayah untuk mengidentifikasi kawasan dengan tingkat kerawanan banjir.

3. Kajian Ekologi dan Hidrologi Gambut, untuk mengevaluasi kondisi kawasan gambut, perubahan tutupan lahan, serta fungsi ekologisnya dalam menyimpan dan mengatur tata air.

4. Evaluasi Sistem Drainase dan Daerah Aliran Sungai, khususnya terkait sedimentasi, penyempitan saluran, kerusakan infrastruktur, dan kapasitas pembuangan air.

5. Pengembangan Infrastruktur Pengendalian Banjir, seperti kolam retensi, pintu air, sistem pompa, serta infrastruktur drainase yang disesuaikan dengan karakteristik geografis masing-masing wilayah.

Selain itu, HMI juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bappeda, serta instansi terkait lainnya.

Penanganan banjir tidak dapat dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah saja karena persoalan ini berkaitan langsung dengan tata ruang, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi bencana.

HMI memandang bahwa masyarakat tidak seharusnya terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan ekologis yang belum terselesaikan.

Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang terukur, transparan, dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga penanganan banjir tidak hanya terlihat ketika bencana terjadi, tetapi dapat dirasakan melalui berkurangnya risiko banjir pada tahun-tahun berikutnya.

“Keberhasilan penanganan banjir bukan hanya diukur dari seberapa cepat air surut, tetapi dari seberapa efektif kebijakan pemerintah mampu mencegah dan mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Kami tidak menginginkan masyarakat Rokan Hilir terus diwariskan persoalan banjir yang sama dari generasi ke generasi,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi dan pembenahan kebijakan.

HMI akan terus mendorong lahirnya kesadaran ekologis sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Rokan Hilir tidak cukup hanya membutuhkan penanganan banjir ketika air meluap. Rokan Hilir membutuhkan perencanaan ekologis yang mampu mencegah bencana sebelum terjadi. Jangan hanya sibuk menunggu air surut, tetapi mulailah menyelesaikan persoalan dari akarnya,” pungkasnya. (doni)

Editor : kar