Fantastis! Gaji Satpol-PP DKI Lebih Menteri
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 28 Jun 2022
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, detak24.com – Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga Rp57,87 juta per bulan.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Pergub Nomor 19 Tahun 2020 tentang TPP.
Berikut besaran gaji satpol PP sebagaimana yang diatur dalam Pergub 19 tahun 2020 tentang TPP:
1. Kepala satuan dengan kelas jabatan 15d sebesar Rp57,87 juta
2. Wakil kepala satuan dengan kelas jabatan 14d sebesar Rp50,67 juta
3. Sekretaris dengan golongan 12c sebesar Rp40,77 juta
4. Kepala bidang dengan golongan 12d sebesar Rp39,96 juta
5. Kepala satuan polisi pamong praja kota/kabupaten sebesar Rp39,96 juta
6. Kepala sub-bagian atau kepala seksi satpol PP provinsi sebesar Rp26,19 juta
7. Kepala sub-bagian atau kepala seksi satpol PP kota sebesar Rp26,19 juta
8. Kepala subbagian pada satpol PP kabupaten sebesar Rp26,19 juta
9. Kepala satpol PP kecamatan sebesar Rp26,19 juta.
Dalam aturan itu, TPP juga diberikan kepada sekretaris daerah (sekda) hingga inspektorat.
Untuk sekda mendapatkan TPP hingga Rp127,71 juta per bulan. Sedangkan inspektorat golongan 15a sebesar Rp63,9 juta per bulan.
Adapun TPP ini diberikan setiap bulan sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan tugas yang diberikan.
Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Ibu Kota mendapatkan gaji lebih besar dari menteri.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan semua gaji pegawai negeri sipil (PNS), termasuk Satpol PP, sudah diatur Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Enggak bener dong. Gaji PNS itu di seluruh Indonesia itu sudah diatur oleh Kementerian Keuangan,” kata Riza saat ditemui awak media di Balaikota DKI Jakarta, Senin (27/6).
Riza menegaskan besaran gaji anggota Satpol PP yang berstatus PNS disesuaikan dengan golongan, jenjang, dan jabatan mereka yang telah ditetapkan.(CNN)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
