DPR Usut Program MBG, Dampak Siswa Keracunan Massal dan Penyimpangan Anggaran
- account_circle Redaksi
- calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
- visibility 0
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sejumlah siswa keracunan usai menyantap makanan program MBG. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, detak24com – Komisi IX DPR akan menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi ini menyusul munculnya berbagai masalah serius, termasuk insiden keracunan massal di sejumlah daerah dan dugaan penyimpangan anggaran.
“Kami sangat serius menanggapi berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini, mulai dari insiden keracunan massal yang berulang di beberapa daerah hingga dugaan penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program MBG. Ini bukan masalah teknis semata, tapi menyangkut keselamatan anak-anak dan kredibilitas lembaga negara,” ujar Anggota Komisi IX dari Fraksi NasDem, Nurhadi dikutip, Ahad (04/05/25).
Terkait desakan pencopotan Kepala BGN, Nurhadi menyatakan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia menegaskan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga tersebut.
“Jika dari hasil rapat dan pemeriksaan kami ditemukan indikasi kelalaian atau penyalahgunaan wewenang, tentu kami akan memberikan rekomendasi tegas sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada publik,” tegasnya.
Rapat kerja dijadwalkan berlangsung Selasa (06/05/25), dengan agenda pembahasan sejumlah isu krusial. Beberapa di antaranya mencakup efektivitas pengawasan distribusi makanan, standar keamanan dan kualitas bahan pangan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran MBG.
Nurhadi menambahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menghadirkan mitra penyedia atau pengelola dapur MBG dalam rapat tersebut. Tujuannya agar pelaksanaan program dapat dievaluasi secara komprehensif.
“Kami berharap, dari rapat ini akan muncul langkah-langkah korektif yang jelas dan dapat segera diimplementasikan, agar program MBG benar-benar memberikan manfaat tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (Red)
Editor : kar
