Banyak Warga Mampu di Rohul Terima BLT BBM, DPR Pantau Penyaluran

Rohul, detak24.com – Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Penyaluran melalui 6 kantor pos dalam wilayah tersebut.

Adapun 6 kantor pos yang ditugaskan menyalurkan bantuan BLT BBM. Yakni, Kantor Pos Pasir Pengaraian di Kecamatan Rambah, yang menyalurkan kepada 7.756 KPM. Kantor Pos Ujung Batu (data belum masuk, red), Kantor Pos Rokan IV Koto yang menyalurkan kepada 2.492 KPM.

Kemudian Kantor Pos Kepenuhan di Kota Tengah menyalurkan 1.670 KPM. Kantor Pos Cabang Tambusai di Dalu-Dalu menyalurkan kepada 1.885 KPM dan Kantor Pos Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darusalam menyalurkan 2.669 KPM.

Dari pantauan di salah satu Kantor Pos di Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah, masyarakat berbondong-bondong datang untuk mengambil BLT BBM. Di kantor Pos Cabang Pasir Pengaraian, penyaluran BLT BBM akan dilaksanakan hingga 16 September 2022.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Rambah Syahrial menjelaskan, adapun bantuan BLT BBM yang disalurkan kepada Keluarga Pengguna Manfaat (KPM) sebesar Rp500.000 terdiri dari BLT BBM untuk bulan September dan Oktober Rp300.000 dan ditambah Bantuan Pangan Rp 200.000.

“Salah satu syarat yang harus dipenuhi KPM sudah melakukan vaksinasi booster,” ujar Syahrial.

Penyaluran BLT BBM di Kantor Pos Pasir Pengaraian dipantau langsung Anggota DPR RI Komisi VIII Achmad. Politisi Demokrat itu juga menampung banyaknya keluhan masyarakat terkait data penerima yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Saya terima laporan, banyak warga mampu masih masuk Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS. Bgitu juga sebaliknya masih ada masyarakat yang tidak mampu, hidupnya sulit tapi tak masuk data DTKS,” cakap Achmad.

Achmad mengaku, sebagai Anggota DPR RI Mitra Kementrian Sosial, dirinya akan melakukan penyisiran masyarakat yang kurang mampu di daerah pemilihannya. Sehingga bisa masuk DTKS . Ia juga meminta Kementerian Sosial terus melakukan update data DTKS, sehingga bantuan sosial ini tidak menjadi perdebatan di masyarakat.

“Banyak data yang tak akurat. Seperti ada KPM yang sudah meninggal dunia, sudah mampu dan pindah namun masih tercatat. Update data ini yang kurang. Ke depan inilah yang harus dibenahi Kementerian Sosial dan jajarannya kebawah, ehingga penyaluran bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.(CAKAPLAH)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com