AMPR Laporkan Korupsi di Bapenda Pekanbaru, Seret Oknum Dewan
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 31 Agt 2022
- print Cetak
AMPR laporkan kasus korupsi Bapenda Pekanbaru. F : CAKAPLAH.COM
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEKANBARU, detak24.com – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau (AMPR) melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di Bapenda Pekanbaru ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (31/8/2022).
Ketua AMPR, Asmin Mahdi mengatakan, pihaknya datang ke gedung merah putih dengan membawa 4 dokumen bukti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Zulhelmi Arifin selaku Kepala Bapenda Pekanbaru.
Dokumen pertama terkait dugaan rekayasa laporan piutang di Bapenda Pekanbaru agar Pemerintah Kota Pekanbaru mendapatkan reward atas diraihnya predikat WTP oleh Kementerian RI.
“Dimana adanya percakapan upaya rekayasa laporan piutang itu telah direkam oleh Abdul Hafizh sehingga membuat Zulhemi murka dan kemudian memecat Hafizh dan sangat berkeinginan memenjarakannya,” ucap Asmin, Rabu (31/8/2022).
Lanjutnya, sesusai janji KPK mewanti-wanti daerah untuk tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan WTP, dan hari ini pihaknya menepati janji itu sehingga melaporkan terkait kecurangan Kota Pekanbaru mendapatkan WTP.
AMPR juga memberikan 1 buah flashdisk berisikan rekaman dugaan merekayasa laporan piutang ke BPK. Dan di rekaman sangat jelas salah satu pegawai sudah antisipasi jika KPK memeriksa mereka.
Laporan kedua, dugaan adanya pemanfaatan nilai PBB kepada perusahaan di lingkungan Pekanbaru yang awalnya di-markup oleh Bapenda, kemudian Bapenda bermusyawarah dengan perusahaan untuk mencari jalan tengah.
“Ini sudah kita lampirkan juga beberapa objek pajak yang kami duga ada permainan. Laporan ketiga adanya dugaan pemaksaan pemotongan atas insentif upah pungut pegawai. Dimana yang membangkang diancam akan dipindah tugaskan dari OPD Bapenda Kota Pekanbaru,” ungkapnya.
Lalu, laporan keempat terkait adanya dugaan korupsi pemotongan secara sepihak oleh Bapenda Kota Pekanbaru atas adanya bantuan dana hibah senilai Rp8,5 miliar yang dibagikan kepada objek pajak yang taat pajak.
“Dimana besaran yang diterima objek pajak tersebut seharusnya sama dengan besaran nominal yang objek bebankan sebagai kewajiban pajak. Kami sudah lakukan uji petik objek pajak “VH “ seharusnya mendapat kan bantuan dana hibah Rp190 juta tetapi dipotong hanya mendapatkan Rp2 juta,” jelasnya.
Dari kajian yang mereka lakukan, AMPR juga menduga perbuatan tercela tersebut dilakoni oleh beberapa oknum pejabat daerah Kota Pekanbaru.
“Untuk memuluskan keputusan Kepala Bapenda Pekanbaru bekerja sama dengan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi, Sekretaris Bapenda Pekanbaru Adrizal, Firman Hadi sebagai Perencanaan dan Pengembangan PAD,” tukasnya.
Sejumlah mahasiswa juga membentang spanduk di depan kantor KPK jakarta. Dalam spanduk itu terdapat beberapa foto pejabat Pekanbaru yang mereka tuding “pemain pajak”.
Selain memajang foto Kepala Bapenda Zulhelmi Arifin sebagai aktor dugaan korupsi, AMPR juga membentang spanduk foto Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi yang mereka tuding sebagai aktor pembeking korupsi pajak di Pekanbaru.
Mengomentari hal tersebut, Tengku Azwendi mengaku tidak tahu dan dirinya juga heran mengapa namanya ikut dilibatkan.
“Gak bisa komentar, kok saya pula diseretnya tu. Tidak ngerti saya apa yang mau dikomentari, secara kita tidak ada urusannya ke Bapenda,” ucap Tengku kepada CAKAPLAH.com, Rabu (31/8/2022).
Saat ditanya apakah dirinya membantah atas tudingan aktor pembeking kasus dugaan korupsi di Pekanbaru, Azwendi lagi-lagi mengaku tidak tahu.
“Itu yang saya tidak tahu, kaitannya dari mana juga tidak tahu. Ya intinya saya tidak mengetahui tentang itu, gak ada hubungannya dengan saya,” tutupnya.
Sementara itu, hingga berita ini dimuat, konfirmasi kepada Zulhelmi Arifin selaku Kepala Bapenda Pekanbaru sudah dilakukan, namun belum direspon.(cakaplah.com)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
