Emak-emak Geruduk Kantor BGN, Desak Pemerintah Setop Program MBG 

JAKARTA, detak24com – Kelompok ibu, anak muda dan perempuan unjuk rasa mendesak pemerintah setop program MBG, di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/25).

Emak emak yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia minta pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis (MBG), buntut kasus keracunan massal di berbagai daerah.

Pantauan di lokasi menunjukkan para peserta aksi membawa berbagai spanduk dengan beragam tulisan.

Salah satu spanduk besar bertuliskan ‘Stop MBG, Utamakan Kualitas, Keamanan, dan Martabat Anak’. Sementara spanduk lainnya berbunyi ‘STOP MBG! Kembalikan Makanan Bergizi kepada Keluarga dan Sekolah’.

Salah satu spanduk besar bertuliskan ‘Stop MBG, Utamakan Kualitas, Keamanan, dan Martabat Anak’. Sementara spanduk lainnya berbunyi ‘STOP MBG! Kembalikan Makanan Bergizi kepada Keluarga dan Sekolah’.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyampaikan keprihatinan dan kemarahan atas terus berulangnya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak sekolah akibat program MBG.

Program yang diklaim sebagai solusi gizi anak sekolah itu justru menimbulkan krisis kesehatan, krisis akuntabilitas, dan krisis moral dalam tata kelola negara.

Mengutip data Jaringan memantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mereka menyinggung soal lebih dari 10.482 anak menjadi korban keracunan MBG di berbagai daerah.

“Alih-alih menjadi program wajib, selayaknya kembalikan program ini hanya kepada daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dan atau anak dari keluarga pra-sejahtera yang membutuhkan intervensi khusus perbaikan gizi,” dikutip dari pernyataan Suara Ibu Indonesia.

Menurut mereka, anggaran MBG yang mengambil sebagian besar dana pendidikan harusnya bisa meningkatkan kesejahteraan guru, membenahi infrastruktur sekolah 3T, dan membangun kantin sehat berbasis komunitas yang dikelola sekolah, guru, dan orang tua.

Update Keracunan MBG di Cisarua: Total Korban 345 Siswa
Sentil pelibatan TNI-Polri di MBG
Suara Ibu Indonesia mengkhawatirkan langkah pemerintah melibatkan TNI/POLRI dalam rantai distribusi dan pengawasan program itu.

Langkah itu dinilai memperlihatkan militerisasi urusan sipil dan membuka ruang baru bagi penyalahgunaan kewenangan dalam ranah publik. Padahal, militer bukan lembaga pangan, dan tugas mereka bukan mengurus gizi atau makan anak-anak sekolah.

“Maka dari itu, kami menuntut pemerintah untuk hentikan proyek MBG di seluruh Indonesia. Program ini telah gagal menjamin keselamatan, kesehatan, dan inklusivitas anak-anak. Cabut pelibatan TNI/POLRI dalam seluruh aspek penyelenggaraan MBG maupun program lain yang berkaitan dengan ranah sipil,” kata mereka.

Suara Ibu Indonesia juga meminta dilakukan audit nasional independen terhadap seluruh vendor, dapur sekolah, dan rantai pasok MBG, serta publikasikan hasilnya secara terbuka.

Suara Ibu Indonesia menyadari banyak pekerja informal, ibu-ibu, dan tenaga dapur sekolah yang selama ini menggantungkan penghidupan mereka pada program MBG.

Mereka juga memahami banyak anak-anak di sekolah membutuhkan asupan gizi tambahan.

“Namun, ketika pekerja kecil yang direkrut tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai, dan makanan untuk anak-anak tidak dikelola dengan standar keamanan yang ketat, maka program yang seharusnya menjadi bantuan justru berpotensi menjadi bencana,” kata Suara Ibu Indonesia, dikutip dari cnnindonesia. (Red)

Editor : kar