Tokoh Masyarakat Pelalawan Tolak Relokasi Warga Kawasan TNTN ke Pulau Mendol
Aksi demonstrasi massa menolak relokasi warga di TNTN Pelalawan. f : ist
PELALAWAN, detak24com – Rencana relokasi warga di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ke Pulau Mendol Kecamatan Kuala Kampar menuai penolakan keras dari tokoh masyarakat setempat.
Dikutip Senin (18/08/25), dua tokoh penting di Kuala Kampar, Ketua Ikatan Keluarga Penyalai (Ikapen) dan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Kuala Kampar, menegaskan bahwa lahan di pulau tersebut adalah aset untuk anak cucu dan tidak bisa dijadikan tempat transmigrasi.
Dalam sebuah pernyataan yang direkam media pada Selasa, 13 Agustus 2025, Ketua Ikapen, H Kastan SPd mereview kembali sejarah dan peradaban Kuala Kampar yang kaya.
Dulu, ekonomi masyarakat stabil berkat sumber daya lokal seperti kerajinan tangan dan pengolahan kelapa.
Meskipun sekarang menghadapi tantangan global, masyarakat Kuala Kampar tetap berpegang teguh pada budayanya. “Takkan Melayu hilang di bumi,” katanya.
Saat ini, Kuala Kampar masih berstatus daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Masyarakat sangat berharap pada percepatan ekonomi, terutama di sektor ketahanan pangan.
Dia menyambut baik program hilirisasi ketahanan pangan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan di Pulau Mendol. Namun, ia menekankan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat setempat.
Secara tegas, Kastan menolak wacana relokasi atau transmigrasi penduduk TNTN ke Pulau Mendol. “Wacana tersebut tidak termasuk dalam opsi strategis,” ujarnya.
Ia mengaku lega setelah ada klarifikasi dari Satgas PKH bahwa rencana relokasi itu tidak jadi dilaksanakan.
Senada dengan Kastan, Ketua LAM Kecamatan Kuala Kampar, Roslan K juga mendukung program ketahanan pangan, namun dengan catatan. Ia berpendapat, lahan bekas PT Trisetya Utama Mandiri (TUM) tidak cocok untuk persawahan karena karakter tanahnya gambut, melainkan lebih pas untuk tanaman kelapa.
Dia juga mempertegas penolakan terhadap wacana relokasi penduduk TNTN. Baginya, penolakan itu adalah “harga mati”.
Ia menekankan bahwa lahan di Kuala Kampar adalah warisan berharga yang harus dijaga untuk masa depan anak cucu mereka. “Masyarakat khususnya Kuala Kampar pada prinsipnya tetap menolak keras,” tekannya seperti dikutip dari javanewsonline.co.id. (red)
Editor : Kar
