Puluhan SMK Swasta di Riau Terancam Tutup, Bosda Dihapus Dana Afirmasi Tak Cair

PEKANBARU, detak24com – Puluhan kepala SMK swasta Provinsi Riau mengeluhkan kondisi sekolah yang mereka pimpin semakin terpuruk pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027.

Selain kekurangan peserta didik, sekolah swasta juga menghadapi persoalan dihapuskannya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), serta belum dibayarkannya anggaran bagi siswa penerima afirmasi selama dua tahun terakhir.

Ketua MKKS SMK Swasta Riau Faisal, menilai bahwa selama tiga tahun terakhir perhatian Pemprov Riau terhadap sekolah swasta terus berkurang. Menurutnya, kebijakan penerimaan murid baru justru lebih berpihak kepada sekolah negeri.

“Selama tiga tahun terakhir kami tidak melihat tak adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi Riau terhadap sekolah swasta untuk membayar dana afirmasi. Demikian juga pada penerimaan siswa baru, yang dipikirkan hanya sekolah negeri, padahal jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak dibanding sekolah negeri,” ujar Faisal pada sebuah kesempatan, Sabtu (27/06/26).

Ia mengatakan, setiap tahun Kota Pekanbaru memiliki sekitar 15 ribu lulusan SMP. Namun hingga kini tidak ada kebijakan yang mengarahkan sebagian lulusan tersebut ke sekolah swasta.

“Kalau dari 15 ribu lulusan SMP itu sekitar 3.000 sampai 4.000 siswa diarahkan ke sekolah swasta, tentu sekolah-sekolah kami masih bisa hidup. Tetapi sampai hari ini tidak pernah ada kebijakan seperti itu,” katanya.

Menurut dia, kondisi semakin sulit setelah sekolah negeri diberi keleluasaan menambah rombongan belajar (rombel), membuka jurusan baru, bahkan menerima hingga 42 siswa dalam satu rombel. Akibatnya, sekolah swasta hanya mampu memenuhi sekitar 20 hingga 30 persen dari kapasitas yang tersedia.

“Pemerintah daerah malah melakukan penggemukan sekolah negeri. Sampai penerimaan siswa di sekolah negeri ditutup, jumlah siswa di sekolah swasta hampir tidak berubah. Rata-rata sekolah hanya mampu memenuhi 20 sampai 30 persen dari daya tampung yang tersedia,” ungkapnya.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut sebagai upaya “membunuh” sekolah swasta secara perlahan.

“Ibaratnya sekolah swasta ini disuntik mati pelan-pelan. Sekarang sudah banyak sekolah swasta yang dulu besar, kini tidak lagi berkembang. Tidak ada langkah nyata dari pemerintah untuk menyelamatkan sekolah-sekolah yang selama ini ikut mencerdaskan anak bangsa,” tegasnya.

Lanjutnya, menegaskan sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan di Riau, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi guru dan tenaga kependidikan.

“Di sekolah swasta banyak guru lulusan kampus-kampus terbaik di Riau yang kami pekerjakan. Itu juga membantu mengurangi angka pengangguran. Tapi sampai sekarang tidak ada perhatian kepada kami. Bahkan usaha kami untuk bertemu Gubernur Riau pun belum membuahkan hasil,” katanya.

Ia juga menyoroti belum cairnya dana afirmasi, padahal sekolah diwajibkan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa penerima alokasi dana tersebut.

“Bagaimana sekolah membiayai siswa afirmasi kalau anggarannya tidak dibayarkan? Kami dilarang memungut biaya dari siswa afirmasi, sementara dananya tidak pernah cair. Itu sama saja membunuh sekolah swasta. Kami harus membayar gaji guru dan pegawai dari mana?” ujarnya.

Di sisi lain, penghapusan BOSDA semakin memperberat kondisi sekolah swasta. Faisal mengaku pihaknya mendapat penjelasan dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Riau bahwa BOSDA tidak lagi dianggarkan karena tidak adanya transfer dana dari pemerintah pusat.

“Katanya BOSDA tidak ada lagi karena tidak ada dana transfer dari pusat. Kami jadi bingung menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah. Kalau biaya pendidikan dinaikkan, siswa pasti semakin berkurang. Ini benar-benar dilematis,” katanya.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Riau kembali mengalokasikan BOSDA bagi sekolah swasta.

“Mengapa BOSDA dihilangkan di Riau yang merupakan daerah kaya? Kalau memang anggaran berkurang karena program lain, kami tetap berharap BOSDA dikembalikan karena itu sangat membantu keberlangsungan sekolah swasta,” ujarnya.

Faisal juga mengingatkan bahwa berkurangnya jumlah siswa berdampak langsung terhadap guru yang telah bersertifikasi karena berpotensi tidak lagi memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam per pekan.

“Kami terus berjuang mempertahankan guru-guru yang sudah bersertifikasi. Tapi kalau jumlah siswa terus berkurang, otomatis jam mengajar mereka juga berkurang. Di satu sisi pemerintah memberikan kemudahan bagi guru sertifikasi, tetapi di sisi lain jumlah siswa kami justru terus menyusut,” katanya.

Selain itu, MKKS juga menilai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara daring belum sepenuhnya berpihak kepada sekolah swasta. Meski sekolah swasta telah masuk dalam sistem, akses terhadap data calon siswa dinilai masih sangat terbatas sehingga menyulitkan proses tindak lanjut dan daftar ulang.

Sementara, Ketua MKKS SMK Swasta Pekanbaru Mohammad Jefri, mengatakan sekolah swasta selama ini memberikan pelayanan yang sama dengan sekolah negeri kepada seluruh siswa. Namun, menurutnya, keberadaan sekolah swasta seolah tidak lagi mendapat perhatian.

“Kami memperlakukan semua siswa dengan baik. Tetapi kondisi saat ini, jangankan menjadi anak tiri, kami seperti tidak diakui keberadaannya,” ungkapnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa seluruh sekolah swasta memiliki biaya pendidikan yang mahal. “Tidak benar kalau sekolah swasta selalu mahal. Banyak masyarakat yang masih memiliki persepsi seperti itu,” katanya.

Jefri meminta pemerintah membuka data daya tampung sekolah negeri dan sebaran siswa agar proses penerimaan peserta didik berlangsung lebih transparan.

“Katanya banyak siswa yang tidak lulus di sekolah negeri. Tetapi kenyataannya banyak sekolah swasta hanya mendapat 10 sampai 15 siswa. Libatkan sekolah swasta untuk mengetahui daya tampung dan sebaran siswa. Semua data harus terbuka agar persoalan ini tidak terus berulang,” ujarnya.

Ia menegaskan sekolah swasta tetap berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah di bidang pendidikan dan berharap ada kebijakan yang lebih adil.

“Kami selalu mengikuti arahan Dinas Pendidikan, berpartisipasi dalam setiap kegiatan, bahkan ikut menyukseskan program wajib belajar 12 tahun. Karena itu kami berharap ada keadilan bagi sekolah swasta. Sebab hidup matinya sekolah bergantung pada ada atau tidaknya siswa yang belajar di sana,” imbuhnya dikutip dari tribunpekanbaru. (*)

Editor : Kar