KEPALA Puskesmas dan Bendahara Huni Penjara Lapas Bangkinang, Tergiur Duit Miliaran
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 8 Mar 2023
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Diberitakan, Polda Riau telah melakukan proses tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti perkara dugaan korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2016-2018 di Puskesmas Kampar Kiri Hulu (KKH) I ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tersangka dijebloskan ke penjara.
Dalam perkara ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menetapkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kampar sebagai tersangka, yakni tersangka berinisial CS SKM yang merupakan Kepala Puskesmas KKH I periode April 2014 dan Bendahara berinisial DA.
Perkara yang menjerat kedua perempuan tersebut naik ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 28 Mei 2020. SPDP itu dikirim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, dan disusul penyerahan berkas perkara ke Jaksa Peneliti.
“Berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 pada medio Januari 2023 dan tersangka diserahkan ke JPU. “Sudah tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti, red),” ujar Kasubdit II Reskrimsus Polda Riau, Kompol Faizal Ramdani, Selasa (7/3/2023).
Pengusutan dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar ini bermula dari informasi dan pengaduan dari masyarakat. Kepolisian melakukan upaya penyelidikan terhadap perkara.
Dari penyelidikan, didapati bahan keterangan dalam pengelolan dana BOK untuk Puskesmas KKH I telah terjadi penyelewengan. Di mana bidan yang melaksanakan tugas pembinaan kesehatan ke desa-desa tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Selain itu, pendistribusian anggaran BOK yang dilakukan Kepala Puskesmas dan Bendahara diduga tidak transparan.
Kemudian, ada dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOK di Puskesmas KKH 1 dengan membuat perjalanan dinas fiktif atau dokumen pertanggung jawaban palsu. Lalu, memalsukan tanda tangan kepala desa, stempel desa pada surat perjalanan dinas palsu, serta memalsukan tanda tangan penerima BOK.(CAKAPLAH)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
