Anggota Dewan PKS Nurhasanah Tampung Aspirasi Warga Kelurahan Duri Timur
- account_circle Yusrizal Sikumbang
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DURI, detak24.com – Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Nurhasanah, LC, melaksanakan kegiatan reses sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di Jalan Gaya Baru Ujung RW 06, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau.
Kegiatan tersebut dihadiri H. Khairul Umam, LC, ME.Sy, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan serta sejumlah warga yang antusias menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan di lingkungan mereka.
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah persoalan menjadi perhatian, di antaranya terkait layanan BPJS Kesehatan, pendataan desil, bantuan sosial hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan.
Salah seorang warga mempertanyakan mekanisme peralihan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri ke program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Bengkalis. Hal ini disampaikan karena adanya masyarakat kurang mampu yang mengalami kesulitan membayar iuran BPJS secara mandiri.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Nurhasanah menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini memang sedang mengalami keterbatasan. APBD Kabupaten Bengkalis mengalami degradasi sehingga pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas.
Meski demikian, menurutnya, keterbatasan anggaran bukan berarti aspirasi masyarakat tidak dapat diperjuangkan. Hanya saja, kebutuhan yang benar-benar mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat luas harus lebih diutamakan.
“Kita saat ini harus bisa memahami kalau kondisi APBD kita sedang mengalami degradasi. Namun, marilah kita sama-sama berdoa agar kondisi ini semakin membaik,” ujarnya.
Ia mencontohkan, sejumlah program yang menyentuh kepentingan masyarakat, seperti beasiswa, tetap berjalan meskipun terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon penerima.
Nurhasanah juga menyoroti persoalan pendataan desil yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan pemerintah. Menurutnya, data tersebut harus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi atau merasa data desilnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya diminta segera melakukan perbaikan melalui kantor kelurahan masing-masing.
“Jika ada perubahan data desil, silakan datang ke kantor lurah masing-masing untuk dilakukan perbaikan. Orang yang sebenarnya mampu jangan sampai berada pada desil rendah. Begitu juga masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus mendapatkan pendataan yang sesuai,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Nurhasanah juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum reses sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
Menurutnya, berbagai masukan, keluhan dan usulan yang disampaikan masyarakat akan ditampung untuk selanjutnya diperjuangkan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan di DPRD, termasuk dalam sidang paripurna.
Sementara itu, ketika seorang warga menyampaikan keluhan mengenai sulitnya memperoleh pekerjaan, Nurhasanah mengatakan persoalan tersebut memang masih menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat.
Namun demikian, peluang kerja tetap terbuka. Ia mencontohkan pelaksanaan Job Fair beberapa waktu lalu sebagai salah satu upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.
Selain membuka akses informasi lowongan pekerjaan, peningkatan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja juga dinilai sangat penting agar masyarakat memiliki daya saing.
“Persoalan sulitnya mendapatkan pekerjaan memang sering kita hadapi. Namun, perusahaan juga tidak menutup peluang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Job Fair beberapa waktu lalu. Di samping itu, pelatihan dan keterampilan juga perlu terus kita tingkatkan melalui berbagai program pelatihan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Nurhasanah berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan yang dihadapi, sehingga berbagai kebutuhan dan kepentingan warga dapat diperjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran daerah.(*)
- Penulis: Yusrizal Sikumbang


















