UNJUKRASA Tolak UU Anti Deforestasi, Larshen Yunus: Mereka Beneran Petani atau Justru Pengusaha Besar?

PEKANBARU, detak24com — Banyak gelombang penolakan bermunculan pasca disahkannya Undang Undang (UU) Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR/European Union Deforestation Regulation).

Gelombang penolakan itu memantik sejumlah organisasi petani kelapa sawit Indonesia yang pada Rabu (29/3/2023) bersama-sama melakukan aksi keprihatinan di depan salah satu Gedung Komisi Uni Eropa, di Jakarta.

Pasalnya, Komisi Uni Eropa tersebut telah mengetuk untuk segera menindaklanjuti dan memberlakukan UU Anti Deforestasi EUDR (EU Deforestation Regulation) pada tanggal 6 Desember 2022 lalu. Ketentuan tersebut segera mengatur dan memastikan para konsumen di kawasan Uni Eropa (UE) untuk tidak membeli produk terkait dengan sumber deforestasi dan degradasi hutan. Dimana salah satu unsurnya telah jelas-jelas mencantumkan sekaligus mengelompokkan kelapa sawit sebagai tanaman beresiko tinggi.

Kondisi tersebut justru membuat induk organisasi kepemudaan terbesar dan tertua di republik ini yakni KNPI jadi prihatin. Kendati UU Deforestasi Eropa tidak sejalan dengan proses pembangunan SDG’s sebagaimana ditetapkan PBB, penerapan terhadap UU Deforestasi Eropa tersebut juga akan membuat kelompok dan komoditas petani kelapa sawit berpotensi dirugikan. Mereka kehilangan pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi yang tentunya akan rusak, miskin dan melarat.

“Tetapi jujur saja, kami juga melihat ada yang aneh. Kenapa alasan ketidaksetujuan itu baru disampaikan saat ini. Responnya sudah terlambat dan secara regulasi maupun sistem, telah disahkan akhir tahun 2022 lalu. Padahal kami lihat dari beberapa massa aksi yang tergabung dalam berbagai organisasi, kerap mengikuti kegiatan-kegiatan yang berskala nasional maupun internasional,” ungkapnya.