Silaturahmi BPDOB Riau Pesisir di Duri, Tokoh Masyarakat Serukan Kekompakan dan Perkuat Perjuangan
- account_circle Yusrizal Sikumbang
- calendar_month 7 menit yang lalu
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DURI, detak24.com — Badan Persiapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (BPDOB) Wilayah Riau Bagian Pesisir menggelar silaturahmi bersama puluhan tokoh masyarakat Duri dan sekitarnya, Ahad (30/8/2026), di Pondok Pesantren Hubbul Wathan, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
Pertemuan tersebut menjadi momentum konsolidasi berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Riau Pesisir.
Kegiatan dihadiri tokoh masyarakat lintas suku dan agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (OKP), eks pejuang pemekaran Kabupaten Mandau, pejuang DOB Kota Duri, tokoh agama serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Ketua BPDOB Riau Pesisir, M Zaki Ulumuddin MPd, mengatakan Bupati Bengkalis Kasmarni telah memberikan sinyal dukungan terhadap perjuangan pembentukan DOB Riau Pesisir.
Namun, menurut Zaki, dukungan tersebut membutuhkan dasar yang kuat. Karena itu, komunikasi dan pertemuan dengan para tokoh masyarakat perlu dilakukan untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan.
Ia juga mengingatkan bahwa Pondok Pesantren Hubbul Wathan memiliki nilai sejarah dalam perjalanan perjuangan pemekaran wilayah.
“Di Hubbul Wathan ini awal perjuangan Kabupaten Mandau,” ujarnya.
Hamka Riau: Jangan Sampai Perjuangan Terpecah
Tokoh perjuangan Kabupaten Mandau dan DOB Kota Duri, Hamka Riau, menyambut baik kembali menguatnya perjuangan pemekaran wilayah.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Semua ini atas izin Allah,” katanya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap perjuangan DOB Riau Pesisir. Hamka mengajak seluruh tokoh yang hadir menyatukan komitmen apabila perjuangan tersebut telah memasuki tahapan pembahasan.
“Bapak dan sahabat, saya yakin kita semua memiliki semangat dan komitmen yang sama. Kalau memang ini sudah keluar dan sudah menjadi pembahasan, kita dukung bersama,” katanya.
Menurut Hamka, tantangan dalam sebuah perjuangan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dapat muncul dari internal.
Ia berkaca pada pengalaman perjuangan pemekaran Kabupaten Mandau yang menurutnya pernah menghadapi perbedaan di internal.
“Yang menghalangi itu adanya pengkhianat di dalam perjuangan. Itulah yang dialami pada Kabupaten Mandau. Ini yang harus dipikirkan agar kita satu hati,” tegasnya.
Hamka juga mengingatkan agar perjuangan DOB Riau Pesisir tidak dibenturkan dengan isu suku, pendatang maupun agama.
Menurutnya, Duri dan Mandau merupakan kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang. Karena itu, persatuan lintas suku dan agama harus menjadi modal utama dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Dalam forum tersebut juga muncul pertanyaan mengenai sikap Gubernur Riau terhadap perjuangan DOB Riau Pesisir. Dukungan pemerintah provinsi dinilai penting untuk memperkuat aspirasi daerah dalam proses menuju pembentukan provinsi baru.
Sanusi: Perjuangan Membutuhkan Dukungan Masyarakat
Dewan Pertimbangan BPDOB Riau Pesisir yang juga anggota DPRD Bengkalis, Sanusi SH MH, mengatakan perjuangan pemekaran wilayah bukanlah proses yang baru dimulai.
Menurutnya, aspirasi pemekaran telah berlangsung cukup panjang, mulai dari perjuangan masyarakat Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan sejumlah wilayah lainnya.
Ia mengungkapkan, sejak 2019 berbagai agenda pemekaran telah didorong, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
Namun, proses tersebut menghadapi berbagai kendala, termasuk kondisi ekonomi dan keuangan daerah. Pandemi COVID-19 pada 2020 juga turut memperlambat agenda pemekaran yang telah dipersiapkan.
Sanusi mengatakan perjuangan kembali menguat pada akhir 2023 setelah pihaknya mendapat kesempatan berkomunikasi dengan sejumlah pihak di tingkat pusat.
Pertemuan dengan anggota DPR RI dan pimpinan Badan Legislasi DPR RI kemudian dilakukan untuk membuka ruang pembahasan terkait pembentukan daerah otonomi baru.
Dari rangkaian proses tersebut, lanjut Sanusi, kemudian disusun kajian akademik sebagai salah satu dokumen penting dalam perjuangan.
“Alhamdulillah, dokumen kajian akademik itu saat ini telah berada di DPR RI untuk menjadi salah satu bahan dalam proses perjuangan pembentukan daerah otonomi baru,” katanya.
Sanusi menegaskan, perjuangan ke depan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh-tokoh dari wilayah yang menjadi bagian dari rencana pembentukan daerah baru.
Ia mengusulkan agar para tokoh masyarakat menyusun pernyataan atau deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen mendukung perjuangan DOB Riau Pesisir.
Tiga Pendekatan Perjuangan
Dalam pertemuan tersebut dipaparkan tiga pendekatan yang dinilai penting dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Riau Pesisir, yakni sosiologis, politis dan ekonomis.
Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya persatuan para tokoh masyarakat lintas suku dan agama.
“Kalau kita bersatu, perjuangan ini akan memiliki kekuatan yang besar. Sebaliknya, kalau kita bercerai-berai, tentu perjuangan akan menjadi jauh lebih sulit,” katanya.
Pendekatan kedua adalah politis. Dukungan pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Riau, DPRD kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan dinilai sangat penting.
Untuk itu, komunikasi dan lobi secara berkelanjutan diperlukan agar aspirasi Riau Pesisir tetap menjadi perhatian di tingkat pusat.
Sementara pendekatan ketiga adalah ekonomis. Perjuangan pemekaran membutuhkan sumber daya dan pembiayaan yang tidak sedikit.
Karena itu, dunia usaha, pengusaha dan para pelaku ekonomi yang memiliki kepedulian terhadap masa depan daerah diharapkan dapat ikut memberikan dukungan.
Riau Pesisir Dinilai Memiliki Potensi Strategis
Dalam pemaparan tersebut, Riau Pesisir disebut memiliki sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis.
Kawasan pesisir Riau berada di jalur Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran dan perdagangan penting dunia.
Potensi kemaritiman, pariwisata, kawasan industri, sumber daya alam serta sejumlah objek strategis dinilai menjadi modal besar bagi pengembangan daerah apabila nantinya terbentuk sebagai provinsi.
Sejumlah perusahaan besar, termasuk Caltex, juga disebut pernah beraktivitas di kawasan tersebut. Hal itu dinilai menunjukkan besarnya potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki wilayah Riau Pesisir.
Menurut para penggagas, pembentukan provinsi baru tidak semata-mata bertujuan membentuk pemerintahan baru. Lebih dari itu, DOB diharapkan menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jejak Sejarah Perjuangan Mulai Dikumpulkan
Ketua BPDOB Riau Pesisir, Noorham Abdul Wahab, menjelaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Riau Pesisir memiliki sejarah panjang.
Karena itu, pihaknya mulai mengumpulkan kembali dokumen, catatan dan jejak digital perjuangan yang selama ini tersebar.
Menurut Noorham, perlu disusun satu dokumen besar yang menghimpun sejarah perjuangan sejak periode sebelumnya sehingga seluruh proses dapat terdokumentasi dengan baik.
“Kita perlu mengumpulkan kembali jejak-jejaknya, termasuk jejak digital yang mungkin sudah hilang,” ujarnya.
Dokumentasi tersebut dinilai penting agar perjuangan generasi sebelumnya tidak hilang dan dapat menjadi referensi bagi perjuangan pada masa mendatang.
Noorham menegaskan, perjuangan pembentukan Provinsi Riau Pesisir harus dilakukan secara konsisten, demokratis dan konstitusional.
“Perjuangan itu harus tetap kita lakukan. Yang penting bagaimana kita bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur yang benar,” tegasnya.
Gandeng Akademisi hingga DPR dan Pemerintah Pusat
Selain konsolidasi masyarakat, BPDOB Riau Pesisir juga terus mengawal perjuangan melalui jalur akademis dan politik.
Sejumlah akademisi dan doktor senior dari perguruan tinggi di Jakarta, disebut telah dilibatkan untuk memberikan masukan terkait kajian, desain dan konsep pembangunan.
Keterlibatan akademisi dinilai penting karena perjuangan pemekaran membutuhkan kajian akademis serta perencanaan yang matang.
Di sisi lain, komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, DPRD, DPD RI, DPR RI dan pemerintah pusat terus dilakukan.
Tim juga mengingatkan bahwa perjuangan di tingkat pusat membutuhkan pengawalan berkelanjutan karena terdapat banyak usulan daerah otonomi baru dari berbagai wilayah Indonesia.
“Proposal kita bawa, kita sampaikan, kemudian kita kawal. Tidak cukup hanya datang sekali. Karena antriannya panjang dan usulannya banyak,” ujarnya.
Karena itu, konsistensi menjadi salah satu kunci utama agar aspirasi Riau Pesisir tetap berada dalam perhatian pemerintah dan lembaga negara terkait.
Pertemuan di Pondok Pesantren Hubbul Wathan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi untuk menyatukan visi perjuangan.
Para tokoh yang hadir menekankan bahwa perjuangan pembentukan DOB Riau Pesisir harus ditempatkan sebagai kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok, suku, agama maupun organisasi tertentu.
Dengan dukungan masyarakat, tokoh daerah, akademisi, dunia usaha, legislatif serta pemerintah, perjuangan tersebut diharapkan dapat terus dikawal melalui jalur yang demokratis, bermartabat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(*(
- Penulis: Yusrizal Sikumbang
