KISRUH BUPATI MERANTI, Muncul Desakan Sekolahkan M Adil!
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 10 Nov 2022
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MERANTI, detak24.com – Kisruh Bupati Kepulauan Meranti M Adil akhir-akhir ini menjadi. Mantan Anggota DPRD Riau itu dianggap tidak punya etika lantaran, beberapa kali mangkir dan tidak mengirim utusan ke acara-acara resmi Pemerintah Provinsi.
Seperti agenda tahunan MTQ Provinsi Riau, M Adil tidak mengirim kontingen dan agenda Porprov di Kuantan Singingi. Terakhir, M Adil juga menolak hadir di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala daerah, camat dan lurah se-Provinsi Riau yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim menyebut, dalam sistem pemerintahan, punya struktur yang jelas. Dari atas, gubernur, ke bawah. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang punya banyak kewenangan.
“Bisa lakukan pembinaan, evaluasi dan segala macam terhadap kepala daerah yang di bawah tingkatannya,” kata Eddy, Kamis (10/11/2022).
Kalau seandainya dibiarkan, kata Eddy, ini bisa jadi preseden buruk. Karena itu Ia mendesak gubernur tegas dalam hal ini. “Minimal lakukan teguran, sanksi. Kalau perlu sekolahkan. Sudah pernah kejadian. Kepala daerahnya sekolahkan. Kementerian ada sekolahnya itu. Agar ini tidak merembet ke daerah lain,” tegas dia.
Sementara itu, Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi menyebut, Riau ada 12 kabupaten kota. Kue pembangunan itu juga dibagi ke 12 kabupaten kota. Ia tidak ingin perilaku yang ditunjukkan seorang kepala daerah berdampak kepada masyarakat di kabupaten itu.
“Kita nanti tidak mau ada dampak buruk kepada kabupaten ketika kepala daerahnya tidak punya etika. Ini kan bukan kali pertama melakukan ini,” kata dia.
Lanjut dia, kalau ada perseteruan pribadi jangan dibawa daerah. Bahkan Ia geram dengan persoalan M Adil yang menjadi sorotan akhir-akhir ini.
“Saya sampaikan ke banggar coba kita evaluasi, berapa APBD kita ke Meranti. Kalau perlu kita stop dulu. Ini berdampak buruk. Kalau ada dia bagi hasil daerah kita berikan,” kata dia.
“Sepertinya di Riau ini dia berdiri sendiri. Contohnya MTQ tidak ikut, Porprov tidak juga. Beberapa kali, ke Kuansing tidak dikirim. Pesan saya etika dinomor satukan,” tambah dia.***
Sumber : CAKAPLAH.com
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
