Jatah DBH Migas dan PBB Riau Turun hingga Rp613 Miliar

PEKANBARU, detak24.com – Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan PBB Provinsi Riau dari pemerintah pusat untuk tahun 2023 turun sebesar Rp613 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, jika saat ini RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sudah diketok menjadi UU APBN 2023.

“Kita sudah menerima sudah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dimana dana transfer kita berkurang, lebih kurang Rp613 miliar,” kata Syahrial Abdi kepada CAKAPLAH.com, Senin (03/10/22).

Lebih lanjut Syarial mengatakan, DBH Pemprov Riau yang mengalami pengurangan ratusan miliar itu terdiri dari DBH Minyak Gas (Migas) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Kalau kita lihat komponennya itu bagi hasil minyak gas (Migas) dan bagi hasil PBB. Itu biasanya terkait aktivitas produksi migas, dan juga bagi hasil dari PB P5L (Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya,” terangnya.

Meski pihaknya telah mendapat surat dari DJPK terkait penutupan bagi hasi, namun Syarial mengaku hingga saat ini Pemprov Riau belum mendapat rincian penurunan DBH Migas dan PB-P5L tersebut.

“Nanti untuk rinciannya kita akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan kita sudah diperintahkan oleh Pak Gubernur dan Pak Sekda Riau,” ujarnya.

Disinggung apakah penurunan DBH Riau disebabkan turunnya produksi migas di Bumi Lancang Kuning, Syahrial menyatakan, jika pihaknya sedang membanding data.

“Kita tahu kemarin Menteri Keuangan, kawan-kawan Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan SKK Migas mengatakan bahwa produksi migas kita stabil di tahun berjalan. Memang dinamika harga minyak dunia sempat naik, namun kan turun lagi,” tukasnya.(CAKAPLAH)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com