Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » VIRAL » VIRAL Terkini : Waduh! Ibukota RI Bakal Jadi Lokasi Pertemuan LGBT ASEAN

VIRAL Terkini : Waduh! Ibukota RI Bakal Jadi Lokasi Pertemuan LGBT ASEAN

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 13 Jul 2023
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, detak24com – Beredar kabar, ibukota RI Jakarta bakal jadi lokasi pertemuan LGBT ASEAN. PKS langsung beri warning.

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) meminta Pemprov untuk menolak pertemuan LGBT ASEAN yang kabarkan akan diadakan di Ibukota.

Sebab, menurut MTZ, hal tersebut bertentangan dengan norma agama dan Pancasila negara Indonesia.

“Isu terakhir bahwa akan ada LGBT meeting menjelang ASEAN ini. Saya minta Dinas Pariwisata melarang karena tidak sesuai budaya kita, tidak sesuai dengan Pancasila. Tdak sesuai dengan agama kita,” kata MTZ saat rapat kerja Komisi B dengan eksekutif, Rabu (12/07/23).

MTZ menambahkan, ia memang senang jika wisatawan berdatangan ke Jakarta. Namun, Pemprov DKI harus tegas mengawasi wisatawan luar agar mengikuti norma yang berlaku di Jakarta.

“Untuk pariwisata juga ini kita senang kalau ada wisatawan, terutama wisatawan asing datang ke Jakarta. Tapi kemudian perlu ada filter bahwa kita punya budaya, punya Pancasila, kita punya agama yang saya tanyakan juga,” tambahnya.

Sebelumnya, beredar di media sosial adanya pertemuan LGBT ASEAN di Jakarta. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta agar pemerintah tidak memberikan izin terhadap agenda pertemuan para aktivis LGBT tersebut.

“MUI mengingatkan dan mengimbau pihak pemerintah agar jangan memperkenankan dan memberi izin terhadap diselenggarakannya acara tersebut,” kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (11/7).

Langgar Konstitusi

Meski belum jelas kapan pertemuannya, Anwar mengingatkan agar pemerintah jangan sampai memperbolehkan pertemuan LGBT ASEAN di Jakarta. Sebab hal itu sama saja telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

Sebagaimana, pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka LGBT diklaimnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, terutama enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

“Tidak ada satupun dari agama-agama tersebut yang mentolerir praktik LGBT,” tegas Anwar Abbas.

Sementara, terkait agenda tersebut, polisi mengaku belum mendapatkan informasi soal pertemuan LGBT ASEAN di Jakarta. Bahkan, disebut belum ada surat pemberitahuan yang masuk ke polisi.

“Oh, saya belum monitor. Ini saya sama Dir Intel, dia juga belum tahu. (Acaranya belum tahu?) Belom-belom,” imbuh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin.(liputan6)

Editor : Kar

 

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com

Penulis

Cepat, Lugas dan Akurat

Rekomendasi Untuk Anda

  • HANYA di Zaman Gubernur Syamsuar Masjid Annur Pekanbaru Tak Gelar Salat Id

    HANYA di Zaman Gubernur Syamsuar Masjid Annur Pekanbaru Tak Gelar Salat Id

    • calendar_month Jumat, 30 Jun 2023
    • account_circle Redaksi
    • 13Komentar

    PEKANBARU, detak24com – Tidak digelarnya salat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Raya Annur Provinsi Riau dan difokuskan hanya di satu tempat yakni halaman kantor Gubernur Riau kemarin, Jumat (30/6/2023) masih menimbulkan pertanyaan dari beberapa pihak. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Agung (DPA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) versi Mubes Dumai, Tan Seri Syahril […]

  • Kak Seto berkunjung ke Rutan Mako Brimob. F ;. TEMPO.CO

    Irjen Sambo Menangis Dikunjungi Kak Seto, Titip Anak ke LPAI

    • calendar_month Rabu, 24 Agt 2022
    • account_circle Redaksi
    • 19Komentar

    Jakarta, detak24.com – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau Kak Seto menemui Ferdy Sambo di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, untuk meminta restu menemui anak-anaknya. Kak Seto mengatakan sudah mendapat izin dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Andi Rian untuk menemui Ferdy di tahanan Mako Brimob. “Kami akan meluncur ke Mako […]

  • Update Terbaru Korban Banjir dan Longsor Sumatra : Terus Bertambah, Meninggal 940 Orang dan Hilang 276 Jiwa 

    Update Terbaru Korban Banjir dan Longsor Sumatra : Terus Bertambah, Meninggal 940 Orang dan Hilang 276 Jiwa 

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA, detak24com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban bencana banjir dan longsor Sumatera. Informasi terbaru, tercatat 940 orang meninggal dunia. Data tersebut diketahui berdasarkan situs dashboard penanganan bencana darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, Sumbar, Ahad (07/12/25) petang pukul 17.00 WIB. “Ada 276 orang saat ini dilaporkan masih hilang. Sementara lima […]

  • Kejagung Tangkap Eks Ketua PN Bangkinang, Suap Vonis Bebas Kasus Ekspor CPO 

    Kejagung Tangkap Eks Ketua PN Bangkinang, Suap Vonis Bebas Kasus Ekspor CPO 

    • calendar_month Senin, 14 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • 1Komentar

    JAKARTA, detak24com – Kejagung menangkap eks Ketua PN Bangkinang, Muhammad Arif Nuryanta dalam kasus suap perkara korupsi izin ekspor CPO. Kejagung mengatakan, majelis hakim Djuyamto Cs yang ditetapkan oleh Muhammad Arif Nuryanta, terima uang suap Rp 22,5 miliar sebagai imbalan vonis lepas terdakwa kasus korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit periode 2021-2022.  Diketahui, sebelum menjabat […]

  • Finland’s Down’s model Maija makes strides on catwalk

    Finland’s Down’s model Maija makes strides on catwalk

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Build Your Website in Minutes with One-Click Import – No Coding Hassle!

  • WAH! Jabatan Kades Bakal 9 Tahun, Ini Alasannya

    WAH! Jabatan Kades Bakal 9 Tahun, Ini Alasannya

    • calendar_month Sabtu, 19 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 13Komentar

    YOGYAKARTA, detak24.com – Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mendorong agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi. Ia ingin masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun jadi 9 tahun. “Iya, revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini mendesak. Banyak hal yang harus ditata. Satu, masa bakti kepala desa tidak 6 tahun, tapi 9 […]

expand_less