WACANA Pansus Lakakerja PHR Gertak Sambal, Masyarakat harus Tuntut DPRD Riau

Rawa mengatakan, DPRD Riau bisa dianggap sudah membohongi publik, karena ucapan yang tak sesuai kenyataan.

“Harusnya yang dipertanyakan itu kenapa DPRD Riau bisa mengeluarkan gertakan, tapi gertakan itu tidak dilaksanakan?” ucapnya mempertanyakan.

Oleh karena itu, menurut Rawa, harusnya masyarakat melaporkan DPRD Riau atas dugaan pembohongan publik.

“Anggota DPRD itu enggak ngerti, itu lho masalahnya. Kalau saran saya, masyarakat harus menuntut anggota DPRD yang mengancam akan membuat Pansus itu. Kenapa dia secara terbuka mengancam membuat Pansus kalau jafee tidak datang, tapi ternyata saat dia (jafee) benar-benar tidak datang, malah dibilang tidak ada apa-apa, tidak perlu Pansus,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin P Hutagalung mengatakan, kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama PT PHR dan Disnakertrans Riau adalah belum diperlukannya pembentukan Pansus kecelakaan kerja.

“Dari hasil rapat kemarin itu semua pihak mendengar, bahwa terlihat dengan jelas belum ada urgensinya membentuk Pansus setelah mereka (PT PHR) menjelaskan, dan itu kesepakatan bersama,” kata dia, Kamis (23/3/2023).(halloriau)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com