Menurut Tito, Pj kepala daerah tidak boleh sembarangan memutasi pegawai. Pasalnya, kata dia, hal tersebut berpotensi menimbulkan gejolak di daerah. Sehingga Pj kepala daerah akan sulit untuk melakukan pekerjaannya.
“Saya minta betul rekan-rekan yang pernah pengalaman jadi Pj mungkin paham, tapi yang belom pernah hati-hati, terutama terkait mutasi pegawai,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6).
Tito mengatakan bahwa Pj kepala daerah bukan tidak mungkin merasa memiliki kekuasaan setelah ditunjuk. Dengan demikian, bukan tidak mungkin seorang Pj kepala daerah ingin bekerja dengan oarng-orang yang bisa mendukung kinerjanya.
Menurut Tito, Pj kepala daerah bukan tidak boleh melakukan mutasi. Namun, ia meminta agar hal ini dilakukan dengan bijak dan bukan karena pertimbangan subjektif.
Kepala daerah betul-betul perlu wise dalam mutasi pegawai. Strateginya bertahap lah. Diajukan dua, tiga, yang memang betul-betul secara rasional dan sosiometri betul-betul pahami,” ungkapnya.
“Sosiometri itu artinya penilaiain dari lingkungan, jangan hanya berdasarkan subjektif pimpinan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Tito juga mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kinerja Pj kepala daerah secara rutin. Oleh karena itu, Tito meminta Pj kepala daerah tetap bekerja maksimal.
Menurut Tito Pj kepala daerah bisa saja diganti apabila dalam satu tahun tidak bekerja dengan baik. Sementara, bagi yang berkinerja baik bukan tidak mungkin pihaknya memperpanjang masa jabatan Pj menjadi dua tahun(Riaulink)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
