Rapat yang berlangsung di Balai Sri Bunga Tanjung pada Selasa (14/07/26) lalu, dihadiri langsung oleh 7 camat dan 36 lurah se-Kota Dumai tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal pada Selasa

Dilihat dari laman Facebook @Wak Jie Paisal yang diposting pada Rabu tanggal 29 Juli 2026, pertemuan strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, saat penyerahan data wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak kepada Pemko Dumai di Balai Sri Bunga Tanjung pada Selasa (14/07/26) lalu.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bapenda Kota Dumai, Zulfahmi mengingatkan kembali pesan dari Plt Gubernur Riau terkait besarnya nilai potensi anggaran yang tertahan di Kota Dumai.

“Total tunggakan PKB di Kota Dumai itu mencapai Rp 28,1 miliar. Jika separuh saja dari angka tersebut berhasil ditagih, hasilnya akan sangat signifikan untuk menambah PAD. Dana ini nantinya tentu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan,” katanya dikutip detak24com, Kamis (30/07/26).

Zulfahmi menerangkan, bahwa total tunggakan PKB di wilayah Kota Dumai mencakup 98.154 unit kendaraan, dengan nilai nominal mencapai Rp 28.130.969.512.

Tidak hanya menyasar kendaraan masyarakat umum, tambahnya, pendataan ini juga menyoroti piutang internal, di mana terdapat 584 unit kendaraan dinas di lingkungan Pemko Dumai yang masih menunggak dengan total nilai Rp 296.769.839.

Diakuinya, guna mengeksekusi penanganan piutang secara terukur, Bapenda Kota Dumai menyiapkan Tiga Langkah Strategis (Rencana Aksi) yang mengedepankan kolaborasi aktif di tingkat kelurahan hingga Rukun Tetangga (RT).

Dijelaskanya, langkah pertama Bapenda akan mendistribusikan data tunggakan PKB kepada masyarakat luas melalui perantara dan fasilitasi pengurus RT setempat. Kemudian langkah ke dua Pengurus wilayah memvalidasi serta mengisi keterangan mengenai kondisi riil kendaraan di lapangan seperti Sudah Dibayar, Kendaraan Rusak/Dijual, Motor Hilang, atau Pindah Alamat.

Ia menegaskan, agar aparat pemerintah menjadi teladan sebelum turun mengimbau masyarakat, langkah ini adalah bentuk komitmen Pemko dalam menegakkan tertib administrasi keuangan daerah.

“Kami minta para Camat dan Lurah segera mendata dan menyelesaikan tunggakan kendaraan dinas di instansi masing-masing terlebih dahulu sebagai teladan bagi publik,” ingatnya.

Fahmi berpesan agar para camat dan lurah mengoptimalkan peran RT untuk menyisir dan memverifikasi data tunggakan warga secara akurat.

“Melalui sinergi erat antara Pemko Dumai, Bapenda, pihak kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT, serta didukung skema insentif yang memotivasi para pimpinan wilayah, Pemerintah Kota Dumai optimistis target penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dapat tercapai secara maksimal demi menopang keberlanjutan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Kebijakan Pemko Dumai tersebut mendapat komentar beragam dari netizen. Secara umum, warganet tidak setuju dengan langkah tersebut.

Seperti ditulis akun facebook @manalu martin, ia menyarankan agar pemerintah membuat laporan transparan tentang penggunaan dana CSR perusahaan. Diketahui, sejak beberapa tahun terakhir, program tersebut dikelola langsung oleh Pemko Dumai.

“Laporan Dana CSR dulu buat transparan jangan pajak aja yg ada di pikiran kalian. Kalian aja belum tentu suda bayar pajak,” tulisnya.

“Coba tanya dulu,,,kira 2 apa penyebabnya sehingga masyarakat enggan membayar pajak,,, apakabar BUMN2 dinegeri ini,,,tdkkah memberi kan keuntungan buat negara,,,apa iya negara ini sedang krisis ,,,,,” sebutnya.

Di sisi lain, komentar dari akun facebook @anatoli we, menuliskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini sangat memprihatikan. “Makan ajo terancam cemmano nak bayar pajak,” ungkapannya.

Sementara, akun @eki syahpitra mengkritik infrastruktur yang dibangun dari pajak masyarakat, makin hancur. “Rugi bayar pajak.. jalan hancur,” tekannya.

“Klo masyarakat merasa terbebani dengan adanya pajak apa solusinya Bang Haji Paisal ?,” pungkas @dinata Wira. (*)

Editor : kar

Dorongan ini menjadi sorotan utama sebagai langkah mitigasi konkret, menyusul insiden kebakaran dan ledakan kilang Pertamina Dumai yang kembali terulang.

Baca juga : Jantung Ngedrop, Ledakan Kilang Pertamina Dumai Renggut Nyawa Nenek Salmah 

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iyeth Bustami menjadi salah satu pihak yang mendorong percepatan realisasi zona aman ini.

Menurutnya, perluasan buffer zone adalah bagian krusial dari upaya peningkatan standar keselamatan dan perlindungan bagi masyarakat sekitar.

Baca juga : Kilang Pertamina Dumai Meledak, Warga Panik dan Mengungsi 

Musibah kebakaran dan ledakan kilang Pertamina Dumai yang terjadi pada Rabu (01/10/25) malam, menjadi pemicu utama mengapa isu ini harus segera ditindaklanjuti.

Kejadian ini sontak menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran mendalam di tengah masyarakat, terutama yang tinggal di dekat area kilang.

Iyeth Bustami, yang juga merupakan legislator dari Dapil Riau I, menegaskan bahwa insiden ini bukanlah yang pertama kali terjadi, dengan catatan peristiwa serupa pada April 2023 lalu.

Rentetan peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai prosedur keamanan yang diterapkan oleh Pertamina.

Politisi yang bermitra langsung dengan Pertamina di Komisi XII DPR RI ini secara terbuka mempertanyakan implementasi standar di lapangan.

“Apakah prosedur keselamatan kerja di kilang Pertamina Dumai ini sudah dijalankan sesuai standar keselamatan atau ada faktor lain sebagai penyebabnya,” ujar Iyeth dalam keterangan yang diterima Dailynotif, Jumat (03/10/25).

Ia tidak berhenti di situ, namun juga menyoroti potensi masalah teknis yang lebih dalam terkait infrastruktur yang digunakan.

“Misalnya apakah alat-alat yang ada sudah melewati masa usia pakainya,” bebernya.

Melihat dampak langsung kepada warga, Iyeth menyampaikan rasa prihatinnya yang mendalam.

Legislator PKB itu kemudian menyampaikan harapannya agar insiden ini menjadi titik balik bagi perusahaan plat merah tersebut.

“Kami berharap dengan kejadian ini, Pertamina dapat memberikan perhatian lebih dalam hal keselamatan di area kilangnya,” tekannya. (Red)

Editor : kar

KUANSING, detak24com – Anggota DPRD Kuansing dari Fraksi PKB, Aldiko resmi ditahan setelah hampir 2 tahun diproses dalam kasus menghambat kerja aparat hukum, Kamis (13/03/25).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing Sahroni SH MH melalui Kasi Intel Kejari Kuansing, Eliksander Siagian membenarkan adanya penahanan Anggota DPRD Kuansing dari PKB Aldiko Putra (AP) atas kasus penghadangan Kepala Pengelolaan Hutan (KPH) Kuansing yang dijabat Abriman sekitar Mei 2023.

Saat itu, Abriman tengah menjalankan tugas menangkap tangan sebuah alat berat yang tengah melakukan steking lahan di Desa Sungai Kelelawar Kecamatan Hulu Kuantan, Kuansing. Saat itu, Aldiko Putra melakukan penghadangan dan terjadi pertengkaran mulut hingga diduga memaki KPH Abriman.

Akhirnya, KPH Kuansing Abriman membuat laporan ke Polres Kuansing tertanggal 18 Mei 2023 yang diproses, hingga berkasnya dinyatakan lengkap dan diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kuansing, Kamis pagi (13/3/2025).

“Iya. Pagi tadi Aldiko diserahkan penyidik Polres kuansing ke JPU Kejari Kuansing,” kata Kasi Intel Kejari Kuansing Eliksander Siagian kepada CAKAPLAH.com, Kamis siang.

Menurut Kasi Intel Eliksander, AP dijerat karena melanggar antara lain, Pasal 102 Ayat 1, juncto Pasal 22 UU RI No 18, Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Selanjutnya, Aldiko ditahan 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan,” tegasnya dikutip detak24com dari cakaplah. (*)

Editor : kar 

Ketentuan itu berlaku pada tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), khusus untuk Provinsi Riau.

“Tidak ada kenaikan untuk PKB dan BBNKB, masih tetap sama seperti sebelumnya,” ujar Asisten III Setdaprov Riau Elly Wardhani, Sabtu (04/01/25).

Lebih lanjut dikatakannya, Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur keringanan dan pengurangan tarif pajak saat ini masih dalam proses pengesahan di Kementerian.

Jika Pergub tersebut belum disahkan hingga 5 Januari 2025, Pemprov Riau akan mengambil langkah antisipasi dengan memberikan keringanan berupa penghapusan denda bagi masyarakat yang jatuh tempo pembayaran pajaknya pada periode tersebut.

“Jika Pergub belum disahkan hingga 5 Januari, masyarakat yang tidak bisa membayar pajak tepat waktu tidak akan dikenakan denda. Langkah ini untuk memastikan tidak ada beban tambahan bagi masyarakat,” jelasnya.

Disebutkannya, masyarakat yang masa jatuh tempo pembayaran pajaknya pada periode sebelum Pergub terbit tidak akan dikenai denda keterlambatan. Namun, Elly juga menambahkan bahwa untuk kendaraan baru, akan ada penyesuaian tarif tertentu, termasuk pada proses balik nama kendaraan.

“Untuk kendaraan baru dan balik nama, ada kenaikan persentase tertentu. Hal ini untuk menyeimbangkan keringanan yang diberikan pada pajak kendaraan lainnya,” tambah Elly.

Elly juga mencatat bahwa kebijakan serupa diadopsi oleh beberapa provinsi lain di Indonesia. Beberapa memilih untuk tidak menaikkan tarif PKB dan BBNKB, sementara di sejumlah provinsi terdapat penyesuaian, baik berupa kenaikan maupun penurunan tarif.

“Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kelegaan kepada masyarakat Riau, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di awal tahun 2025,” pungkasnya dikutip detak24com dari halloriau. (*)

Editor : kar

Jenis pajak baru tersebut yakni Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) serta Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen yang dihitung dari besaran pajak terutang.

Diketahui, saat ini ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, seperti BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB.

Dengan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB, komponen pajak kendaraan bermotor bisa bertambah jadi sembilan pungutan. Nantinya, masyarakat yang membeli kendaraan baru di tahun depan akan dipungut dua pajak tambahan baru tersebut.

Pengertian Opsen PKB dan BBNKB

Pemungutan Opsen oleh Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan amanat dari UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah dan Pusat. Pada Undang – Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, hasil pemungutan pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor oleh provinsi dibagi hasil dengan pemerintah kab/kota sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak daerah.

Sedangkan dalam UU No 1 tahun 2022 sistem bagi hasil pajak tersebut diubah dengan sistem Opsen yang dipungut secara langsung bersamaan dengan pemungutan pajak dan bea balik nama.

Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan bahwa Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tarif Opsen PKB dana BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66 persen dari pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Cara Menghitung Opsen PKB dan BBNKB

Cara hitung-hitungannya dua pajak baru ini adalah, misalnya kendaraan bermotor dikenakan PKB sebesar Rp 1 juta, akan ada tambahan opsen PKB sebesar Rp 660 ribu. Perhitungannya adalah 66 persen dari PKB Rp 1 juta. Dengan begitu, pajak kendaraan tersebut termasuk Opsen PKB menjadi Rp 1,6 juta.

Untuk Opsen BBNKB, cara menghitungnya juga sama, yaitu ada tambahan sebesar 66 persen dari BBNKB yang ditetapkan. Pemilik kendaraan membayar Opsen PKB dan opysen BBNKB ini bersama dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, masyarakat bisa mengecek soal pajak kendaraan melalui online. Misalnya terkait status dan jumlah pajak kendaraan yang dimiliki secara berkala.

Pengecekan dilakukan melalui laman resmi atau aplikasi yang disediakan pemerintah daerah setempat.

Dikutip dari cnnindonesia, Selasa (17/12/24), Anda juga bisa melihat informasi soal pengecekan pajak kendaraan daerah secara online. Informasi tersebut terdapat di website https://samsat.info/cek-pajak-kendaraan-bermotor-online.(*)

Editor : Kar 

Sebelumnya, Asmar merahasiakan siapa yang akan mendampinginya dalam Pilkada tersebut. Namun, kini semuanya terungkap. Ia berpasangan dengan Muzamil Baharuddin, anggota DPRD Meranti sekaligus Ketua DPC Demokrat.

Asmar mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan oleh PKB. “Ini adalah amanah besar. Kami siap untuk maju dengan penuh semangat dan tanggung jawab,” ujarnya, Senin (19/08/02).

Ia bersama Muzamil akan mengusung tagline “Meranti Berazam” yang berarti Bersama Asmar dan Muzamil, Meranti akan menjadi unggul, agamis, dan sejahtera.

Dengan diterimanya SK B1 KWK dari PKB, pasangan ini semakin solid untuk maju di Pilbup Meranti 2024

Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan, ada dukungan dari partai lainnya, yakni Nasdem dan Demokrat, segera menyusul. “Insyaallah, kami siap berlayar,” pungkasnya, dikutip detak24com dari cakaplah. (*)

Editor : Kar 

“Kita harus tegak pada Bhinneka Tunggal Ika. Saya menuntut kepala BPIP harus turun dan diganti atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan,” kata Cak Imin dalam sambutannya dalam acara penyerahan rekomendasi partai kepada Bupati/Wali Kota di Jakarta Pusat, Kamis (15/08/24).

Baca juga : BPIP Larang Paskibraka Putri Pakai Jilbab, PPI: Langgar Pancasila

Menurutnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus menjadi kekuatan yang menegakan konstitusi. Cak Imin menegaskan, semua pihak memiliki hak yang sama dalam berekspresi sesuai agama dan keyakinannya. “Kok ada larangan jilbab dalam Paskibraka. Setelah dikomplain seluruh Indonesia jawabannya kesukarelaan. Kalau ada atasan dan bawahan kesukarelaan itu pasti tidak terjadi,” ujarnya.

“Semua dihinggapi rasa ketakutan atas yang di bawah terhadap yang di atas. Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi Paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa,” sambung dia.

Cak Imin juga menegaskan pihaknya siap untuk memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. “Tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini terutama BPIP jangan pernah ada pemaksaan kehendak atas tafsir kebenaran Kebhinekaan Tunggal Ika dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Konstitusi dan keadilan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tidak memaksa Paskibraka Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan kepada BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada saat pengukuhan Paskibraka. “BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab,” kata Yudian, Rabu, 14 Agustus 2024.

Yudian menjelaskan sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

“Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka,” kata Yudian.

Yudian pun mengatakan penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka. Mereka sukarela mematuhi peraturan dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan.

“Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan kami menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi,” imbuhnya, dikutip dari Sindonews. (*)

Editor : kar 

Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf menyebut telah menunjuk dua orang untuk mendalami dan mengkaji ulang hubungan NU dengan PKB.

“Saya harus saya sampaikan terus terang bahwa ada banyak konflik-konflik,” sebutnya dikutip dari cnnindonesia.com, Ahad (28/07/24).

Staquf mengungkap alasan pihaknya menunjuk dua orang yakni Kyai Anwar Iskandar dan Amin Said Husni.

Untuk Kyai Anwar Iskandar disebut sebagai satu-satunya orang yang tersisa dari para pendiri awal PKB.

Sementara, Amin Said Husni merupakan Wasekjen pertama PKB.

“Kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut mendalami masalah ini, dan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil,” ujarnya.

“Tim ini merupakan upaya PBNU untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU,” pungkasnya. (Red)

Editor : Kar

Terima kasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com

SK pengusungan dari Partai Demokrat diserahkan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono, Sabtu (20/07/24) malam. Afrizal Sintong pun menyampaikan terimakasih mendalam atas dukungan tersebut.

“Alhamdulillah, Partai Demokrat menyatakan dukungannya kepada kami. Semoga kita bisa bersama membangun Kabupaten Rohil agar terus lebih baik,” ujarnya.

Selain Partai Demokrat tambah Afrizal Sintong, ia juga telah menerima SK dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat secara resmi mengusung Afrizal Sintong – Setiawan sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Rokan Hilir (Rohil) pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Hal tersebut dipastikan setelah ketua umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono secara resmi memberikan surat keputusan (SK) kepada Afrizal Sintong dan Setiawan sebagai Bacalon Bupati dan wakil bupati Rohil yang kemudian diserahkan oleh ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Rohil H Dodi Saputra.

“Saya ketua DPC Demokrat Kabupaten Rohil mewakili ketua umum secara resmi menyerahkan Surat keputusan kepada Afrizal Sintong sebagai calon bupati dan Setiawan sebagai calon wakil bupati Kabupaten Rohil pada Pilkada serentak tahun 2024,” kata H Dodi Saputra, Sabtu (20/07/24) malam.

Dalam penyerahan SK yang langsung diterima Afrizal Sintong dan Setiawan tersebut, juga disaksikan para pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Rohil.

Usai menyerahkan SK kepada pasangan Afrizal Sintong – Setiawan, ketua DPC Partai Demokrat Rohil menginstruksikan kepada seluruh kader partai agar bekerja secara totalitas untuk memenangkan pasangan Afrizal Sintong – Setiawan pada Pilkada Rohil.

“Saya mengintruksikan kepada semua kader partai untuk bekerja secara totalitas untuk memenangkan pasangan tersebut. Partai Demokrat siap pasang badan,” tegasnya, dikutip detak24com dari cakaplah. (*)

Editor : Kar

Terima kasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com

Otomatis hanya tinggal PDIP dan PKS yang sejauh ini masih konsisten belum menyampaikan rencana bergabung dengan pemerintah atau oposisi.

NasDem dan PKB awalnya dua partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, rival Prabowo-Gibran, di Pilpres 2024.

Setelah KPU menetapkan pasangan calon 02 itu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, NasDem dan PKB langsung ‘membelot’ atau mendukung Prabowo dengan dalih untuk kepentingan rakyat. Koaliasi pendukung pemerintahan di parlemen semakin gemuk.

Pernyataan Surya Paloh

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan dukungan ke pemerintahan periode 2024-2029 Prabowo-Gibran adalah pilihan yang terbaik. Itu merupakan pilihan Partai NasDem.

“Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya, satu hal, saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki,” kata Surya Paloh, Kamis (25/4/2024).

Paloh mengatakan dari hasil diskusi dengan semua pihak ia menentukan jika opsi bergabung dengan pemerintahan baru adalah keputusan yang terbaik. Ia menegaskan itu adalah pilihan NasDem.

“Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta. Tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak, untuk bersama dengan pemerintahan saya pikir itu lebih baik. Itu lah pilihan saya, pilihan NasDem,” kata Surya Paloh.

Diketahui, Prabowo mengungkapkan kesepakatan kerja sama dalam pertemuannya dengan Ketum NasDem Surya Paloh. Kerja sama itu disebut Prabowo demi kepentingan rakyat.

“Kami sepakat bahwa kami akan kerja sama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia, semua kekuatan yang bisa bergabung bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita,” kata Prabowo.

PKB Merapat ke Prabowo

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga bicara soal dukungan partainya terhadap Prabowo Subianto. Cak Imin meyebut sikap itu telah disampaikan saat bertemu dengan Prabowo.

“Pertanyaan soal pertemuan kemarin (dengan Prabowo) saya rasa sudah tidak harus dijawab karena sudah cetho welo-welo (sangat jelas). Sudah barang jelas, jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi, itu namanya meragukan,” kata Cak Imin menjawab pertanyaan wartawan di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (25/04/24) malam.

Saat ditegaskan apakah PKB akan berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, Cak Imin menjawab dengan pernyataan yang sama. “Sudah jelas sudah, cetho welo-welo (jelas banget),” ucap Cak Imin.

Sementara, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan PKB akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Namun, dia menuturkan, pernyataan itu akan secara jelas disampaikan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang.

“Jadi arahnya kan sudah jelas kalau dibilang sudah cetho, sudah jelas, ya berarti sudah jelas. Kan nunggu pelantikan, nanti kalau soal kepastian sudah di dalam kami ngomong pasti nanti kan ada proses. Masih 6 bulan terlalu dini kalau kami sudah merasa pastikan semuanya,” terang Jazilul.

Kata Jazilul, pembentukan kabinet baru masih akan terjadi saat Prabowo-Gibran resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Persis, urusannya dengan (kursi) menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogratif,” ucap Jazilul.

“Sekarang kan Pak Prabowo kan presiden terpilih pemenang pilpres, nanti tanggal 20 Oktober beliau jadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogratif untuk mengangkat menterinya,” imbuhnya.

Komposisi Koalisi Prabowo Vs Oposisi ‘PDIP-PKS’

KPU resmi menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk 5 tahun mendatang setelah MK memutuskan menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dilayangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. PKB dan NasDem juga mengisyaratkan akan mendukung pemerintahan baru.

Praktis, hanya tinggal PDIP dan PKS yang masih berada di jalur oposisi. Berdasarkan hitung-hitungan perolehan suara di Pileg 2024, oposisi masih kuat jika NasDem dan PKB masih di jalur yang sama, seperti yang dilansir dari detik.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merujuk hasil Pemilu 2024, berikut hasil perolehan kursi di DPR:

PDIP: 110 kursi
Golkar: 102 kursi
Gerindra: 86 kursi
PKB: 68 kursi
NasDem: 69 kursi
PKS: 53 kursi
Demokrat: 44 kursi
PAN: 48 kursi

Koalisi Prabowo-Gibran saat ini dihuni 4 partai politik pengusung utama. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Demokrat, dan PAN. Total kursi keempat partai ini yakni 280 dari 580 kursi DPR 2024-2029.

Golkar: 102 kursi (17,59%)
Gerindra: 86 kursi (14,83%)
Demokrat: 44 kursi (7,59%)
PAN: 48 kursi (8,28%)
Total: 280 (48,29%)

Sementara itu, Partai NasDem dan PKB selaku pengusung Anies Baswedan sudah melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Kedua partai ini melempar sinyal siap bekerja sama. Untuk PKS, Sekjen Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan rencana pertemuan dengan Prabowo diharapkan terjadi dalam waktu dekat jika ada kesempatan.

Terlepas dari sikap politik ke depan, keempat partai politik ini menjadi mayoritas di DPR 2024-2029 jika kursi mereka digabungkan.

PDIP: 110 kursi (18,97%)
PKB: 68 kursi (11,72%)
NasDem: 69 kursi (11,90%)
PKS: 53 kursi (9,14%)
Total: 300 (51,73%)

Simulasi jika NasDem dan PKB Membelot

Hampir pasti hanya tinggal PDIP dan PKS yang berada di jalur oposisi. Otomatis, meski PDIP berhasil menjadi pemenang di Pileg 2024, posisi mereka dinilai akan makin sulit melawan komposisi koalisi gemuk parpol pendukung pemerintahan. 

PDIP: 110 kursi (18,97%)
PKS: 53 kursi (9,14%)
Total: 163 kursi (28,11%). (*)

Editor : Kar

Terima kasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di  https://detak24.com