PEKANBARU, detak24com – Kondisi miris menimpa puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiga kabupaten menyambut Idul Fitri 1447 H tahun ini. Gaji dan THR mereka tak dibayarkan.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi. Dikatakannya, hingga kini tiga pemerintah daerah di Provinsi Riau belum bisa menyelesaikan kewajiban membayar gaji dan THR kepada ASN.

Atas kondisi itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau langsung merespon dan berkomitmen membantu tiga pemerintah daerah tersebut agar bisa menunaikan kewajibannya kepada pegawai. Ketiga daerah itu, Bengkalis, Siak dan Rokan Hilir.

Sekdaprov mengungkapkan, beberapa kepala daerah juga sudah menghubungi Pemprov Riau menyampaikan terkait kendala keuangan yang terjadi. Pihaknya juga langsung melakukan rapat membahas hal tersebut.

“Kemarin beberapa bupati sudah menghubungi, ada tiga bupati yang kesulitan memenuhi hingga akhir Ramadan. Tiga daerah itu yakni Bengkalis, Siak dan Rokan Hilir,” ujar Syahrial Abdi, Kamis (26/03/26).

Terkait hal itu, Pemprov Riau juga sudah melakukan rapat bersama dengan BPKAD Riau untuk dapat membantu dengan mengirimkan tambahan angsuran transfer kurang salur dari Pemprov ke kabupaten.

“Mudah-mudahan dengan kebijakan itu bisa meringankan pemerintah kabupaten untuk dapat membayarkan kewajibannya,” harapnya.

Dengan kondisi keterbatasan keuangan yang terjadi saat ini, Pemprov Riau juga menyadari harus tetap menjalankan kewajiban kepada pemerintah kabupaten/kota.

“Di tengah kondisi keterbatasan keuangan yang terjadi saat ini. Kami tetap harus mengelola dan menjalankan kewajiban kepada pemerintah kabupaten/kota,” sebutnya.

Sementara itu, untuk kewajiban Pemprov Riau kepada para ASN nya, Syahrial mengaku sudah diberikan sepenuhnya. Baik itu gaji maupun THR yang disalurkan sebelum Idul Fitri lalu.

“Kalau untuk kewajiban Pemprov Riau kepada pegawai Alhamdulillah sudah dijalankan semuanya sebelum Idul Fitri lalu,” imbuhnya dikutip dari cakaplah. (*)

Editor : Kar

Sepertinya korupsi betul-betul telah telah mendarah daging di Tanah Air ini. Sebagaimana halnya dalam kasus PMKS Pemkab Bengkalis yang ditangani Kejati Riau. Barang yang dikorupsi, sebelumnya adalah barbuk kasus korupsi namun telah disita negara (dikembalikan ke Pemkab Bengkalis).

Aneh bin ajaib! Tanpa sepengetahuan Pemkab Bengkalis, ternyata PKMS tersebut dioperasikan pihak lain selama beberapa tahun. Sehingga, negara dirugikan Rp 30,8 miliar.

Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penguasaan dan pengelolaan aset daerah berupa Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) milik Pemkab Bengkalis. Perkara ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 30,8 miliar.

Penetapan tersangka disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, Rabu (18/02/26). Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni HJ, Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Bengkalis periode 2012–2017, serta S, Direktur Utama PT Tengganau Mandiri Lestari.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan PMKS yang sebelumnya merupakan barang bukti perkara korupsi,” ujarnya.

Perkara ini berawal dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125/K/Pid.Sus/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam amar putusan tersebut, PMKS yang berlokasi di Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir, diserahkan kepada Pemkab Bengkalis.

Putusan itu kemudian dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis pada 11 November 2015 melalui pengembalian barang bukti kepada pemerintah daerah.

Namun, setelah aset diterima, tersangka HJ diduga tidak melakukan pengamanan, penguasaan fisik, maupun pencatatan dalam daftar inventaris barang milik daerah.

Ia juga tidak mengusulkan penetapan status penggunaan aset sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Akibatnya, PMKS tersebut dikuasai dan dioperasikan oleh tersangka S sejak November 2015 hingga Juli 2019 tanpa izin dari pemerintah daerah.

Selanjutnya, pada periode Agustus 2019 hingga Maret 2024, pabrik itu disewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan resmi dari Pemkab Bengkalis selaku pemilik aset.

Padahal, pemerintah daerah telah melayangkan surat penghentian operasional kepada pihak perusahaan pada 11 Januari 2017. Meski demikian, kegiatan operasional tetap berlangsung.

Dalam proses penyidikan terungkap bahwa tindakan para tersangka bertentangan dengan ketentuan pengelolaan barang milik negara dan daerah.

Mulai dari kewajiban pencatatan dan pengamanan aset hingga mekanisme pemanfaatan dan penyewaan yang seharusnya melalui perjanjian resmi serta penyetoran hasil sewa ke kas daerah.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 30.875.798.000.

“Kedua tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” tegas dia.

Penyidik menjerat keduanya dengan ancaman pidana penjara dan kewajiban mengganti kerugian negara.

Lanjutnya menegaskan, pengungkapan perkara ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum terhadap praktik korupsi, khususnya dalam pengelolaan aset daerah.

“Penegakan hukum ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (rls)

Editor : Kar

Kondisi ini dinilai sebagai bukti lemahnya tata kelola keuangan daerah. Sekaligus mencerminkan tidak optimalnya peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD dalam menjaga disiplin fiskal APBD Bengkalis

PMII menilai tunda bayar yang terjadi berturut-turut seharusnya menjadi alarm keras bagi penyelenggara pemerintahan daerah.

Situasi ini tidak boleh disikapi dengan euforia kebijakan maupun belanja seremonial. Pemkab harus menempatkan sebagai kondisi serius yang membutuhkan koreksi nyata dan terukur.

Ketua PC PMII Bengkalis menegaskan, apabila pemerintah daerah tidak berani mengakui keterbatasan keuangan, DPRD tidak memperketat fungsi pengawasan, dan TAPD terus menyusun belanja di luar kemampuan kas riil, maka Bengkalis akan terjebak dalam siklus yang mana APBD menyusut, tunda bayar membesar dan belanja prioritas publik terus menjadi korban.

Kondisi ini juga berpotensi menghambat realisasi program-program unggulan kepala daerah.

“Dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, pemerintah harus menahan belanja yang tidak penting dan memprioritaskan penyelesaian kewajiban daerah yang langsung dirasakan masyarakat,” tegas Mizan.

Masalah ini tidak bisa dilepaskan dari peran TAPD sebagai perancang anggaran dan DPRD sebagai lembaga yang seharusnya mengawasi jalannya kebijakan keuangan daerah. Ketika belanja disusun tanpa basis kemampuan kas yang realistis dan disetujui tanpa kehati-hatian, maka tunda bayar menjadi konsekuensi yang terus menghantui kabupaten Bengkalis.

PMII Bengkalis menilai dampak paling nyata dari tunda bayar yang terus berulang akan langsung dirasakan pada belanja prioritas daerah. Terutama, sektor pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi tulang punggung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik.

Selain itu, sektor infrastruktur menjadi korban paling kasat mata, bukan sekadar terkait proyek fisik, tetapi juga menyangkut akses ekonomi, konektivitas wilayah dan keadilan pembangunan.

“Tunda bayar ini bukan sekedar persoalan teknis, tetapi soal keberanian menentukan prioritas. Ketika anggaran tidak dikelola secara disiplin, yang dikorbankan adalah sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat. Pada akhirnya, APBD kehilangan makna strategisnya sebagai alat peningkatan kesejahteraan,” ungkapnya.

PMII Bengkalis menegaskan, jika pola tunda bayar terus dibiarkan, dampaknya akan semakin nyata dirasakan masyarakat. APBD tahun-tahun berikutnya akan terus terbebani kewajiban lama.

“Belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tertekan, pelayanan publik menurun, serta kepercayaan pelaku usaha melemah. Tanpa koreksi serius, kondisi ini berpotensi semakin merusak kredibilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di mata publik,” tutupan. (*)

Kontributor : Doni

Editor : Kar

Di saat ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti kerusakan infrastruktur jembatan, justru Pemkab lebih memilih melakukan pembongkaran kembali taman kota dan menghabiskan anggaran dana hingga Rp 3,8 miliar.

Tokoh Pemuda Rantau Kampar Kiri, Redo Antoni Sandra SE mempertanyakan proyek Penataan Pedestarian Taman Kota Bangkinang. Nilai kontrak kegiatan Rp 3,8 miliar lebih, dengan kontraktor CV Mahkota Amirah.

Ia mengaku heran, kenapa taman kota yang hanya bertujuan untuk keindahan ada dana dari Pemkab. Sementara, untuk memperbaiki jembatan yang rusak sebagai urat nadi ekonomi dan transportasi rakyat di Kampar Kiri tidak ada anggaran.

Kondisi jembatan ini telah lapuk dimakan usia dan semakin rusak setelah dihantam banjir. Meskipun lapuk, jembatan ini terus dimanfaatkan masyarakat walau dengan resiko tinggi.

Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Ekonomi UIR ini mengungkapkan, masih banyak ruas jalan dan jembatan yang butuh perhatian dan tindakan. Seperti contohnya Jembatan Sei Kotuo IV Koto Setingkai Lubuk Agung menuju Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

“Sampai saat ini, masih seperti itu saja. Belum tersentuh uluran tangan dari Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Kampar Dr Hj Misharti,” beber dia.

Ia mengungkapkan, melihat kondisi jembatan tersebut, masyarakat memperkirakan hanya tinggal menunggu waktu rubuh karena besi penahan jembatan sudah mulai keropos.

“Apakah Pemerintah Kabupaten Kampar menunggu korban dulu? Atau roboh dulu baru menjadi skala prioritas. Di bandingkan dengan Taman Kota yang dahulunya tiga tahun kebelakang sudah pernah dianggarkan dan sudah diperbaiki,” ulasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, anggaran Rp 3,8 miliar itu sangat besar. Sebaiknya anggaran itu diarahkan untuk perbaikan Jembatan Sei Kotuo IV Koto Setingkai Lubuk Agung menuju Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar walaupun tidak bisa maksimal.

“Tapi dengan anggaran segitu bisa direhab, yang mana besi dan penahan yang mulai keropos dapat di perbaiki semestinya,” ulas Redo.

“Ini malah dibuat untuk memperbaiki Taman Kota. Yang mana Taman Kota tersebut sudah bagus,” imbuhnya.

Ia juga menyesalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar yang memiliki fungsi sebagai pengawasan justru terkesan tidak terlalu mengetahui adanya kegiatan yang dinilai tidak pantas.

Seperti diberitakan, taman kota yang direnovasi pada saat kepemimpinan Bupati H Catur Sugeng Susanto dan masa kepemimpinan Pj Bupati Kampar H Kamsol (2018-2022), telah menghabiskan total dana Rp 10,8 miliar. Taman kota diresmikan oleh Pj Bupati Kampar Kamsol 10 November 2022.

Hanya berselang kurang tiga tahun, masyarakat dikejutkan dengan adanya pekerjaan pembongkaran sebagian bangunan di taman kota. Proyek ini dinilai tindakan yang sangat mubazir di saat daerah harus “mengencangkan ikat pinggang” karena efisiensi anggaran.

Terkait anggaran dana darurat di Pemkab Kampar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar, Edwar ketika dikonfirmasi saat menghadiri rapat di DPRD Kampar, Senin (15/09/25) mengaku bahwa sebenarnya dana tanggap darurat Pemkab Kampar masih ada tersedia Rp 2 miliar.

Namun, dia berkilah bahwa anggaran sebesar ini tidak mampu menuntaskan perbaikan atau pembangunan jembatan baru. “Mungkin di 2026 bisa itu,” kilahnya.

Ketika ditanya apakah dana ini mengalami penyusutan dari Rp 7 miliar setelah adanya pergeseran anggaran 2025, dia mengaku bahwa memang ada pergeseran, tapi ia tak menyebutkan angkanya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar melalui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Afrudin Amga, Senin (15/9/2025) mengatakan, Pemkab Kampar sebelumnya telah bolak-balik ke Jakarta berupaya untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang ada di ruas jalan lintas Lubuk Agung sampai ke perbatasan Tanjung Belit (Sumbar).

Anggaran yang diperkirakan akan masuk Rp 107 miliar dari pusat yang juga ikut diperjuangkan Anggota DPR RI untuk memperbaiki ruas jalan dan empat unit jembatan di wilayah tersebut gagal karena pergantian kepemimpinan.

Untuk mencari solusi perbaikan jembatan tersebut, dia bahkan menyarankan warga harus bahu membahu melakukan gotong-royong dan mencegah mobil balak melewati jalan itu, dikutip dari cakaplah. (Red)

Editor : kar

Penandatanganan ini menandai lompatan signifikan dalam proyeksi keuangan daerah dengan kenaikan pendapatan dan belanja daerah yang mencapai angka masing-masing lebih dari Rp 1,4 triliun dan Rp 1,3 triliun.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilangsungkan dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkalis yang digelar di Gedung DPRD Bengkalis pada hari Senin (15/09/25).

Rapat yang dimulai tepat pukul 14.36 WIB ini dihadiri oleh 38 anggota dewan, menunjukkan kuorum yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis ini.

Momen penting ini dihadiri langsung oleh Bupati Bengkalis Kasmarni bersama jajaran pimpinan DPRD. Tampak di meja pimpinan, Ketua DPRD Septian Nugraha memimpin jalannya rapat, didampingi oleh Wakil Ketua I M Arsya Fadillah, Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan Wakil Ketua III H Misno.

Dalam pidatonya usai penandatanganan, Bupati Kasmarni memaparkan secara rinci struktur perubahan KUA dan PPAS tahun 2025 yang disepakati. Paparan tersebut menyoroti adanya peningkatan substansial pada pos pendapatan dan belanja daerah, yang mengindikasikan optimisme Pemkab Bengkalis terhadap sumber-sumber penerimaan baru dan komitmen untuk mengakselerasi pembangunan.

Pendapatan Daerah dari angka semula sebesar Rp 3.217.264.617.959, kini naik menjadi Rp 4.656.985.642.453. “Alhamdulillah, pendapatan daerah kita mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 1.439.721.024.494,” ujar Bupati Kasmarni di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan.

Kenaikan ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam membiayai berbagai program prioritas daerah.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan, Belanja Daerah juga disepakati untuk dinaikkan secara proporsional. Angka belanja yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3.292.715.704.834, kini disetujui menjadi Rp4.663.597.390.533.

“Kenaikan belanja daerah ini mencapai Rp1.370.881.685.699, yang akan kita alokasikan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” lanjut Bupati.

Selain perubahan pada pendapatan dan belanja, kesepakatan ini juga mencakup penyesuaian penting pada pos Pembiayaan Daerah.

Salah satu poin utamanya adalah perubahan pada proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Perkiraan SiLPA yang awalnya dianggarkan sebesar Rp125.451.086.875, mengalami penyesuaian signifikan menjadi Rp6.611.748.080. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan sebesar Rp118.839.338.795.

Di sisi lain, pos Pengeluaran Pembiayaan yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000, kini dihapuskan atau diubah menjadi Rp0.

Langkah ini mengindikasikan strategi Pemkab Bengkalis untuk memaksimalkan alokasi belanja langsung ke program-program pembangunan daripada untuk pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal atau pembayaran pokok utang.

Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha menyatakan, kesepakatan ini merupakan hasil dari pembahasan yang intensif dan konstruktif antara badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah.

Dengan disepakatinya Perubahan KUA dan PPAS ini, tahapan selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2025 untuk kembali dibahas dan disahkan menjadi Perda, sebagai landasan hukum pelaksanaan anggaran di sisa tahun berjalan, dikutip dari cakaplah. (Red)

Editor : Kar

Mobil dinas dengan BM 1054 X terlihat oleng dan menghantam pembatas parit beton Jalan Dorak. Beruntung saat kejadian tidak ada korban warga sekitar yang sedang beraktivitas.

Mobil yang mengalami kecelakaan tunggal itu disebut-sebut milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Tak lama dari kejadian itu, warga sekitar beramai-ramai membantu mengevakuasi. Terlihat juga ada mobil yang digunakan untuk membantu menarik tali hang diikat di mobil yang mengalami kecelakaan.

Kepala BKPSD Kepulauan Meranti Bakharuddin, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Kata dia, mobil itu baru dipindahkan menjadi aset BKPSDM sekitar 2 bulan yang lalu.

Sebelumnya, mobil itu merupakan aset Kantor Camat Pulau Merbau. “Iya betul, itu baru kita terima sekitar 2 bulan yang lalu. Sebelumnya merupakan mobil Kantor Camat Pulau Merbau,” ujarnya.

Saat kejadian, mobil itu dibawa oleh salah seorang pejabat (kabid, red) BKPSDM. Katanya, baik pejabat maupun warga sekitar tidak ada yang menjadi korban dalam kejadian.

Lanjutnya, diduga kecelakaan itu dipicu dari rem blong. Padahal, sejak mobil itu digunakan BKPSDM tidak ada tanda-tanda kerusakan yang berat.

“Kemarin-kemarin lancar saja saat digunakan. Hari ini pula terjadi musibah itu. Tapi beruntung tidak ada korban dari kejadian ini,” tuturnya.

Meski tidak ada korban, dari kejadian ini mobil tersebut mengalami kerusakan ringan. Hingga Rabu siang, mobil tersebut masih berada di lokasi kejadian, dikutip dari cakaplah. (Red)

Editor : Kar

Pj Sekdakab Siak, Fauzi Asni mengatakan, terhitung Mei ini pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk menutup utang tunda bayar tersebut.

“Yang sudah dibayar sekitar Rp 40 miliar. Kita tetap menunggu duit masuk untuk bisa membayar berangsur-angsur sesuai kemampuan keuangan daerah,” cakapnya, Senin (19/05/25).

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga menggesa seluruh OPD yang mengalami tunda bayar untuk membuat laporan dan input data keuangan agar dilakukan review anggaran oleh inspektorat.

Sejalan dengan itu, DPRD Siak serius mengawal tunda bayar yang dialami Pemkab Siak sampai selesai dalam tahun ini. Ketua Komisi II DPRD Siak, Sujarwo mengatakan saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama TAPD pekan lalu. Pihaknya meminta pemerintah daerah sesegera mungkin menyalurkan anggaran kepada OPD yang tersangkut penundaan.

“Setelah rapat kemarin Pemkab Siak mulai bertahap menyelesaikan tunda bayar. BKAD Siak baru menyerahkan data yang sudah dibayar sebesar Rp 43 miliar,” ujar politisi Golkar itu.

Dari jumlah awal, lanjut Sujarwo, tunda bayar yang terjadi di Siak jadi berkurang, saat ini sisa yang harus diselesaikan sekitar Rp287 miliar.

Dari laporan pihak BKAD Siak, ada sembilan OPD yang sudah dibayarkan di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas PU Tarukim, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Pemerintah Kecamatan Kandis.

“Waktu RDP keterangannya sudah dibayar Rp 25 miliar, sekarang tambah lagi pembayaran utangnya. Ya kita komit tetap mengawal tunda bayar ini,” katanya.

Dia menekankan kepada TAPD, agar masalah tunda bayar bisa diselesaikan sesuai yang sudah disepakati saat RDP.

“Mereka sudah sepakat, yang sudah review segera diselesaikan secepatnya. Kami di DPRD tidak mau lagi ada alasan baru,” tegasnya.

Meski dalam perjalanannya, kesepakatan yang sudah dibuat terkadang masih juga dilanggar. “Sebelumnya kita sudah sepakat untuk menyelesaikan honor MDTA, ternyata baru 1 bulan yang dibayarkan,” kata Sujarwo.

Untuk diketahui, hingga saat ini di Kabupaten Siak sudah lima bulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pegawai belum dibayarkan, seperti dikutip dari cakaplah.

Yang jadi pertanyaan, kenapa ada kegiatan 2024 yang tidak sanggup terbayarkan dalam APBD tahun lalu. Sehingga harus menggunakan alokasi anggaran tahun 2025 untuk menyelesaikan piutang tersebut.

Yang jelas, pastinya berdampak besar terhadap kegiatan tahun 2025 yang sudah disusun dalam APBD. Ini sebuah tantangan bagi aparat penegak hukum untuk memproses tindak pidana korupsi. (Red)

Editor : kar

Rapat paripurna LKPj dengan agenda penyampaian pandangan fraksi dipimpin Ketua DPRD Kuansing H Juprizal dan dihadiri Wakil Bupati Kuansing H Mukhlisin, Pj Sekda Kuansing H Fahdiansyah dan para pejabat lainnya. Serta hadir 24 orang anggota DPRD Kuansing, Senin (05/05/25)

Sejumlah fraksi di DPRD Kuansing menyampaikan desakannya agar piutang Pemkab Kuansing tahun 2024 lalu atau lazim disebut tunda bayar agar dituntaskan pembayarannya. Sehingga tidak ada lagi masyarakat bertanya-tanya soal ini

Setidaknya, ada 5 fraksi di DPRD yang meminta agar Pemkab Kuansing segera menuntaskan tunda bayar pada tahun 2024 lalu itu. Baik tunda bayar dalam pekerjaan fisik kegiatan pada pihak ketiga, tunda bayar gaji honorer, guru, perangkat desa dan lainnya harus segera dituntaskan pada tahun 2025 ini.

Fraksi-fraksi ini berturut-turut menyampaikan perihal prioritasnya pembayaran piutang Pemkab Kuansing ini. Diawali dengan Fraksi Gerindra yang disampaikan Dasver Librian Vea, PDIP dibacakan Yusliadi, Fraksi Golkar disampaikan Meirizaldi, fraksi Demokrat diutarakan Ike Krisnawati dan fraksi PAN melalui Desta Harianto. Sedangkan fraksi yang lainnya menyoroti soal rendahnya pendapatan asli daerah (PAD).

Juru bicara Fraksi Gerindra, Dasver Librian mengatakan, LKPj merupakan wadah untuk evaluasi kinerja kepala daerah dalam menjalankan visi misi kepala daerah dan realisasi anggaran.

“Kami meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelesaikan permasalahan tunda bayar seperti tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan, gaji pegawai, honorer, aparatur desa, insentif guru MDA, serta pembayaran pihak ketiga agar dilakukan secara profesional tanpa ada pilih kasih,” ujar Dasver Librian di hadapan sidang paripurna sembari mengapresiasi kinerja Pemkab Kuansing dalam merealisasikan programnya.

Gerindra juga meminta agar pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran dari pemerintah pusat yang haruslah didasarkan skala prioritas dan kepentingan masyarakat. Dan juga pemerintah daerah diminta ikut mensukseskan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Begitupula desakan yang dilakukan Golkar. Melalui juru bicaranya, Meirizaldi meminta agar pemerintah serius dalam menyelesaikan tunda bayar. Pasalnya, piutang ini menyangkut hak-hak masyarakat yang belum dibayarkan tahun 2024 lalu.

“Tahun 2024, ada kegiatan yang tunda bayar. Gaji honorer, guru, pihak ketiga dan lainnya. Dimana itu haruslah dituntaskan segera,” cakapnya.

Soal PAD, pada 2024 lalu target PAD Rp 170.636.769.359 miliar dan terealisasi 71,60 persen, menjadi perhatian semua OPD di lingkungan Pemkab Kuansing. Dengan menggali dan memaksimalkan potensi sumber-sumber PAD yang ada. Sedangkan tahun 2025 ini, target PAD mencapai sekitar Rp 240 miliar lebih, dikutip detak24com dari cakaplah. (Red)

Editor : Kar