Fitria Nengsih merupakan mantan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada sidang korupsi kedua ini, ia terlibat korupsi pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU).

JPU dari KPK menyatakan Fitria Nengsih bersalah melanggar Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang- Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitria Nengsih berupa pidana penjara selama 4 tahun 4 bulan,” ujar JPU dalam tuntutannya yang dibacakan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru, Selasa (18/02/25).

Selain pidana penjara, JPU yang dipimpin Budiman Abdul Karib menuntut Fitria Nengsih membayar denda sebesar Rp250 juta. Dengan ketentuan, jika tak dibayarkan diganti kurungan selama 4 bulan.

Menanggapi tuntutan itu, Fitria Nengsih melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan atau pledoi. Majelis hakim yang diketuai Jonson Parancis mengagendakan pembacaan pledoi pada persidangan pekan depan.

Dalam persidangan terungkap, pemotongan dilakukan Fitria Nengsih bersama Bupati Kepulauan Meranti M Adil, kepada 36 OPD. Pemotongan sebesar 10 persen pada tiap pencairan UP dan GU pada tahun 2022 hingga 2023.

Setiap OPD memberikan uang dalam jumlah bervariasi sesuai besaran anggaran yang diterima. Total pemotongan UP dan GU yang diterima Fitria Nengsih dan M Adil sebesar Rp 17.280.222.003,8.

“Pemotongan UP dan GU yang diterima terdakwa dan M Adil dari OPD pada Tahun Anggaran 2022 sebanyak Rp12.817.048.900.00. Kemudian di Tahun Anggaran 2023 sebanyak Rp4.975.500.000,” jelas JPU.

Persidangan ini merupakan yang kedua bagi Fitria Nengsih. Sebelumnya pada 2023 lalu, dia juga diadili karena memberikan suap kepada M Adil sebesar Rp750 juta.

Uang itu sebagai imbalan karena dipilihnya PT Tanur Muthmainnah Tour (TMT) sebagai biro perjalanan jemaah umrah gratis dari Pemkab Kepulauan Meranti ke Mekkah, Arab Saudi, tahun 2022.

Kegiatan ibadah itu didapatkan PT TMT karena Fitria Nengsih memiliki kedekatan dengan M Adil Tidak hanya menjabat Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih merupakan Kepala Cabang PT TMT sekaligus istri siri M Adil.

Di kasus itu, Fitria Nengsih divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru yang diketuai Mardison dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Kasus ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikutip detak24com dari cakaplah. (*)

Editor : Kar 

Tidak lama lagi, pria yang pernah berseteru dengan Kementerian Keuangan ini serta Gubri Syamsuar tersebut akan diadili di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru, atas dugaan tiga kasus korupsi yang menjeratnya.

Selama proses pelimpahan tersangka ( (tahap II), Muhammad Adil tetap memakai rompi oranye. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang, serta celana warna coklat muda. Juga terlihat pakai kopiah hitam, serta sebuah buku yang tak pernah lepas dari pegangannya.

Muhammad Adil diduga melakukan tiga tindak pidana korupsi (TPK), yaitu pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 sampai 2023, penerimaan fee jasa travel umrah dan pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Selain Muhammad Adil, penyidik KPK juga menyerahkan tersangka M Fahmi Aressa, auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Riau ke JPU. Selain tersangka, penyidik juga melimpahkan barang bukti.

Proses penyerahan tahap II atau tersangka dan barang bukti dilakukan setelah jaksa menyatakan berkas perkara kedua tersangka lengkap. Sebelumnya, Muhammad Adil sempat diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersebut.

“Hari ini, Tim Penyidik telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka MA (Muhammad Adil) dkk pada Tim Jaksa KPK,” ujar Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Jumat (04/08/23) petang.

“Tim Jaksa KPK yang meneliti sekaligus mempelajari kelengkapan formil dan materil dari berkas perkara MA dan MFA tersebut menyatakan lengkap dan siap untuk dibawa ke persidangan,” sambung Ali.

Dengan dilakukannya tahap II, maka proses penahanan terhadap Muhammad Adil dan M Fahmi Aressa jadi wewenang JPU. “Penahanan keduanya masih tetap dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan 23 Agustus 2023 di Rutan KPK,” kata Ali.

JPU mempersiapkan surat dakwaan agar kedua tersangka segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru. “Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru akan segera dilakukan dalam waktu 14 hari kerja,” tutur Ali.

Diberitakan sebelumnya, Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka bersama Fitria Nengsih, dan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, M Fahmi Aressa, usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK, Kamis (6/4/2023) lalu.(CAKAPLAH)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com

Bambang dan Fitria Nengsih memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Kepulauan Meranti nonaktif, Muhammad Adil.

Suap diberikan Fitria Nengsih kepada Muhammad Adil, karena PT Tanur Muthmainah Tour dipilih sebagai travel program pemberangkatan jemaah umrah gratis di Bagian Kesra Setdakab Kepulauan Meranti. Di perusahaan itu, Fitria Nengsih menjabat kepala cabang.

Selain menjabat Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih yang akrab disapa Neneng, juga merupakan istri siri Muhammad  Adil yang dinikahi pada 2022 lalu. Pernikahan itu diungkapkan langsung oleh Muhammad Adil ketika jadi saksi untuk Fitria Nengsih di pengadilan, baru-baru ini.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Bambang dan Fitria Nengsih dimintai keterangan terkait tiga kasus tindak pidana korupsi (TPK) yang menjerat M Adil. “(Diperiksa) untuk tersangka MA (Muhammad Adil, red),” ujar Ali.

Tiga kasus itu adalah TPK pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 sampai 2023, TPK penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Sebagai bukti awal, dari tiga dugaan korupsi itu, M Adil menerima uang sejumlah Rp26,1 miliar dari berbagai pihak. Hal ini ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh tim penyidik.

Selain kedua saksi itu, penyidik KPK juga memeriksa 6 orang PNS di Pemkab Kepulauan Meranti. Mereka adalah Sahirullah, Monaleka, Prema Caesar, Muhammad Nazir, Alfian, dan Rizki Hidayat. “Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Ali.

Sebagai bukti awal, dari tiga dugaan korupsi itu, Muhammad Adil menerima uang sejumlah Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. Hal ini ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh tim penyidik.(CAKAPLAH)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, empat saksi dimintai keterangannya. Mereka adalah Angga Dwi Pangestu, mantan ajudan Bupati Kepulauan Meranti sekaligus honorer Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti.

Kemudian Gunawan Harda, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Chrystina Lawer selaku PNS dam Erlinda selaku karyawan swasta dari PT Tanur Muthmainnah Tour.

Ali mengatakan para saksi diperiksa terkait tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang menjerat M Adil.

“Saksi TPK pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 s/d 2023 dan TPK penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tersangka MA,” jelas Ali.

Ali menyebut, para saksi dimintai keterangan oleh penyidik KPK di Jakarta. “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Ali.

M Adil ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih, dan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, M Fahmi Aressa usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK, Kamis (6/4/2023) lalu.

M Adil yang terpilih menjabat Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai sekarang, dalam memangku jabatannya diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU).

Masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada Adil. Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan M Adil dengan kisaran 5 sampai 10 persen untuk setiap SKDP.

Selanjutnya setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai disetorkan pada Fitria Nengsih yang menjabat Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan M Adil.

Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan M Adil, diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan M Adil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024.

Sekitar Desember 2022, Adil diketahui juga menerima uang sebesar Rp 1,4 miliar dari PT Tanur Muthmainnah, melalui Fitria Nengsih.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah itu menyerahkan uang karena M Adil telah membantu memenangkan PT Tanur Muthmainnah untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Perbuatan korupsi M Adil lainnya, yakni agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti di tahun 2022 mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

M Adil bersama-sama Fitria Nengsih memberikan uang sejumlah sekitar Rp1,1 miliar pada M Fahmi Aressa selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau.

Sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan, Adil menerima uang sejumlah sekitar Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. Hal ini ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh tim penyidik.(CAKAPLAH)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com

Diketahui, Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Kamis (6/4/2023). Selain Muhammad Adil juga diamankan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih serta auditor BPK Riau, M Fahmi Aressa.

Muhammad Adil terjerat tiga kasus tindak pidana korupsi, yakni pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 sampai 2023, penerimaan fee jasa travel umrah, dan dugaan pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Dari tiga kasus itu, Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp 26,1 miliar. Cara Muhammad Adil mendapatkan uang tersebut terus didalami oleh penyidik KPK.

Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan dua saksi dimintai keterangan Selasa (11/07/23) terkait pengetahuan mereka tentang tiga kasus yang menjerat Muhammad Adil, “Pemeriksaan untuk tersangka MA (Muhammad Adil) dan kawan-kawan,” kata Ali, Selasa siang.

Saksi itu adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Agusnadi. Seorang saksi lagi bernama Aide Bisri yang merupakan ASN di Pemkab Kepulauan Meranti.

Ali menyebut, para saksi memberikan keterangan di kantor KPK di Jakarta. “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada kav.4 Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Ali.